Receh.in — Sebanyak 191 dari 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tercatat memiliki pendidikan terakhir sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut mencuat ketika sebuah petisi daring mendesak agar ijazah seluruh anggota DPR dibuka dan diverifikasi untuk memastikan keabsahan dokumen pendidikan para wakil rakyat.
Petisi bertajuk "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!" dibuat oleh Farida Octavia melalui platform Change.org pada Kamis (12/11/2026).
Petisi ditujukan kepada pimpinan DPR, KPU, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pembuat petisi meminta adanya keterbukaan riwayat pendidikan para legislator sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Hingga Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 12.20 WIB, petisi tersebut telah memperoleh sekitar 21.600 tanda tangan berdasarkan pantauan Bisnis.com.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons bahwa informasi persyaratan pendidikan anggota DPR pada dasarnya telah tersedia melalui KPU. Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik memastikan seluruh calon anggota legislatif dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 telah memenuhi ketentuan pendidikan minimum.
Petisi Minta Ijazah Seluruh Anggota DPR Dibuka dan Diverifikasi
Dalam petisinya, Farida menilai transparansi dokumen pendidikan diperlukan untuk menjaga integritas serta kredibilitas anggota DPR sebagai pejabat publik.
Tuntutan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengumuman jenjang pendidikan terakhir, tetapi juga verifikasi keabsahan dokumen yang digunakan para legislator ketika mengikuti pencalonan.
Petisi menginginkan riwayat akademik anggota DPR dapat diperiksa secara terbuka, mulai dari pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi apabila ada.
Pembuat petisi berpendapat masyarakat memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa wakil rakyat memenuhi persyaratan hukum dan menggunakan dokumen pendidikan yang sah.
Namun, keberadaan petisi tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pemalsuan ijazah oleh anggota DPR tertentu. Petisi tersebut merupakan tuntutan transparansi dan pemeriksaan dokumen, bukan temuan hukum mengenai pelanggaran.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah sejauh mana informasi pendidikan yang telah dimiliki KPU dapat diakses oleh masyarakat, serta bagaimana mekanisme pemeriksaan dokumen dilakukan.
Data KPU: 191 Anggota DPR Lulusan SMA, 168 Bergelar S2
Komisioner KPU Idham Holik memaparkan data pendidikan terakhir 580 anggota DPR RI berdasarkan dokumen yang dihimpun dalam proses pencalonan.
Data tersebut mencakup perubahan komposisi anggota akibat pergantian antarwaktu (PAW) hingga Desember 2025.
Dari seluruh anggota DPR, lulusan SMA atau sederajat merupakan kategori terbesar dengan 191 orang, setara sekitar 32,9%.
Kelompok berikutnya adalah lulusan magister atau S2 sebanyak 168 orang, disusul sarjana atau S1 sebanyak 146 orang.
Sementara itu, sebanyak 74 anggota tercatat berpendidikan doktor atau S3, sedangkan satu anggota memiliki pendidikan terakhir diploma tiga (D3).
| Pendidikan Terakhir | Jumlah Anggota DPR | Persentase |
|---|---|---|
| SMA/sederajat | 191 orang | 32,93% |
| Diploma III (D3) | 1 orang | 0,17% |
| Sarjana (S1) | 146 orang | 25,17% |
| Magister (S2) | 168 orang | 28,97% |
| Doktor (S3) | 74 orang | 12,76% |
| Total | 580 orang | 100% |
Sumber: Keterangan KPU pada 17 November 2026, berdasarkan data anggota DPR termasuk PAW per Desember 2025. Persentase dihitung dari 580 anggota dan dibulatkan.
Dengan komposisi tersebut, sebanyak 389 anggota atau sekitar 67,1% memiliki pendidikan terakhir di jenjang perguruan tinggi.
Adapun lulusan SMA atau sederajat mencakup sekitar sepertiga anggota DPR.
Komposisi ini menunjukkan bahwa anggota DPR berasal dari tingkat pendidikan yang beragam. Namun, jenjang pendidikan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran kompetensi legislator dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Begitu pula, kepemilikan gelar akademik yang lebih tinggi tidak otomatis membuktikan kualitas kinerja politik atau kepatuhan terhadap etika jabatan.
Mengapa Data Pendidikan DPR Pernah Berbeda?
Perdebatan mengenai transparansi pendidikan anggota DPR juga perlu memperhatikan perbedaan data yang pernah dipublikasikan sebelumnya.
Dalam data yang bersumber dari publikasi Statistik Politik 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 63 anggota yang tercatat berpendidikan terakhir SMA, sementara informasi pendidikan 211 anggota tidak tercantum dalam pengolahan data tersebut.
Angka tersebut berbeda dari keterangan KPU pada November 2026 yang menempatkan 191 anggota dalam kategori SMA atau sederajat dan menyajikan klasifikasi pendidikan untuk seluruh 580 anggota.
Perbedaan itu tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai perubahan ijazah anggota DPR atau ketidaksesuaian dokumen pendidikan.
Data berasal dari publikasi dan periode pengolahan yang berbeda. Publikasi sebelumnya juga memiliki sejumlah informasi pendidikan yang tidak tercantum, sedangkan penjelasan terbaru KPU menyebut data hasil pemeriksaan dokumen pencalonan dan memperhitungkan PAW.
