Daftar IsiTampilkan

Receh.in — Rencana pemerintah meningkatkan kuota produksi batu bara pada 2027 mendapat respons hati-hati dari pelaku industri. Meski harga komoditas tersebut sedang menguat, sejumlah asosiasi pertambangan menilai produksi nasional sebaiknya dipertahankan di kisaran 700 juta–720 juta ton untuk mencegah kelebihan pasokan yang berpotensi kembali menekan harga.

Perdebatan muncul setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penambahan kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027. Pemerintah mempertimbangkan momentum kenaikan harga batu bara untuk mengoptimalkan ekspor dan penerimaan negara.

Namun, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mengingatkan bahwa kenaikan harga tidak selalu mencerminkan peningkatan permintaan yang berkelanjutan. China dan India, dua pasar ekspor utama Indonesia, sedang memperkuat produksi domestik sehingga kebutuhan impor berpotensi berkurang.

Di sisi lain, kebutuhan batu bara dalam negeri tetap besar. PT PLN Energi Primer Indonesia memperkirakan kebutuhan pembangkit listrik milik PLN dan swasta mencapai 173,83 juta ton pada 2027, sehingga penetapan kuota juga harus mempertimbangkan kepastian pasokan domestik.

APBI Ingatkan Risiko Kelebihan Pasokan Batu Bara

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan kenaikan harga batu bara merupakan perkembangan positif bagi perusahaan pertambangan. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi permintaan sebelum memutuskan volume produksi nasional tahun depan.

Menurut Gita, China dan India terus mengembangkan kapasitas produksi batu bara domestik. Kebijakan tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan kedua negara terhadap impor, termasuk dari Indonesia.

Kondisi ini penting karena pasar ekspor batu bara Indonesia masih sangat bergantung pada kawasan Asia. Jika permintaan dari pembeli utama melemah sementara Indonesia menambah produksi secara agresif, kelebihan pasokan dapat kembali menekan harga.

APBI melihat peluang pertumbuhan dari negara-negara Asia Tenggara, terutama Vietnam dan Filipina. Namun tambahan permintaan dari kawasan tersebut belum tentu mampu mengimbangi perubahan kebutuhan impor China dan India.

Gita menekankan perlunya keseimbangan antara produksi, permintaan domestik, dan kondisi pasar global. Industri juga membutuhkan kepastian persetujuan RKAB masing-masing perusahaan agar dapat menyusun rencana penambangan, memenuhi kontrak ekspor, dan menjaga kewajiban pasokan domestik.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo. Menurutnya, 2027 bukan waktu yang tepat untuk meningkatkan produksi secara agresif karena China dan India masih berupaya mengoptimalkan pasokan dalam negeri.

Singgih menyarankan produksi nasional berada pada kisaran 700 juta–720 juta ton. Angka tersebut dinilai lebih sesuai dengan kondisi permintaan global dibandingkan kebijakan yang mendorong peningkatan pasokan secara besar-besaran.

Produksi 2026 Diperkirakan Turun dari 817 Juta Ton

Indonesia sebelumnya mencatat produksi batu bara sebesar 817,48 juta ton pada 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 63,89% dialokasikan untuk ekspor, sedangkan sekitar 30,2% diserap pasar domestik. Sisanya menjadi stok.

Untuk 2026, pemerintah pada awalnya menetapkan kuota produksi sekitar 600 juta ton. Namun seiring perkembangan kebutuhan domestik dan pasar ekspor, pemerintah memberikan relaksasi sehingga produksi nasional diproyeksikan mencapai sekitar 700 juta–720 juta ton.

Jika realisasi 2026 mencapai 720 juta ton, produksi nasional akan turun sekitar 97,48 juta ton atau 11,9% dibandingkan 2025.

Indikator Produksi Batu BaraVolumeStatus
Produksi 2025817,48 juta tonRealisasi
Kuota awal RKAB 2026±600 juta tonPenetapan awal
Estimasi produksi 2026700–720 juta tonProyeksi
Usulan produksi 2027700–720 juta tonRekomendasi pelaku industri
Kebutuhan PLTU 2027173,83 juta tonProyeksi PLN EPI

Sumber: Kementerian ESDM, APBI, IMEF, Perhapi, dan PLN Energi Primer Indonesia. Kuota resmi produksi batu bara 2027 belum ditetapkan.

Penurunan produksi nasional tersebut berpotensi membantu menjaga keseimbangan pasar, tetapi dampaknya terhadap harga tidak dapat dipastikan hanya dari perubahan volume Indonesia.

Harga batu bara global juga dipengaruhi produksi negara lain, kondisi cuaca, kebutuhan pembangkit listrik, biaya energi alternatif, serta kebijakan impor negara pembeli.

Bahlil Pertimbangkan Tambah Produksi Saat Harga Tinggi

Dalam Minerba Convex 2026 pada Senin (2/11/2026), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah membuka kemungkinan meningkatkan kuota produksi batu bara tahun depan.

