Daftar IsiTampilkan

Receh.in — Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR membawa sejumlah perubahan penting bagi pekerja, mulai dari pesangon, penetapan upah minimum, hingga penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melihat sejumlah ketentuan baru tersebut sebagai kemajuan dibandingkan aturan sebelumnya. Namun, organisasi buruh itu juga memberi catatan, terutama mengenai efektivitas pembayaran pesangon, ketimpangan upah antardaerah, dan minimnya jumlah pengawas ketenagakerjaan.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR dalam rapat paripurna pada Selasa, 6 Oktober 2026. Regulasi yang terdiri atas 23 bab dan 313 pasal tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 dan merombak sejumlah ketentuan mengenai pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, hingga perlindungan pekerja.

Ringkasan
  • KSPN menilai keberadaan dana cadangan atau jaminan pesangon dapat memperkuat kepastian pembayaran hak pekerja saat terkena PHK.
  • Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kembali menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengupahan, meski persoalan kesenjangan upah antardaerah dinilai belum otomatis selesai.
  • Pengawasan menjadi tantangan besar karena jumlah pengawas ketenagakerjaan disebut hanya sekitar 1.500 orang untuk mengawasi lebih dari 250.000 perusahaan.
313 Pasal dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan
1.500 Perkiraan jumlah pengawas ketenagakerjaan
>250.000 Jumlah perusahaan yang harus diawasi
1:20.000–40.000 Rasio pengawas-pekerja yang dirujuk KSPN dari standar ILO

Pesangon Jadi Salah Satu Perubahan Terpenting

Salah satu poin yang mendapat respons positif dari KSPN adalah penguatan perlindungan terhadap pembayaran pesangon. Selama ini, sengketa mengenai hak pesangon menjadi salah satu persoalan berulang ketika perusahaan melakukan PHK.

Presiden KSPN Ristadi menilai keberadaan mekanisme jaminan atau dana cadangan pesangon memberi harapan lebih besar bagi pekerja untuk benar-benar menerima haknya. Persoalannya selama ini bukan hanya mengenai besaran pesangon, tetapi juga perusahaan yang terlambat membayar atau bahkan tidak memenuhi kewajibannya.

Pemerintah juga menyatakan UU baru menghapus ketentuan pengali pesangon sebesar 0,5 kali. Dengan ketentuan tersebut dihapus, besaran pengali pesangon minimum menjadi satu kali sesuai formula yang berlaku.

Selain itu, UU memberikan payung hukum bagi pembentukan dana cadangan pesangon. Mekanisme teknisnya belum final karena pemerintah masih akan mengaturnya lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Kenapa dana pesangon penting?
Masalah pesangon tidak selalu berhenti pada berapa besar hak pekerja di atas kertas. Persoalan yang sering muncul justru kemampuan atau kemauan perusahaan membayarnya ketika terjadi PHK. Dana cadangan dirancang untuk memperkecil risiko hak tersebut tidak terpenuhi.
Isu Arah Aturan Baru Catatan KSPN
Pesangon Dana cadangan pesangon dan pengali minimal 1 kali Dinilai memperkuat perlindungan hak pekerja
Pengupahan KHL kembali menjadi pertimbangan Belum otomatis menyelesaikan ketimpangan upah daerah
Pengawasan Jumlah pengawas disesuaikan dengan pekerja dan perusahaan Jumlah pengawas saat ini dinilai masih jauh dari memadai
Komite pengawasan Dibentuk untuk memperkuat sistem pengawasan Dinilai sejalan dengan aspirasi buruh

KHL Kembali Masuk Perhitungan Upah

Perubahan penting berikutnya berada pada sistem pengupahan. Kebutuhan Hidup Layak atau KHL kembali ditempatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan upah pekerja.

Bagi pekerja, KHL penting karena memberikan pendekatan yang lebih dekat dengan kebutuhan riil rumah tangga dibandingkan formula yang hanya bertumpu pada indikator makroekonomi.

Pemerintah menyiapkan mekanisme baru berupa survei KHL yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan berkonsultasi bersama dewan pengupahan.

Meski demikian, KSPN belum melihat ketentuan baru tersebut sebagai jawaban penuh atas persoalan kesenjangan upah minimum antardaerah. Selama ini, pekerja dengan karakter pekerjaan yang relatif sama dapat menerima upah minimum yang berbeda jauh hanya karena bekerja di provinsi atau kabupaten berbeda.

Yang perlu dicermati
Masuknya kembali KHL tidak berarti besaran upah minimum otomatis dihitung hanya berdasarkan biaya hidup. Formula akhir, hasil survei BPS, peran dewan pengupahan, serta aturan turunannya akan menentukan seberapa besar pengaruh KHL terhadap upah pekerja.

Pemerintah juga menyatakan sistem baru tersebut memiliki masa transisi. Dengan demikian, perubahan formula pengupahan tidak serta-merta diterapkan tepat setelah DPR mengesahkan undang-undang.