Tanpa pencocokan identitas anggota satu per satu serta penjelasan metodologi dari lembaga penyedia data, penyebab pasti perbedaan setiap kategori belum dapat disimpulkan.
Karena itu, publikasi daftar pendidikan anggota DPR yang mutakhir, disertai keterangan sumber dan periode data, dapat membantu mengurangi kebingungan masyarakat.
Apa Syarat Pendidikan Minimal Menjadi Anggota DPR?
Ketentuan pendidikan calon anggota DPR diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah.
Aturan tersebut mensyaratkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Artinya, seseorang tidak diwajibkan memiliki gelar sarjana untuk menjadi anggota DPR.
Lulusan SMA atau sederajat tetap memenuhi ketentuan pendidikan minimum sepanjang dokumen kelulusannya sah dan persyaratan pencalonan lainnya terpenuhi.
UU Pemilu juga mengatur bahwa bakal calon anggota legislatif harus menyerahkan bukti kelulusan yang memenuhi persyaratan administratif.
Dalam proses pencalonan, KPU melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai prosedur yang berlaku.
Idham menyatakan seluruh calon anggota legislatif yang didaftarkan partai politik dan ditetapkan dalam DCT Pemilu 2024 telah memenuhi syarat pendidikan minimal tersebut.
Namun, pemenuhan persyaratan pada tahap pencalonan dan keterbukaan salinan dokumen kepada masyarakat merupakan dua persoalan yang berbeda.
Respons DPR dan KPU terhadap Desakan Buka Ijazah
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan informasi mengenai latar belakang anggota DPR dapat ditelusuri melalui KPU.
Menurutnya, data mengenai calon anggota legislatif telah disampaikan ketika mereka mengikuti proses pencalonan sebelum terpilih menjadi anggota DPR.
Dasco menjadikan keterbukaan informasi pencalonan melalui KPU sebagai dasar tanggapannya atas petisi tersebut.
Sementara itu, KPU menekankan bahwa persyaratan pendidikan minimum seluruh calon dalam DCT telah diperiksa.
Meski demikian, pernyataan bahwa persyaratan telah diverifikasi tidak identik dengan keputusan untuk memublikasikan seluruh salinan ijazah anggota DPR secara terbuka.
Dokumen pendidikan dapat memuat informasi pribadi. Karena itu, permintaan keterbukaan dokumen perlu mempertimbangkan ketentuan akses informasi publik dan perlindungan data pribadi.
Informasi yang relevan bagi kepentingan publik, seperti jenjang pendidikan, nama institusi, serta status pemenuhan persyaratan pencalonan, dapat dibedakan dari rincian pribadi yang tidak diperlukan untuk menilai kelayakan administratif.
Pemisahan ini penting agar transparansi penyelenggaraan pemilu tidak mengabaikan perlindungan data yang memang harus dijaga.
Transparansi Ijazah DPR Bukan Sekadar Persoalan Gelar Akademik
Desakan membuka ijazah anggota DPR dapat dilihat sebagai bagian dari tuntutan akuntabilitas pejabat publik.
Keabsahan dokumen pendidikan merupakan aspek yang relevan karena menjadi salah satu persyaratan hukum untuk mengikuti pemilihan legislatif.
Namun, keterbukaan pendidikan tidak seharusnya berubah menjadi anggapan bahwa lulusan SMA kurang layak menjadi wakil rakyat dibandingkan lulusan perguruan tinggi.
Undang-undang telah menetapkan standar pendidikan minimum dan memberikan kesempatan kepada warga negara yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.
Dalam praktik demokrasi, pemilih juga menilai wakil rakyat melalui rekam jejak pekerjaan, integritas, kemampuan merumuskan kebijakan, kedekatan dengan konstituen, dan kinerja ketika menjabat.
Karena itu, persoalan mendasarnya bukan berapa banyak anggota DPR yang bergelar sarjana atau doktor, melainkan apakah informasi yang disampaikan kepada pemilih benar, dapat diperiksa, dan konsisten dengan dokumen resmi.
KPU memiliki peran penting untuk menjelaskan mekanisme verifikasi pendidikan dan menyediakan informasi pencalonan yang dapat diakses sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, DPR dapat memperkuat akuntabilitas lembaganya melalui penyajian riwayat pendidikan serta profil anggota yang lengkap dan mutakhir.
Petisi yang muncul pada November 2026 memperlihatkan bahwa publik membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan bahwa persyaratan administratif telah dipenuhi. Yang diperlukan adalah mekanisme informasi yang jelas, mudah ditelusuri, dan dapat dipercaya.
Kompas.com, 17 November 2026, mengenai petisi pembukaan ijazah anggota DPR serta tanggapan DPR dan KPU; CNN Indonesia, 17–18 November 2026; keterangan DPR RI; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 240 ayat (1) huruf e; serta data pendidikan anggota DPR yang disampaikan KPU pada November 2026.
Data pendidikan 580 anggota DPR mengacu pada komposisi termasuk PAW per Desember 2025. Perbedaan dengan data Statistik Politik 2024 BPS belum dapat dijelaskan sepenuhnya tanpa pencocokan metodologi dan data individual. Petisi meminta keterbukaan dan verifikasi dokumen, bukan merupakan bukti adanya pemalsuan ijazah. Pendidikan minimal anggota DPR adalah SMA atau sederajat sesuai ketentuan UU Pemilu.

0 Komentar