Daftar IsiTampilkan

Pemerintah tengah menyiapkan aturan baru mengenai kepemilikan asing pada industri usaha jasa pembiayaan. Regulasi tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan Asing pada Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan atau RPP UJP.

Rancangan ini bukan aturan kecil. Cakupannya berpotensi menyentuh perusahaan pembiayaan atau multifinance, modal ventura, pembiayaan infrastruktur, fintech lending, pergadaian, hingga skema pembiayaan lain yang berada dalam rezim Usaha Jasa Pembiayaan berdasarkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Saat ini penyusunannya masih berada pada tahap partisipasi publik. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku industri untuk menyampaikan masukan hingga 31 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB.

Substansi yang akan diatur antara lain batas kepemilikan asing, bentuk kemitraan dengan badan hukum asing, transparansi pemegang saham pengendali, manfaat investasi asing, pelaporan dan pengawasan, serta aturan transisi bagi perusahaan yang sudah beroperasi.

Yang paling menarik bagi industri adalah arah kebijakannya. Dokumen perencanaan regulasi pemerintah sebelumnya menyebut aturan ini dapat membuka ruang bagi peningkatan batas kepemilikan asing untuk memperkuat modal, mendorong inovasi, dan memperluas layanan—namun tetap dengan rambu agar modal asing tidak mematikan pelaku domestik.

Ringkasan
  • Pemerintah sedang menyusun RPP kepemilikan asing pada Usaha Jasa Pembiayaan sebagai amanat Pasal 109 ayat (4) UU P2SK.
  • Cakupannya luas: perusahaan pembiayaan, modal ventura, pembiayaan infrastruktur, LPBBTI atau fintech lending, pergadaian, dan skema pembiayaan lain yang diatur OJK.
  • Batas persentase kepemilikan asing final belum dapat disimpulkan dari bahan yang tersedia. Yang sudah jelas, pemerintah sedang mengatur proporsi, kemitraan, transparansi pengendali, manfaat investasi, pengawasan, dan ketentuan transisi.
31 Agu 2026 Batas Partisipasi Publik
Pasal 109 Mandat UU P2SK
6 Kelompok Cakupan Utama UJP*
Belum Final Batas Kepemilikan Asing

*Mengacu pada ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan dalam Pasal 106 UU P2SK, termasuk skema kegiatan pembiayaan lain yang dapat diatur OJK.

Bukan Cuma Multifinance, Aturan Ini Bisa Menjangkau Fintech hingga Pegadaian

Istilah Usaha Jasa Pembiayaan atau UJP mempunyai arti yang lebih luas daripada sekadar perusahaan leasing atau multifinance.

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memasukkan sejumlah jenis usaha ke dalam kelompok ini.

Jenis Usaha Kegiatan Utama
Perusahaan Pembiayaan Pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat
Perusahaan Modal Ventura Penyertaan modal dan/atau pembiayaan kepada pasangan usaha atau debitur
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Penyediaan dana untuk proyek infrastruktur
LPBBTI Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau fintech lending
Perusahaan Pergadaian Pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak
Skema pembiayaan lain Kegiatan lain yang dapat diatur oleh OJK

Artinya, ketika pemerintah membicarakan kepemilikan asing pada UJP, dampaknya berpotensi melampaui industri pembiayaan kendaraan atau alat berat.

Investor asing juga sudah lama memainkan peran di beberapa segmen, terutama pembiayaan, modal ventura dan fintech. Bagi perusahaan dengan kebutuhan modal besar atau teknologi yang terus berkembang, akses terhadap investor global dapat memperbesar kapasitas ekspansi.

Di sisi lain, pembukaan kepemilikan asing yang terlalu luas dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kontrol, transfer keuntungan, ketergantungan pendanaan, persaingan dengan perusahaan lokal, serta perlindungan data dan konsumen.

Itulah mengapa UU P2SK tidak menetapkan seluruh detail kepemilikan asing langsung di tingkat undang-undang. Pasal 109 memberikan kerangka, sementara batas dan ketentuan lanjutannya diserahkan kepada Peraturan Pemerintah.

Apa yang sudah diatur UU?
Badan hukum asing dapat memiliki Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan melalui kemitraan dengan Pemerintah, pemerintah daerah, warga negara Indonesia, dan/atau badan hukum Indonesia. Sementara kepemilikan oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan melalui transaksi di pasar modal. Detail lanjutannya harus diatur lewat PP.

Arah Kebijakannya Bisa Lebih Terbuka terhadap Modal Asing

Meski angka batas kepemilikan asing dalam RPP terbaru belum dapat dipastikan dari bahan yang tersedia, arah kebijakan pemerintah sudah terlihat dalam dokumen perencanaan regulasi.