Pengawas Ketenagakerjaan Masih Sangat Terbatas

Bagian lain yang menjadi perhatian serius KSPN adalah pengawasan. Aturan yang bagus dinilai tidak akan banyak berarti apabila pemerintah tidak memiliki cukup personel untuk memastikan perusahaan mematuhinya.

KSPN mencatat jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini hanya sekitar 1.500 orang, sedangkan jumlah perusahaan di Indonesia telah melampaui 250.000.

Dengan angka tersebut, satu pengawas secara sederhana harus menjangkau lebih dari 160 perusahaan. Persoalannya menjadi lebih kompleks karena lokasi perusahaan tersebar di berbagai daerah dan tugas pengawasan tidak hanya menyangkut pengupahan, tetapi juga jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan kerja, hingga pemenuhan hak pekerja lainnya.

Ristadi merujuk standar Organisasi Buruh Internasional atau ILO untuk negara dengan industri berkembang yang menempatkan rasio pengawas terhadap pekerja pada kisaran satu pengawas untuk sekitar 20.000 hingga 40.000 pekerja.

UU baru mencoba memperkuat aspek tersebut dengan menegaskan perlunya penyesuaian jumlah pengawas berdasarkan jumlah pekerja dan perusahaan. Regulasi juga mengatur pembentukan komite pengawasan ketenagakerjaan dan penguatan kewenangan pengawas.

Masalahnya bukan cuma regulasi
Tantangan terbesar setelah UU disahkan adalah implementasi. Penambahan jumlah pengawas, anggaran, kapasitas pemeriksaan, hingga penindakan terhadap pelanggaran akan menentukan apakah perlindungan baru benar-benar terasa di tempat kerja.

Apa Artinya bagi Pekerja dan Perusahaan?

Secara umum, KSPN menilai proses pembentukan UU Pelindungan Ketenagakerjaan lebih terbuka terhadap aspirasi buruh dibandingkan proses penyusunan UU Cipta Kerja.

Dari sisi substansi, penguatan pesangon, masuknya kembali KHL, serta penambahan instrumen pengawasan memberi lapisan perlindungan baru bagi pekerja. Namun, sebagian manfaat tersebut masih sangat bergantung pada peraturan pelaksana yang akan diterbitkan pemerintah.

Bagi perusahaan, perubahan aturan berarti ada penyesuaian baru dalam pengelolaan PHK, pencadangan kewajiban pesangon, struktur pengupahan, hingga kepatuhan terhadap pengawasan ketenagakerjaan.

UU baru juga mengatur sejumlah isu yang lebih luas, termasuk perlindungan pekerja perempuan dan penyandang disabilitas, pekerja alih daya, pemagangan, serta larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi pekerja.

Dengan cakupan tersebut, dampak UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak hanya berada pada hubungan antara buruh dan perusahaan ketika terjadi PHK, tetapi juga menyentuh hampir seluruh siklus hubungan kerja sejak perekrutan hingga berakhirnya hubungan kerja.

Garis bawah
UU Pelindungan Ketenagakerjaan membawa sejumlah perubahan yang lebih protektif bagi pekerja, terutama pada pesangon, pengupahan berbasis KHL, dan pengawasan. Namun keberhasilannya akan bergantung pada aturan turunan dan kemampuan pemerintah menegakkan regulasi, terutama di tengah jumlah pengawas ketenagakerjaan yang masih sangat terbatas.

FAQ UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Kapan UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan?
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Apa perubahan aturan pesangon dalam UU ketenagakerjaan baru?
Pemerintah menyatakan pengali pesangon 0,5 kali dihapus sehingga pengali minimum menjadi satu kali. UU juga memberikan dasar hukum bagi pembentukan dana cadangan pesangon yang mekanisme teknisnya akan diatur lebih lanjut.
Apakah KHL kembali digunakan untuk menentukan upah minimum?
Kebutuhan Hidup Layak kembali menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengupahan. Pemerintah menyiapkan survei KHL oleh BPS dengan berkonsultasi bersama dewan pengupahan.
Berapa jumlah pengawas ketenagakerjaan di Indonesia?
KSPN menyebut jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini sekitar 1.500 orang untuk mengawasi lebih dari 250.000 perusahaan.
Apakah aturan baru langsung berlaku setelah disahkan DPR?
Tidak seluruh perubahan langsung diterapkan. Pemerintah masih harus menerbitkan sejumlah aturan pelaksana, termasuk mekanisme dana cadangan pesangon dan sistem pengupahan baru. Pemerintah juga menyebut adanya masa peralihan untuk sejumlah ketentuan.
Sumber: Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), DPR RI, Kementerian Ketenagakerjaan, serta pemberitaan Bisnis.com. Informasi mengacu pada perkembangan hingga 7 Oktober 2026.

Catatan: Sejumlah ketentuan teknis dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksana. Karena itu, mekanisme final terkait dana cadangan pesangon, pengupahan, dan pelaksanaan pengawasan dapat berkembang setelah aturan turunannya diterbitkan.