Receh.in — Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 dijadwalkan cair pada November hingga Desember 2026. Namun, tidak semua pekerja berhak menerima bantuan tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan sejumlah syarat, termasuk batas gaji, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan jenis pekerjaan. Pekerja dengan gaji lebih dari Rp3,5 juta pun masih memiliki peluang menjadi penerima apabila bekerja di daerah dengan upah minimum lebih tinggi.
Ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Dalam aturan itu, pemerintah menetapkan bantuan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Pembayarannya dilakukan sekaligus sehingga setiap penerima memperoleh Rp900.000.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa bantuan hanya diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.
Untuk mengetahui peluang mendapatkan bantuan, pekerja perlu memahami kategori yang dikecualikan, persyaratan kepesertaan, dan cara menghitung batas gaji sesuai lokasi kerjanya.
7 Golongan Pekerja yang Tidak Memenuhi Syarat atau Tidak Diprioritaskan Menerima BSU 2026
Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 dan penjelasan Kemnaker, berikut kelompok yang tidak memenuhi ketentuan atau memiliki prioritas lebih rendah dalam penetapan penerima BSU.
1. Aparatur Sipil Negara (ASN)
ASN tidak termasuk penerima BSU 2026. Bantuan tersebut ditujukan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi ketentuan program, bukan pegawai berstatus ASN.
2. Prajurit TNI
Prajurit Tentara Nasional Indonesia juga dikecualikan dari penerima BSU. Pengecualian tersebut dinyatakan secara tegas dalam ketentuan program.
3. Anggota Polri
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk kelompok yang tidak berhak menerima BSU 2026 berdasarkan ketentuan status pekerjaan.
4. Pekerja yang bukan WNI atau tidak memiliki NIK sesuai persyaratan
Calon penerima harus berstatus warga negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Identitas tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan kelayakan.
5. Pekerja yang tidak memenuhi syarat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
BSU ditujukan kepada pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
Pekerja yang sudah berstatus tidak aktif sebelum batas tersebut atau tidak memenuhi kategori kepesertaan yang dipersyaratkan tidak memenuhi kriteria program.
6. Pekerja dengan gaji melebihi batas yang berlaku
Batas umum penghasilan adalah Rp3.500.000 per bulan. Namun, di wilayah dengan upah minimum lebih tinggi, pemerintah menggunakan batas daerah sebagaimana diatur dalam Permenaker.
Dengan demikian, pekerja yang menerima Rp4 juta per bulan belum tentu tidak memenuhi syarat. Penentuannya bergantung pada batas gaji lokasi kerja.
7. Pekerja yang sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH)
Berbeda dari enam kategori sebelumnya, penerima PKH tidak dinyatakan otomatis gugur dalam penjelasan resmi Kemnaker.
Pemerintah menetapkan pekerja yang tidak sedang menerima PKH sebelum penyaluran BSU sebagai kelompok yang diprioritaskan. Dengan demikian, status penerima PKH perlu dibedakan dari pengecualian mutlak seperti ASN, TNI, dan Polri.
| Kondisi Pekerja | Ketentuan |
|---|---|
| ASN | Dikecualikan |
| Prajurit TNI | Dikecualikan |
| Anggota Polri | Dikecualikan |
| Bukan WNI atau tidak memenuhi syarat NIK | Tidak memenuhi syarat |
| Tidak memenuhi syarat peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan PU hingga Agustus 2026 | Tidak memenuhi syarat |
| Gaji di atas batas yang berlaku | Tidak memenuhi syarat |
| Sedang menerima PKH | Tidak diprioritaskan, bukan otomatis gugur |
Gaji di Atas Rp3,5 Juta Masih Bisa Dapat BSU 2026?
Salah satu ketentuan yang kerap menimbulkan pertanyaan adalah batas maksimal gaji penerima bantuan.
Kemnaker menetapkan batas umum sebesar Rp3,5 juta per bulan. Namun, ketentuan tersebut disesuaikan untuk daerah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) atau provinsi (UMP) yang lebih tinggi.
Jika UMK daerah tempat bekerja melebihi Rp3,5 juta, batas gaji mengikuti UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Bagi wilayah yang tidak menetapkan UMK, acuan menggunakan UMP sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan.
Misalnya, pekerja di Kota Semarang yang memiliki UMK sebesar Rp3.701.709 menggunakan batas gaji BSU Rp3.800.000 setelah pembulatan.
Dengan demikian, pekerja dengan upah Rp3.700.000 di wilayah tersebut masih memenuhi kriteria penghasilan, sepanjang memenuhi persyaratan lainnya.
| Kondisi Wilayah Kerja | Batas Gaji BSU |
|---|---|
| Upah minimum Rp3 juta | Rp3.500.000 |
| Upah minimum Rp3,5 juta | Rp3.500.000 |
| Upah minimum Rp3.701.709 | Rp3.800.000 |
| Upah minimum Rp4.120.000 | Rp4.200.000 |
| Upah minimum Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
Catatan: Tabel merupakan ilustrasi mekanisme pembulatan, bukan daftar seluruh UMK/UMP resmi 2026. Contoh Rp3.701.709 mengacu pada UMK Kota Semarang yang digunakan dalam penjelasan pemberitaan.
