Receh.in — Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR membawa sejumlah perubahan penting bagi pekerja, mulai dari pesangon, penetapan upah minimum, hingga penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melihat sejumlah ketentuan baru tersebut sebagai kemajuan dibandingkan aturan sebelumnya. Namun, organisasi buruh itu juga memberi catatan, terutama mengenai efektivitas pembayaran pesangon, ketimpangan upah antardaerah, dan minimnya jumlah pengawas ketenagakerjaan.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR dalam rapat paripurna pada Selasa, 6 Oktober 2026. Regulasi yang terdiri atas 23 bab dan 313 pasal tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 dan merombak sejumlah ketentuan mengenai pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, hingga perlindungan pekerja.
- KSPN menilai keberadaan dana cadangan atau jaminan pesangon dapat memperkuat kepastian pembayaran hak pekerja saat terkena PHK.
- Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kembali menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengupahan, meski persoalan kesenjangan upah antardaerah dinilai belum otomatis selesai.
- Pengawasan menjadi tantangan besar karena jumlah pengawas ketenagakerjaan disebut hanya sekitar 1.500 orang untuk mengawasi lebih dari 250.000 perusahaan.
Pesangon Jadi Salah Satu Perubahan Terpenting
Salah satu poin yang mendapat respons positif dari KSPN adalah penguatan perlindungan terhadap pembayaran pesangon. Selama ini, sengketa mengenai hak pesangon menjadi salah satu persoalan berulang ketika perusahaan melakukan PHK.
Presiden KSPN Ristadi menilai keberadaan mekanisme jaminan atau dana cadangan pesangon memberi harapan lebih besar bagi pekerja untuk benar-benar menerima haknya. Persoalannya selama ini bukan hanya mengenai besaran pesangon, tetapi juga perusahaan yang terlambat membayar atau bahkan tidak memenuhi kewajibannya.
Pemerintah juga menyatakan UU baru menghapus ketentuan pengali pesangon sebesar 0,5 kali. Dengan ketentuan tersebut dihapus, besaran pengali pesangon minimum menjadi satu kali sesuai formula yang berlaku.
Selain itu, UU memberikan payung hukum bagi pembentukan dana cadangan pesangon. Mekanisme teknisnya belum final karena pemerintah masih akan mengaturnya lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.
| Isu | Arah Aturan Baru | Catatan KSPN |
|---|---|---|
| Pesangon | Dana cadangan pesangon dan pengali minimal 1 kali | Dinilai memperkuat perlindungan hak pekerja |
| Pengupahan | KHL kembali menjadi pertimbangan | Belum otomatis menyelesaikan ketimpangan upah daerah |
| Pengawasan | Jumlah pengawas disesuaikan dengan pekerja dan perusahaan | Jumlah pengawas saat ini dinilai masih jauh dari memadai |
| Komite pengawasan | Dibentuk untuk memperkuat sistem pengawasan | Dinilai sejalan dengan aspirasi buruh |
KHL Kembali Masuk Perhitungan Upah
Perubahan penting berikutnya berada pada sistem pengupahan. Kebutuhan Hidup Layak atau KHL kembali ditempatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan upah pekerja.
Bagi pekerja, KHL penting karena memberikan pendekatan yang lebih dekat dengan kebutuhan riil rumah tangga dibandingkan formula yang hanya bertumpu pada indikator makroekonomi.
Pemerintah menyiapkan mekanisme baru berupa survei KHL yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan berkonsultasi bersama dewan pengupahan.
Meski demikian, KSPN belum melihat ketentuan baru tersebut sebagai jawaban penuh atas persoalan kesenjangan upah minimum antardaerah. Selama ini, pekerja dengan karakter pekerjaan yang relatif sama dapat menerima upah minimum yang berbeda jauh hanya karena bekerja di provinsi atau kabupaten berbeda.
Pemerintah juga menyatakan sistem baru tersebut memiliki masa transisi. Dengan demikian, perubahan formula pengupahan tidak serta-merta diterapkan tepat setelah DPR mengesahkan undang-undang.
Pengawas Ketenagakerjaan Masih Sangat Terbatas
Bagian lain yang menjadi perhatian serius KSPN adalah pengawasan. Aturan yang bagus dinilai tidak akan banyak berarti apabila pemerintah tidak memiliki cukup personel untuk memastikan perusahaan mematuhinya.
KSPN mencatat jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini hanya sekitar 1.500 orang, sedangkan jumlah perusahaan di Indonesia telah melampaui 250.000.
Dengan angka tersebut, satu pengawas secara sederhana harus menjangkau lebih dari 160 perusahaan. Persoalannya menjadi lebih kompleks karena lokasi perusahaan tersebar di berbagai daerah dan tugas pengawasan tidak hanya menyangkut pengupahan, tetapi juga jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan kerja, hingga pemenuhan hak pekerja lainnya.
Ristadi merujuk standar Organisasi Buruh Internasional atau ILO untuk negara dengan industri berkembang yang menempatkan rasio pengawas terhadap pekerja pada kisaran satu pengawas untuk sekitar 20.000 hingga 40.000 pekerja.
UU baru mencoba memperkuat aspek tersebut dengan menegaskan perlunya penyesuaian jumlah pengawas berdasarkan jumlah pekerja dan perusahaan. Regulasi juga mengatur pembentukan komite pengawasan ketenagakerjaan dan penguatan kewenangan pengawas.
Apa Artinya bagi Pekerja dan Perusahaan?
Secara umum, KSPN menilai proses pembentukan UU Pelindungan Ketenagakerjaan lebih terbuka terhadap aspirasi buruh dibandingkan proses penyusunan UU Cipta Kerja.
Dari sisi substansi, penguatan pesangon, masuknya kembali KHL, serta penambahan instrumen pengawasan memberi lapisan perlindungan baru bagi pekerja. Namun, sebagian manfaat tersebut masih sangat bergantung pada peraturan pelaksana yang akan diterbitkan pemerintah.
Bagi perusahaan, perubahan aturan berarti ada penyesuaian baru dalam pengelolaan PHK, pencadangan kewajiban pesangon, struktur pengupahan, hingga kepatuhan terhadap pengawasan ketenagakerjaan.
UU baru juga mengatur sejumlah isu yang lebih luas, termasuk perlindungan pekerja perempuan dan penyandang disabilitas, pekerja alih daya, pemagangan, serta larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi pekerja.
Dengan cakupan tersebut, dampak UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak hanya berada pada hubungan antara buruh dan perusahaan ketika terjadi PHK, tetapi juga menyentuh hampir seluruh siklus hubungan kerja sejak perekrutan hingga berakhirnya hubungan kerja.
FAQ UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Kapan UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan?
Apa perubahan aturan pesangon dalam UU ketenagakerjaan baru?
Apakah KHL kembali digunakan untuk menentukan upah minimum?
Berapa jumlah pengawas ketenagakerjaan di Indonesia?
Apakah aturan baru langsung berlaku setelah disahkan DPR?
Catatan: Sejumlah ketentuan teknis dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksana. Karena itu, mekanisme final terkait dana cadangan pesangon, pengupahan, dan pelaksanaan pengawasan dapat berkembang setelah aturan turunannya diterbitkan.
0 Komentar