Daftar IsiTampilkan


Receh.in —
Perdebatan mengenai pajak warung tegal dan tukang cukur menyisakan pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar siapa yang seharusnya membayar pajak. Indonesia memiliki cadangan mineral, batu bara, minyak, gas, dan aset perusahaan negara bernilai besar. Namun, hampir 86% target pendapatan APBN 2026 tetap berasal dari perpajakan. Mengapa kekayaan yang dimiliki negara belum menjadi sumber penerimaan yang lebih besar?

Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyoroti aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara optimal dalam sistem perpajakan.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada 29 Oktober 2026, Hashim mencontohkan transaksi tunai pada usaha seperti warung tegal, pangkas rambut, jasa pijat, dan salon kecantikan.

Pernyataannya memicu polemik karena ditafsirkan sebagai dorongan memperluas pemungutan pajak kepada usaha kecil. Pemerintah kemudian mengklarifikasi bahwa pelaku UMKM orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta setahun tetap mendapatkan fasilitas perpajakan sesuai aturan yang berlaku.

Namun, polemik tersebut membuka persoalan mendasar: di tengah besarnya kebutuhan pembiayaan program pemerintah, apakah strategi memperkuat penerimaan negara sudah memberikan perhatian yang seimbang pada pajak, keuntungan pengelolaan aset negara, dan penerimaan dari sumber daya alam?

APBN 2026: Perpajakan Menopang 85,4% Pendapatan Negara

Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp2.693,7 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp459,2 triliun dan hibah sekitar Rp0,7 triliun.

Artinya, penerimaan perpajakan menyumbang sekitar 85,4% target pendapatan negara, sedangkan PNBP sekitar 14,6%.

Sumber PendapatanTarget APBN 2026Kontribusi
Penerimaan perpajakanRp2.693,7 triliun85,4%
PNBPRp459,2 triliun14,6%
HibahRp0,7 triliunKurang dari 0,1%
Total pendapatanRp3.153,6 triliun100%

Sumber: UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Persentase dibulatkan.

Angka tersebut menunjukkan betapa pentingnya perpajakan bagi keberlanjutan belanja pemerintah. Namun, kontribusi yang besar juga memperlihatkan bahwa ruang penerimaan di luar pajak relatif terbatas.

Perlu dibedakan bahwa penerimaan perpajakan dalam APBN mencakup pajak dalam negeri serta kepabeanan dan cukai. Dengan demikian, angka 85,4% tidak hanya berasal dari pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.

Ketergantungan tinggi pada pajak bukan dengan sendirinya menandakan kegagalan kebijakan. Banyak negara membiayai layanan publik melalui perpajakan karena instrumen ini memungkinkan pengumpulan penerimaan secara berkelanjutan.

Persoalannya adalah apakah struktur penerimaan tersebut sudah cukup adil, efisien, dan mampu memanfaatkan potensi ekonomi yang berada di bawah penguasaan negara.

Pajak Warteg dan Masalah Salah Sasaran dalam Perluasan Basis Pajak

Ketika pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan, memperluas basis pajak merupakan salah satu pilihan kebijakan.

Namun, memperluas basis pajak tidak sama dengan membebani seluruh aktivitas ekonomi kecil menggunakan tarif yang sama.

Pelaku usaha mikro umumnya menghadapi keterbatasan modal, produktivitas, dan kemampuan administrasi. Biaya yang mereka keluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dapat menjadi beban apabila tidak sebanding dengan skala bisnisnya.

Karena itu, pemerintah menetapkan perlakuan khusus untuk kelompok usaha tertentu. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pelaku usaha orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta setahun memperoleh fasilitas PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk usaha yang memenuhi persyaratan, omzet di atas ambang batas tersebut dapat dikenai PPh final UMKM sebesar 0,5% sesuai ketentuan dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas.

