Daftar IsiTampilkan


Receh.in — Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) dibuka di Antalya, Turki, Senin (9/11/2026), dengan ambisi meningkatkan porsi listrik dalam konsumsi energi dunia menjadi 35% pada 2035. Namun, agenda percepatan energi bersih tersebut menghadapi ujian besar: perang di Timur Tengah telah mengganggu pasokan minyak dan gas global, memicu gejolak harga energi, dan mendorong sejumlah negara kembali mempertimbangkan penggunaan batu bara.

Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran sejak akhir Februari 2026 menyebabkan gangguan pelayaran melalui Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak dan gas terpenting di dunia.

International Energy Agency (IEA) menyebut krisis tersebut sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Sementara itu, hampir seperlima pasokan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dunia sempat terdampak gangguan perdagangan melalui selat tersebut.

Situasi itu menciptakan persoalan bagi COP31. Di tengah kebutuhan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, pemerintah berbagai negara juga harus memastikan listrik tetap tersedia dan harga energi tidak semakin membebani masyarakat.

Apa Itu Target Elektrifikasi 35-by-35 di COP31?

Salah satu inisiatif utama COP31 adalah 35-by-35 Global Electrification Pledge, yakni ajakan meningkatkan kontribusi listrik menjadi 35% dari keseluruhan konsumsi energi final dunia pada 2035.

Target tersebut pertama kali diumumkan Presidensi COP31 pada Juni 2026 dan diluncurkan sebagai deklarasi pada September 2026.

Saat ini, listrik diperkirakan menyumbang sedikit di atas 20% hingga sekitar 23% dari konsumsi energi final global, bergantung pada tahun dan basis data yang digunakan.

Konsumsi energi final mencakup energi yang digunakan langsung oleh rumah tangga, industri, transportasi, dan sektor ekonomi lainnya. Dengan demikian, target 35% bukan berarti seluruh listrik dunia harus berasal dari energi terbarukan sebesar 35%.

Elektrifikasi berarti mengganti penggunaan energi secara langsung, misalnya bensin, solar, atau gas, dengan teknologi berbasis listrik.

Contohnya adalah penggunaan kendaraan listrik menggantikan kendaraan berbahan bakar minyak, pompa panas menggantikan pemanas berbasis gas, serta penggunaan mesin listrik dalam proses industri.

Namun, peningkatan penggunaan listrik belum tentu langsung mengurangi emisi apabila listrik tambahan tersebut berasal dari pembangkit batu bara.

Karena itu, target elektrifikasi perlu berjalan bersama pengembangan energi terbarukan, jaringan transmisi, penyimpanan energi, dan efisiensi penggunaan listrik.

Selat Hormuz dan Krisis Energi Membayangi COP31

Perang di Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang mengubah arah kebijakan energi global sepanjang 2026.

IEA mencatat sekitar 15 juta barel minyak mentah dan 5 juta barel produk minyak biasanya melewati Selat Hormuz setiap hari. Jumlah tersebut setara kurang lebih 20% konsumsi minyak global.

Gangguan pelayaran sejak awal Maret menyebabkan arus perdagangan energi menyusut tajam, mendorong kenaikan harga minyak hingga melampaui US$100 per barel pada sejumlah periode.

Pasar LNG juga terkena dampak karena Qatar dan Uni Emirat Arab merupakan pemasok penting bagi konsumen Asia dan Eropa.

Menurut IEA, gangguan pasokan LNG pada awal krisis mendekati 20% dari pasar dunia. Harga gas di sejumlah pasar utama kemudian meningkat tajam, sementara negara-negara pengimpor harus menyesuaikan konsumsi dan mencari pasokan alternatif.

Situasi pasokan pada November tidak sama dengan ketika gangguan pertama kali terjadi. Sebagian arus perdagangan minyak telah pulih, tetapi risiko serangan, biaya pengangkutan, dan ketidakpastian jalur pelayaran masih memengaruhi pasar energi.