Lampiran Perpres Nomor 117 Tahun 2025 menyebut RPP ini dimaksudkan untuk mengembalikan kewenangan pengaturan kepemilikan asing kepada Pemerintah yang sebelumnya berada di OJK.

Dokumen tersebut juga secara eksplisit menyebut bahwa pengaturan melalui PP dapat meningkatkan batasan kepemilikan asing dalam ekuitas suatu UJP agar perusahaan memperoleh tambahan modal untuk ekspansi, inovasi, perluasan layanan, dan peningkatan nilai tambah.

Namun tujuan tersebut disertai keseimbangan lain: transfer teknologi, tata kelola yang lebih baik, persaingan sehat, penyerapan tenaga kerja, sekaligus menjaga agar pelaku asing tidak mematikan industri UJP domestik.

Potensi Manfaat Modal Asing Risiko yang Perlu Diatur
Tambahan permodalan Dominasi kepemilikan asing
Transfer teknologi Ketergantungan teknologi dan sistem
Ekspansi layanan Persaingan terhadap pemain lokal
Tata kelola Transparansi beneficial ownership
Inovasi produk Risiko konsumen dan stabilitas industri

Konteks ini membuat RPP UJP lebih dari sekadar aturan batas persentase saham.

Pemerintah juga ingin memastikan bahwa modal asing memberikan economic value added bagi Indonesia, bukan sekadar masuk sebagai pemilik pasif atau mencari keuntungan jangka pendek.

Karena itu, rancangan yang dijelaskan DJSPSK turut memasukkan aspek manfaat investasi asing bagi perekonomian Indonesia serta pengawasan dan evaluasi.

Dokumen program legislasi pemerintah juga menyebut rambu agar kepemilikan asing tidak bersifat sementara. Ini menunjukkan pemerintah tampaknya ingin mendorong investasi yang lebih bersifat strategis dan jangka panjang.

Yang belum diketahui:
Bahan yang tersedia belum menunjukkan angka final seperti “asing maksimum 80%”, “85%”, atau persentase tertentu lainnya untuk seluruh UJP. Karena RPP masih dalam proses konsultasi, tidak tepat menyebut suatu angka sebagai batas baru sebelum naskah resmi final tersedia.

Ada Kaitan dengan Bisnis Bulion, tetapi Jangan Disederhanakan

Salah satu bagian yang menarik dari penjelasan pemerintah adalah keterkaitan penyusunan RPP dengan pengembangan aktivitas bulion atau layanan berbasis emas.

OJK sejak 2024 sudah menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 mengenai Kegiatan Usaha Bulion. Regulasi tersebut membuka peluang bagi lembaga jasa keuangan dengan kegiatan utama pembiayaan dan memenuhi persyaratan untuk menjalankan layanan bulion.

Kegiatan tersebut dapat berupa simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas dan penitipan emas.

Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia menjadi dua lembaga pertama yang memperoleh izin kegiatan usaha bulion dan diluncurkan secara resmi pada Februari 2025.

Pemerintah dan OJK kemudian melanjutkan pengembangan ekosistem tersebut melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Kegiatan Usaha dan Ekosistem Bulion 2026–2031.

Kegiatan Bulion Contoh Fungsi
Simpanan Emas Nasabah menempatkan emas pada LJK
Pembiayaan Emas Emas digunakan dalam aktivitas pembiayaan sesuai aturan
Perdagangan Emas Transaksi emas oleh LJK penyelenggara
Penitipan Emas LJK menyediakan jasa custody atau penitipan

Namun hubungan antara RPP UJP dan bulion perlu dibaca dengan hati-hati.

RPP yang sedang disusun pada dasarnya mengatur kepemilikan asing pada penyelenggara UJP. Sementara izin, kegiatan operasional, manajemen risiko, dan penyelenggaraan bulion tetap berada dalam rezim regulasi OJK tersendiri.

Dengan demikian, pembukaan kepemilikan asing pada UJP tidak berarti investor asing otomatis dapat mendirikan atau menjalankan “bank emas” tanpa memenuhi ketentuan OJK.

Yang lebih mungkin adalah aturan kepemilikan yang lebih jelas dapat membantu lembaga pembiayaan memperoleh modal dan mitra strategis untuk membangun teknologi, likuiditas, manajemen risiko, dan infrastruktur yang dibutuhkan apabila mereka ingin memasuki ekosistem bulion.

Apa Dampaknya bagi Emiten dan Industri Pembiayaan?

Bagi pasar modal, RPP ini bisa menjadi relevan terutama bagi perusahaan pembiayaan, fintech, modal ventura dan pergadaian yang membutuhkan tambahan modal atau mitra strategis.

Jika aturan final benar-benar memberikan ruang kepemilikan asing lebih luas, sejumlah implikasi potensial dapat muncul.

Pertama, perusahaan lokal memperoleh pilihan pendanaan ekuitas yang lebih luas. Investor strategis asing dapat masuk melalui rights issue, private placement, atau transaksi korporasi lain sepanjang memenuhi aturan yang berlaku.