Perlakuan ini tidak dapat langsung disamakan dengan seluruh pungutan lain, termasuk pajak daerah yang mungkin berlaku berdasarkan jenis usaha dan ketentuan masing-masing daerah.

Artinya, pernyataan bahwa seluruh warteg atau tukang cukur belum membayar pajak belum cukup untuk menyimpulkan bahwa mereka seharusnya segera menjadi sasaran pemungutan baru.

Ada perbedaan antara kegiatan ekonomi yang tidak tercatat, transaksi yang melanggar kewajiban pajak, dan usaha yang memang berhak memperoleh fasilitas atau pengecualian.

Justru di sinilah persoalan kebijakannya: formalisasi usaha kecil seharusnya memperbaiki akses pembiayaan, perlindungan usaha, dan kesempatan berkembang, bukan semata menambah daftar wajib pajak.

PNBP dan Kekayaan Alam: Potensi Besar, tetapi Tidak Bebas Risiko

Indonesia memiliki sumber penerimaan selain pajak, terutama dari pemanfaatan sumber daya alam, layanan pemerintah, dan pengelolaan kekayaan negara.

PNBP dari sumber daya alam mencakup antara lain penerimaan terkait minyak dan gas, mineral, batu bara, serta sektor lain yang diatur pemerintah.

Namun, besarnya cadangan kekayaan alam tidak otomatis berubah menjadi penerimaan negara yang besar.

Nilai penerimaan bergantung pada volume produksi, harga komoditas, struktur kontrak, tarif royalti, biaya pengelolaan, kepatuhan pelaku usaha, dan efektivitas pengawasan.

Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan melalui perbaikan sistem pengukuran produksi, pengawasan volume penjualan, penertiban perizinan, serta pencegahan manipulasi nilai transaksi.

Praktik seperti underinvoicing, apabila terbukti terjadi, dapat mengurangi dasar penghitungan kewajiban penerimaan tertentu. Karena itu, integrasi data produksi, pengapalan, penjualan, dan pembayaran kepada negara menjadi penting.

Namun, penerimaan berbasis komoditas juga memiliki kelemahan: harganya dapat berubah drastis mengikuti siklus pasar internasional.

Kenaikan volume perizinan atau kegiatan pertambangan tidak otomatis menjamin penerimaan negara stabil. Harga jual, kualitas cadangan, biaya produksi, dan kebutuhan investasi tetap menentukan hasil akhirnya.

Selain itu, eksploitasi sumber daya alam membawa risiko lingkungan dan sosial. Apabila biaya pemulihan kerusakan ditanggung masyarakat atau pemerintah, penerimaan negara yang terlihat besar belum tentu mencerminkan manfaat ekonomi bersih.

Karena itu, memperbesar PNBP seharusnya bukan sekadar meningkatkan ekstraksi. Kebijakan juga perlu memastikan negara memperoleh bagian yang wajar, aktivitas usaha memenuhi kewajiban lingkungan, dan manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pelaku.

Dividen BUMN Tidak Masuk APBN: Pertaruhan Pengelolaan Danantara

Perubahan penting dalam struktur penerimaan negara juga terjadi setelah pengelolaan dividen BUMN dialihkan kepada Danantara.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan APBN 2026 dan 2027 tidak memperhitungkan dividen Danantara sebagai penerimaan negara.

Dalam kerangka sebelumnya, dividen BUMN menjadi salah satu sumber PNBP dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dengan mekanisme baru, hasil usaha BUMN dapat dikelola dan diinvestasikan kembali oleh Danantara sesuai mandatnya.

Perubahan tersebut menghadirkan dua kepentingan yang sama-sama relevan.

Pertama, APBN memerlukan penerimaan untuk membiayai pelayanan publik dan kewajiban pemerintah setiap tahun.

Kedua, perusahaan negara membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha, memperkuat produktivitas, dan meningkatkan nilai aset dalam jangka panjang.