Pada perdagangan Senin (9/11/2026), harga minyak Brent kembali bergerak di bawah US$100 per barel di tengah harapan meredanya ketegangan. Namun, penurunan harga tersebut tidak berarti risiko pasokan melalui Hormuz telah sepenuhnya hilang.

Krisis Energi Bisa Mempercepat atau Menghambat Transisi Bersih

Krisis energi menciptakan dua insentif yang dapat berjalan berlawanan.

Dalam jangka pendek, pemerintah berkepentingan menjaga pasokan dan keterjangkauan energi. Ketika gas langka atau mahal, pembangkit listrik yang masih memiliki kapasitas berbahan bakar batu bara dapat menjadi pilihan untuk mempertahankan produksi listrik.

Langkah tersebut membantu keamanan pasokan, tetapi berpotensi meningkatkan emisi apabila penggunaan batu bara menggantikan gas atau menghambat pengembangan pembangkit rendah karbon.

Sebaliknya, gangguan perdagangan minyak dan gas menunjukkan besarnya risiko ekonomi ketika sebuah negara bergantung pada bahan bakar impor.

Pembangkit surya dan angin yang menggunakan sumber energi domestik dapat mengurangi ketergantungan terhadap harga bahan bakar internasional. Namun, manfaatnya bergantung pada ketersediaan jaringan listrik, penyimpanan energi, dan kemampuan sistem menjaga pasokan ketika produksi energi terbarukan berubah.

IEA menilai konflik Timur Tengah telah mendorong pemerintah dan perusahaan mengevaluasi kembali strategi investasi energi dengan penekanan lebih besar pada diversifikasi sumber pasokan dan elektrifikasi.

Dalam laporan investasi energi 2026, IEA menyebut kekhawatiran terhadap keamanan pasokan menjadi salah satu faktor yang mengubah persepsi risiko investor energi.

Artinya, transisi energi bukan hanya persoalan mengurangi emisi. Pengembangan listrik bersih juga dapat dipandang sebagai strategi mengurangi ketergantungan pada pasar minyak dan gas yang rentan terhadap konflik geopolitik.

Dua arah dampak krisis energi terhadap transisi menuju listrik bersih
Jangka PendekJangka Menengah–Panjang
Pemerintah mencari pasokan energi pengganti yang segera tersediaInvestasi pembangkit domestik rendah emisi menjadi lebih relevan
Penggunaan batu bara dapat meningkat ketika gas mahal atau langkaElektrifikasi dapat mengurangi kebutuhan minyak dan gas secara langsung
Harga energi tinggi membebani industri dan rumah tanggaEfisiensi energi membantu mengurangi kebutuhan energi total
Anggaran pemerintah dapat terserap untuk stabilisasi hargaInvestasi jaringan dan penyimpanan listrik membutuhkan pendanaan jangka panjang
Keamanan pasokan menjadi prioritas mendesakDiversifikasi sumber energi mengurangi risiko ketergantungan impor

Negara Tuan Rumah COP31 Masih Bergantung pada Batu Bara

Perdebatan mengenai energi fosil juga menyangkut posisi negara-negara yang memimpin konferensi.

Turki memegang presidensi resmi COP31, sedangkan Australia memimpin proses negosiasi.

Keduanya memiliki kepentingan dalam industri bahan bakar fosil. Turki masih menggunakan batu bara dalam sistem kelistrikannya, sementara Australia merupakan salah satu eksportir batu bara utama dunia.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan COP31 mencapai kemajuan pada agenda pengurangan penggunaan bahan bakar fosil.

Pada COP28 di Dubai tahun 2023, negara-negara menyepakati perlunya transisi meninggalkan bahan bakar fosil dalam sistem energi secara adil, teratur, dan berkeadilan.

Namun, COP30 di Brasil pada 2025 belum menghasilkan konsensus mengenai peta jalan formal untuk melaksanakan transisi tersebut.

Menjelang COP31, sejumlah negara telah menyerahkan peta jalan sukarela pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil kepada PBB.

Menurut kajian ODI Global pada 5 November 2026, sebanyak 18 negara, Uni Eropa, dan dua kelompok negosiasi telah menyampaikan dokumen tersebut. Turki tidak termasuk di dalamnya pada saat kajian dipublikasikan.