Kedua, valuasi perusahaan dengan teknologi, jaringan distribusi, lisensi, dan portofolio pembiayaan yang menarik berpotensi mendapat perhatian lebih besar dari investor global.

Ketiga, konsolidasi industri dapat meningkat jika modal asing digunakan untuk memperbesar skala perusahaan.

Namun hal-hal tersebut masih berupa potensi. RPP belum final dan belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa akan segera terjadi akuisisi atau masuknya investor asing tertentu ke emiten tertentu.

Untuk investor saham, perhatikan lima hal:
1. batas kepemilikan asing final;
2. apakah batas berlaku seragam atau berbeda antarjenis UJP;
3. aturan grandfathering untuk perusahaan existing;
4. persyaratan kemitraan dan pemegang saham pengendali; dan
5. insentif atau kewajiban yang menyertai investasi asing.

Ketentuan transisi akan menjadi salah satu bagian paling krusial. Perusahaan yang struktur kepemilikannya sudah sesuai dengan aturan lama perlu mengetahui apakah harus melakukan penyesuaian atau memperoleh perlakuan khusus.

Transparansi pemegang saham pengendali juga penting terutama pada sektor fintech dan pembiayaan digital, di mana struktur kepemilikan dapat melibatkan perusahaan induk lintas yurisdiksi.

Di sisi regulator, tantangannya adalah menemukan titik keseimbangan: modal asing dibutuhkan untuk pertumbuhan, tetapi regulasi harus memastikan pengendalian, data, perlindungan konsumen, tata kelola dan kepentingan nasional tetap terlindungi.

Intinya:
RPP UJP dapat menjadi salah satu perubahan regulasi penting bagi industri pembiayaan Indonesia karena untuk pertama kalinya amanat UU P2SK mengenai kepemilikan asing akan diterjemahkan ke aturan pemerintah yang lebih operasional. Cakupannya tidak hanya multifinance, tetapi juga modal ventura, pembiayaan infrastruktur, fintech lending, pergadaian dan skema pembiayaan lain. Pemerintah membuka kemungkinan kebijakan yang lebih mendukung modal asing demi permodalan, teknologi dan ekspansi, tetapi tetap ingin menjaga kepentingan nasional. Untuk saat ini, angka batas kepemilikan asing belum layak diperlakukan sebagai final. Investor sebaiknya menunggu naskah PP dan melihat bagaimana ketentuan kemitraan, pengendalian, manfaat investasi, serta aturan transisinya dirumuskan.

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu RPP UJP?
RPP UJP adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan Asing pada Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang disusun sebagai pelaksanaan Pasal 109 ayat (4) UU P2SK.
Industri apa saja yang termasuk Usaha Jasa Pembiayaan?
UU P2SK mencakup perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPBBTI atau fintech lending, perusahaan pergadaian, dan skema pembiayaan lain yang diatur OJK.
Berapa batas kepemilikan asing yang akan berlaku?
Angka final belum dapat disimpulkan dari bahan yang tersedia karena RPP masih dalam tahap konsultasi publik. Pemerintah sedang menyusun ketentuan mengenai proporsi kepemilikan asing dan mekanisme terkait.
Mengapa pemerintah mengatur ulang kepemilikan asing?
Pemerintah ingin memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong tambahan modal, transfer teknologi, tata kelola, inovasi dan perluasan layanan tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan keberlangsungan pelaku domestik.
Apa hubungannya dengan bisnis bulion?
Pemerintah menyebut pengembangan aktivitas bulion sebagai salah satu konteks kebutuhan penguatan industri. Namun izin dan penyelenggaraan kegiatan bulion tetap mengikuti regulasi OJK tersendiri dan tidak otomatis diberikan hanya karena terdapat pemegang saham asing.
Kapan konsultasi publik RPP UJP berakhir?
Berdasarkan keterangan DJSPSK dalam bahan, masukan publik dapat disampaikan sampai 31 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB.
Sumber: Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan sebagaimana dikutip dalam bahan; UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; Keppres Nomor 37 Tahun 2025; Perpres Nomor 117 Tahun 2025; serta Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan: RPP UJP masih dalam tahap penyusunan dan partisipasi publik. Artikel tidak menetapkan angka batas kepemilikan asing tertentu karena angka final belum didukung oleh sumber resmi yang tersedia. Kegiatan usaha bulion memiliki kerangka pengaturan tersendiri melalui POJK Nomor 17 Tahun 2024.

Disclaimer: Artikel ini untuk tujuan informasi dan edukasi, bukan nasihat hukum maupun rekomendasi investasi. Ketentuan final dapat berubah setelah proses harmonisasi, konsultasi publik dan penetapan Peraturan Pemerintah.