Pemerintah berpendapat manfaat Danantara tidak seharusnya hanya dinilai dari dividen yang disetorkan langsung ke kas negara. Investasi yang menghasilkan aktivitas ekonomi, lapangan kerja, dan nilai aset yang lebih tinggi juga dapat memberi manfaat.

Argumen itu memiliki dasar ekonomi. Namun, pengelolaan dividen di luar APBN menimbulkan pertanyaan akuntabilitas yang penting: bagaimana kinerja investasi diukur, seberapa besar risiko yang diambil, dan kapan manfaat ekonominya benar-benar kembali kepada masyarakat?

Tanpa indikator yang jelas, perpindahan dividen dari APBN ke badan pengelola investasi dapat mengurangi transparansi hubungan antara keuntungan BUMN dan pembiayaan layanan publik.

Di sisi lain, memaksa seluruh dividen kembali ke APBN setiap tahun juga dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi.

Karena itu, persoalan utamanya bukan semata apakah dividen harus ditahan atau disetorkan, melainkan bagaimana menentukan pembagian hasil yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan fiskal serta investasi.

Belajar dari Sovereign Wealth Fund, tetapi Jangan Salah Membaca Negara Teluk

Pengalaman negara yang memiliki dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF) dapat menjadi bahan pembelajaran.

Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait memanfaatkan kekayaan minyak dan gas untuk membangun aset investasi yang menghasilkan pendapatan bagi negara.

Namun, keberadaan SWF tidak berarti negara tersebut tidak memiliki sistem perpajakan.

Uni Emirat Arab, misalnya, tidak menerapkan pajak penghasilan pribadi secara umum, tetapi memiliki pajak korporasi dan berbagai bentuk pajak maupun pungutan lainnya.

Keadaan fiskal negara-negara Teluk juga tidak sepenuhnya sebanding dengan Indonesia. Perbedaan jumlah penduduk, cadangan energi, produksi per kapita, struktur ekonomi, dan kebutuhan belanja publik memengaruhi kemampuan masing-masing negara membiayai layanan tanpa pajak penghasilan orang pribadi.

Pelajaran yang lebih relevan adalah bagaimana pendapatan sumber daya alam yang berfluktuasi dapat dikelola untuk kebutuhan lintas generasi.

IMF mencatat dana kekayaan berbasis sumber daya alam dapat memiliki fungsi stabilisasi, tabungan, maupun pembiayaan anggaran. Contohnya, negara dapat menyimpan pendapatan ketika harga komoditas tinggi dan menggunakan sebagian hasilnya untuk menjaga stabilitas anggaran pada periode yang lebih sulit.

Namun, pengelolaan dana semacam itu membutuhkan aturan penarikan, kebijakan investasi, pelaporan risiko, dan pengawasan yang kuat.

Tanpa mekanisme tersebut, SWF berpotensi menjadi tempat akumulasi aset yang besar tetapi sulit diukur kontribusinya terhadap kesejahteraan publik.

Insentif Pajak Rp530 Triliun Perlu Dievaluasi, Bukan Dihapus Serampangan

Persoalan lain yang layak diperiksa dalam strategi penerimaan negara adalah insentif perpajakan.

Kementerian Keuangan memperkirakan belanja perpajakan pada 2025 mencapai Rp530,3 triliun.

Belanja perpajakan merupakan estimasi potensi penerimaan yang tidak dipungut karena adanya fasilitas perpajakan tertentu.

Namun, angka tersebut tidak bisa disamakan seluruhnya dengan insentif bagi pemilik modal besar.

Data pemerintah menunjukkan sebagian besar fasilitas berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, UMKM, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi lainnya.

Kelompok Penerima ManfaatEstimasi 2025
Rumah tanggaRp292,7 triliun
UMKMRp96,4 triliun
Dunia bisnisRp56,9 triliun
Iklim investasiRp84,3 triliun
TotalRp530,3 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan, laporan estimasi belanja perpajakan 2025 yang dipublikasikan Januari 2026.