Acuan penghasilan bukan jumlah uang yang masuk ke rekening setelah dipotong berbagai kewajiban.
Menurut Kemnaker, upah yang diperhitungkan adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.
Karena itu, pekerja perlu memastikan data penghasilan dalam laporan perusahaan sesuai kondisi sebenarnya.
Cara Cek Penerima BSU Rp900.000 Tahun 2026 Lewat NIK
Pemerintah menyediakan kanal resmi untuk memeriksa status penerima Bantuan Subsidi Upah 2026 melalui situs Kemnaker.
Berikut langkah pengecekannya:
- Buka situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
- Pilih fitur pengecekan status BSU yang tersedia.
- Masukkan NIK dan informasi lain yang diminta sistem.
- Ikuti proses verifikasi sesuai petunjuk pada halaman.
- Periksa keterangan status kelayakan atau penyaluran yang ditampilkan.
BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja tidak dapat mendaftarkan diri secara mandiri ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun Kemnaker untuk memperoleh BSU.
Proses penetapan dilakukan berdasarkan data kepesertaan dan hasil verifikasi pemerintah.
Karena itu, pekerja perlu berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan jasa pendaftaran atau meminta pembayaran dengan janji dapat meloloskan bantuan.
Apabila terdapat kendala informasi, Kemnaker menyediakan layanan melalui nomor 1500 630.
BSU 2026 Cair Kapan dan Lewat Bank Apa?
Kemnaker menjadwalkan penyaluran BSU pada November hingga Desember 2026.
Bantuan diberikan untuk tiga bulan sekaligus, sehingga penerima tidak memperoleh transfer terpisah setiap bulan.
| Komponen | Ketentuan |
|---|---|
| Nominal per bulan | Rp300.000 |
| Periode bantuan | Oktober–Desember 2026 |
| Jumlah bulan | 3 bulan |
| Total diterima | Rp900.000 |
| Jadwal rencana penyaluran | November–Desember 2026 |
| Penyalur | Bank Himbara, BSI, dan PT Pos Indonesia |
Bank yang menjadi penyalur meliputi BNI, BRI, Mandiri, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Pemerintah juga menggunakan PT Pos Indonesia untuk mekanisme penyaluran tertentu.
Namun, periode November–Desember merupakan rentang rencana pencairan, bukan kepastian tanggal masuknya uang ke rekening setiap penerima.
Waktu penyaluran dapat bergantung pada proses verifikasi, validasi data, dan kesiapan saluran pembayaran.
Oleh sebab itu, pekerja yang memenuhi syarat belum tentu menerima transfer pada tanggal yang sama dengan penerima lainnya.
Sudah Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Mengapa Belum Dapat BSU?
Status sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak otomatis menjamin pekerja menerima bantuan.
Selain persyaratan kepesertaan aktif hingga Agustus 2026, pekerja harus memenuhi kriteria kewarganegaraan, penghasilan, dan kategori pekerjaan.
Data yang belum lengkap atau tidak sesuai juga dapat menghambat proses validasi.
Menurut penjelasan resmi BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja dapat melengkapi data calon penerima melalui fitur pengkinian data BSU pada sistem SIPP.
Informasi tersebut mencakup lokasi pekerjaan, bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, serta nomor telepon.
Pekerja yang belum memperoleh kepastian dapat menghubungi bagian personalia untuk memastikan data upah, kepesertaan, dan identitas yang dilaporkan perusahaan telah sesuai.
Meski seluruh syarat dasar terpenuhi, penetapan penerima tetap mengikuti proses verifikasi dan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
BSU Rp900.000 pada 2026 bukan bantuan otomatis untuk seluruh pekerja bergaji rendah. Persyaratan yang paling penting adalah status WNI dengan NIK, kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026, dan gaji tidak melebihi batas wilayah kerja. Penerima PKH tidak boleh langsung dianggap gugur karena aturan menyebut kelompok non-PKH diprioritaskan. Untuk mengecek status, gunakan situs resmi Kemnaker dan hindari layanan pendaftaran berbayar.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, ditetapkan 28 Oktober 2026; Kementerian Ketenagakerjaan, siaran pers 5 November 2026; laman resmi BSU Kemnaker; serta FAQ Bantuan Subsidi Upah 2026 BPJS Ketenagakerjaan. Informasi rencana pencairan berlaku untuk November–Desember 2026. Jadwal transfer individual dan status penerima harus diperiksa melalui layanan resmi.
.png)
0 Komentar