Perbedaan posisi negara-negara peserta memperlihatkan tantangan utama perundingan: mempercepat investasi energi bersih tanpa mengabaikan kebutuhan pasokan energi, pertumbuhan ekonomi, dan pekerjaan yang masih berkaitan dengan industri fosil.

Indonesia Menghadapi Dilema Batu Bara, BBM, dan Investasi Listrik

Perdebatan COP31 memiliki konsekuensi bagi Indonesia sebagai produsen batu bara sekaligus negara yang masih membutuhkan impor minyak dan produk bahan bakar.

Di satu sisi, Indonesia memperoleh manfaat ekonomi dari produksi dan ekspor batu bara. Komoditas tersebut menjadi sumber aktivitas pertambangan, penerimaan negara, dan kegiatan ekonomi di sejumlah daerah.

Di sisi lain, ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dan gejolak harga internasional dapat menimbulkan tekanan pada biaya impor energi, inflasi, serta anggaran pemerintah.

Elektrifikasi transportasi berpotensi mengurangi kebutuhan bensin dan solar dalam jangka panjang. Namun, manfaat bagi emisi nasional akan lebih besar apabila pertumbuhan permintaan listrik diimbangi peningkatan pembangkit rendah karbon.

Pemerintah juga menghadapi kebutuhan investasi besar untuk memperkuat jaringan transmisi dan distribusi, mengembangkan pembangkit energi terbarukan, serta menambah kemampuan sistem mengelola perubahan produksi listrik.

Kebutuhan tersebut membuka peluang bagi perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur listrik, teknologi penyimpanan energi, peralatan kelistrikan, dan energi terbarukan.

Namun, peluang bisnis belum tentu langsung menjadi pertumbuhan pendapatan. Realisasinya bergantung pada kepastian regulasi, pembiayaan proyek, struktur tarif, kesiapan jaringan, dan keputusan investasi.

Untuk perusahaan batu bara, percepatan elektrifikasi global juga tidak berarti permintaan langsung berakhir. Dampaknya akan ditentukan oleh kebijakan pembangkitan listrik negara-negara pembeli serta kemampuan mereka mengganti sumber energi fosil.

Keberhasilan COP31 Ditentukan oleh Listrik yang Lebih Bersih, Bukan Sekadar Lebih Banyak

Presidensi COP31 menempatkan 35-by-35 sebagai bagian dari agenda aksi yang bersifat sukarela. Inisiatif itu mendorong negara dan organisasi meningkatkan elektrifikasi sesuai kondisi masing-masing.

Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa target peningkatan pangsa listrik perlu memiliki keterkaitan langsung dengan pengurangan emisi.

ODI Global menilai komitmen elektrifikasi akan lebih bermakna apabila disertai investasi pembangkit energi terbarukan, penyimpanan listrik, jaringan yang lebih kuat, dan kemajuan dalam transisi meninggalkan bahan bakar fosil.

Masalah lainnya adalah pendanaan. Negara berkembang membutuhkan investasi besar untuk membangun sistem kelistrikan yang mampu memenuhi permintaan baru tanpa memperbesar ketergantungan pada pembangkit fosil.

Krisis Hormuz memberikan alasan tambahan bagi negara-negara untuk memperkuat keamanan energi. Namun, keputusan jangka pendek untuk mempertahankan pasokan belum tentu sejalan dengan target pengurangan emisi jangka panjang.

Di sinilah COP31 menghadapi ujian: apakah negara-negara peserta dapat mengubah pengalaman krisis minyak dan gas menjadi investasi sistem energi yang lebih tangguh dan rendah karbon, atau justru memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Target listrik 35% pada 2035 dapat menjadi ukuran kemajuan elektrifikasi. Namun, manfaat iklim dan ekonominya baru terlihat apabila kenaikan penggunaan listrik disertai pasokan yang semakin bersih, harga yang terjangkau, dan keamanan energi yang lebih baik.