Karena itu, mengevaluasi insentif pajak bukan berarti menghapus seluruh fasilitas yang tersedia.

Insentif yang melindungi konsumsi kebutuhan pokok atau mendukung pendidikan memiliki tujuan berbeda dari fasilitas untuk menarik proyek investasi tertentu.

Untuk insentif investasi, evaluasi seharusnya mengukur tambahan kegiatan ekonomi yang benar-benar tercipta dibandingkan kondisi tanpa insentif.

Indikatornya dapat berupa penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, penggunaan pemasok domestik, pengembangan teknologi, serta penerimaan pajak pada tahun-tahun berikutnya.

Jika perusahaan akan tetap berinvestasi tanpa fasilitas, manfaat tambahan dari pemberian insentif patut dipertanyakan.

Namun, jika fasilitas terbukti mendorong kegiatan ekonomi yang sebelumnya tidak akan terjadi, pengorbanan penerimaan jangka pendek dapat memiliki dasar kebijakan yang kuat.

Negara Tidak Harus Memilih antara Pajak atau Kekayaan Alam

Polemik pajak warteg memperlihatkan perlunya perubahan cara memandang sumber penerimaan negara.

Pajak merupakan salah satu instrumen untuk membiayai layanan publik sekaligus mendukung pemerataan. Namun, efektivitasnya bergantung pada siapa yang menanggung beban, bagaimana penerimaan dipungut, dan untuk apa uang tersebut dibelanjakan.

Sementara itu, PNBP dan hasil pengelolaan aset negara dapat membantu memperluas ruang fiskal, tetapi tetap membawa risiko harga komoditas, tata kelola, dan keputusan investasi.

Dengan demikian, pajak dan penerimaan bukan pajak bukan pilihan yang harus saling meniadakan.

Indonesia membutuhkan keduanya: sistem perpajakan yang adil dan efisien, serta pengelolaan kekayaan negara yang menghasilkan manfaat ekonomi nyata.

Agenda pembenahan yang paling masuk akal adalah meningkatkan kepatuhan pelaku ekonomi yang telah memiliki kemampuan membayar, menutup kebocoran transaksi bernilai besar, mengevaluasi efektivitas insentif, dan memperkuat akuntabilitas aset negara.

Di saat yang sama, usaha kecil perlu dibantu meningkatkan produktivitas, pembukuan, akses permodalan, dan skala usahanya sebelum pemerintah berharap kontribusi pajaknya meningkat.

Ukuran keberhasilan kebijakan fiskal pada akhirnya bukan hanya berapa besar penerimaan yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga seberapa adil beban dibagi dan seberapa besar kesejahteraan yang dihasilkan.

Negara yang kaya sumber daya alam tetap memerlukan pajak. Namun, kekayaan alam dan aset publik seharusnya membuat negara memiliki lebih banyak pilihan dalam membiayai pembangunan, bukan sekadar menambah alasan untuk mencari wajib pajak baru.

Sumber dan catatan

UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026; Kementerian Keuangan, APBN KiTa dan publikasi Belanja Perpajakan 2025; pernyataan Hashim Djojohadikusumo pada Rapimnas Kadin 29 Oktober 2026; keterangan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, 3 November 2026; pernyataan Menteri Keuangan Suahasil Nazara tentang dividen Danantara, Oktober 2026; serta IMF, kajian kerangka fiskal negara kaya sumber daya alam.

Artikel ini merupakan opini-analitis berdasarkan data dan pernyataan publik. Porsi 85,4% mengacu pada target penerimaan perpajakan APBN, bukan semata pajak penghasilan. Pengalihan dividen BUMN kepada Danantara tidak berarti kekayaan negara hilang, tetapi mengubah mekanisme pengelolaan dan hubungan penerimaan dengan APBN. Klaim mengenai pola ideal pembagian dividen atau potensi PNBP harus diuji berdasarkan perhitungan fiskal dan dasar hukum yang berlaku.