Bahlil menyoroti penguatan harga batu bara berkalori tinggi yang disebut telah mencapai sekitar US$154 per ton, dibandingkan sekitar US$106 per ton pada Januari 2026.

Kenaikan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah karena Indonesia merupakan pemasok utama perdagangan batu bara internasional.

Menurut Bahlil, perdagangan batu bara global mencapai sekitar 1,3 miliar ton, dengan kontribusi ekspor Indonesia yang sangat besar.

Namun, harga US$154 per ton yang disebut Bahlil perlu dibedakan dari Harga Batu Bara Acuan (HBA) pemerintah. Kementerian ESDM menetapkan HBA periode pertama November 2026 sebesar US$125,60 per ton untuk kategori acuan utama.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa harga batu bara tidak dapat digambarkan menggunakan satu harga yang berlaku untuk seluruh kualitas dan transaksi.

Bagi perusahaan pertambangan, harga jual aktual bergantung pada nilai kalori, kandungan sulfur, kadar air, biaya pengiriman, dan ketentuan kontrak.

Karena itu, kenaikan harga batu bara berkalori tinggi tidak otomatis menghasilkan kenaikan pendapatan dengan persentase yang sama bagi semua produsen Indonesia.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan hubungan antara volume dan harga. Tambahan produksi memang berpotensi meningkatkan volume penjualan, tetapi jika pasokan berlebih menyebabkan harga turun, kenaikan pendapatan maupun penerimaan negara belum tentu sebanding dengan tambahan tonase.

Risiko tersebut menjadi alasan sejumlah pelaku industri meminta agar kuota 2027 tidak ditetapkan semata-mata berdasarkan tingginya harga saat ini.

Pasokan PLN Jadi Pertimbangan, Perhapi Usulkan 700 Juta Ton

Di tengah perdebatan mengenai ekspor, kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik domestik diperkirakan meningkat.

PLN Energi Primer Indonesia memproyeksikan kebutuhan batu bara PLTU Grup PLN dan produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) mencapai sekitar 173,83 juta ton pada 2027.

Kebutuhan tersebut mencakup batu bara dengan berbagai nilai kalori, terutama kategori menengah dan rendah.

Angka 173,83 juta ton merupakan kebutuhan sektor pembangkit listrik yang disebut PLN EPI, bukan keseluruhan kebutuhan batu bara domestik. Industri lain, termasuk pengolahan mineral dan semen, juga menggunakan batu bara.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai pemerintah memiliki peluang memanfaatkan kenaikan harga batu bara untuk meningkatkan penerimaan negara dan devisa ekspor.

Menurut Sudirman, konflik geopolitik dan gangguan pasokan minyak serta gas dapat mempertahankan permintaan batu bara sebagai salah satu alternatif sumber energi.

Namun, ia juga mengingatkan pengalaman 2026 ketika kuota produksi awal sekitar 600 juta ton dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan kebutuhan pasar dan pasokan domestik.

Perhapi menyarankan kuota produksi nasional sekitar 700 juta ton pada 2027. Besaran itu dinilai cukup realistis untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menjaga keseimbangan pasokan di pasar ekspor.

Bagi perusahaan pertambangan, keputusan pemerintah nantinya akan memengaruhi rencana produksi, kebutuhan alat berat, kontrak jasa pertambangan, penjualan, dan pengiriman.

Sementara bagi emiten batu bara di Bursa Efek Indonesia, seperti PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), serta PT Bayan Resources Tbk. (BYAN), arah kebijakan RKAB menjadi salah satu faktor yang perlu dipantau.

Namun dampaknya terhadap masing-masing perusahaan akan berbeda, bergantung pada kuota yang disetujui, struktur biaya, kualitas batu bara, komposisi penjualan domestik dan ekspor, serta harga jual aktual.

Catatan Recehin

Harga batu bara yang tinggi bukan alasan otomatis untuk memperbesar produksi.

Jika tambahan pasokan justru menekan harga, penerimaan perusahaan dan negara bisa lebih rendah daripada yang diharapkan. Karena itu, keputusan RKAB 2027 perlu mempertimbangkan permintaan ekspor, kewajiban domestik, dan dampaknya terhadap harga jual.

Usulan 700–720 juta ton menarik karena mendekati proyeksi produksi 2026. Namun angka akhirnya tetap harus didasarkan pada kebutuhan pasar dan kemampuan produksi masing-masing perusahaan.

Sumber: Keterangan APBI, IMEF, Perhapi, dan Kementerian ESDM pada 2–4 November 2026; data produksi batu bara nasional Kementerian ESDM; proyeksi kebutuhan batu bara PLN Energi Primer Indonesia; serta perhitungan Receh.in.

Catatan: Kuota produksi batu bara 2027 belum ditetapkan secara resmi. Rentang 700 juta–720 juta ton merupakan usulan dan proyeksi pelaku industri. Harga batu bara berbeda menurut kualitas, indeks acuan, dan ketentuan kontrak.