Receh.in — Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pajak untuk pembelian hunian mewah di kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026, rumah mewah, apartemen, kondominium, dan hunian sejenis yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh pengecualian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta pembebasan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menarik perusahaan keuangan internasional, investor, dan tenaga profesional untuk berkegiatan di PFII. Selain menawarkan insentif bagi aktivitas bisnis, pemerintah juga berupaya mengurangi beban perpajakan atas kebutuhan tempat tinggal di kawasan tersebut.
Fasilitas PPnBM diatur dalam Pasal 59 UU Nomor 6 Tahun 2026, sedangkan pembebasan pemungutan PPh atas pembelian hunian sangat mewah tercantum dalam Pasal 54 ayat (2).
Namun, fasilitas tersebut tidak berlaku otomatis bagi semua pembeli properti mewah di Indonesia. Hunian harus berada di wilayah PFII dan pembelinya memenuhi persyaratan yang ditentukan. Rincian prosedur pemberian fasilitas masih memerlukan peraturan pelaksana.
Rumah dan Apartemen Mewah di PFII Bebas PPnBM 20%
Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah memberikan pengecualian PPnBM atas penyerahan kelompok hunian mewah kepada orang pribadi, badan, maupun kementerian atau lembaga yang menjalankan kegiatan usaha, bertugas, berkedudukan, atau bertempat tinggal di PFII.
Dalam ketentuan perpajakan umum, kelompok hunian mewah dikenai PPnBM dengan tarif 20%.
Ketentuan tersebut tercantum dalam PMK Nomor 15/PMK.03/2023 yang menetapkan pengenaan PPnBM terhadap rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan hunian sejenis dengan harga jual Rp30 miliar atau lebih.
Dengan fasilitas PFII, penyerahan hunian yang memenuhi kriteria pengecualian tidak dikenai PPnBM sebagaimana ketentuan umum tersebut.
Pasal 59 ayat (2) juga mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan menteri. Artinya, ketentuan teknis mengenai persyaratan, dokumen, dan prosedur pemanfaatan fasilitas masih perlu diperhatikan sebelum transaksi dilakukan.
Pembelian Hunian Sangat Mewah Juga Bebas Pemungutan PPh 22
Selain PPnBM, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pemotongan atau pemungutan PPh atas pembelian hunian yang tergolong sangat mewah di PFII.
Fasilitas ini diatur dalam Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2026 dan berlaku bagi orang pribadi atau badan yang berkegiatan usaha, bertugas, berkedudukan, atau bertempat tinggal di kawasan tersebut.
Dalam ketentuan umum, penjualan hunian sangat mewah dikenai pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPnBM, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 92/PMK.03/2019.
Pemungutan dilakukan oleh badan yang menjual barang tergolong sangat mewah. Pajak tersebut pada prinsipnya dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak pembeli.
Kriteria hunian sangat mewah untuk pemungutan PPh Pasal 22 tidak sepenuhnya sama dengan kriteria pengenaan PPnBM.
| Jenis Hunian | Kriteria PPh Pasal 22 |
|---|---|
| Rumah beserta tanah | Harga jual/pengalihan lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 m² |
| Apartemen dan kondominium | Harga jual/pengalihan lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 m² |
Sumber: PMK Nomor 253/PMK.03/2008 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 92/PMK.03/2019.
Perbedaan utama terletak pada penggunaan batas luas bangunan. Untuk PPh Pasal 22, properti dapat memenuhi kategori sangat mewah berdasarkan luas bangunan meskipun harga jualnya tidak melebihi Rp30 miliar.
Sementara itu, pengenaan PPnBM berdasarkan PMK 15/2023 menggunakan batas harga jual Rp30 miliar atau lebih.
Berapa Potensi Penghematan Pajak Hunian Mewah?
Besarnya manfaat finansial dapat diilustrasikan melalui pembelian hunian baru dengan harga Rp40 miliar yang memenuhi seluruh persyaratan fasilitas di PFII.
Dalam ketentuan umum, hunian tersebut berpotensi dikenai PPnBM sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak dan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1% dari harga jual yang relevan.
| Komponen | Ketentuan Umum | Dengan Fasilitas PFII |
|---|---|---|
| Harga hunian (ilustrasi) | Rp40 miliar | Rp40 miliar |
| PPnBM 20% | Rp8 miliar | Dikecualikan |
| PPh Pasal 22 1% | Rp400 juta | Tidak dipungut |
| Selisih pungutan saat transaksi | Rp8,4 miliar | |
Ilustrasi menggunakan harga sekaligus dasar pengenaan pajak Rp40 miliar. Berlaku dengan asumsi transaksi memenuhi seluruh kriteria pengenaan dan fasilitas. Angka tidak memasukkan PPN, BPHTB, maupun pungutan lainnya.
Dalam ilustrasi tersebut, pengecualian PPnBM memiliki dampak terbesar terhadap biaya transaksi, yakni Rp8 miliar.
Adapun pembebasan PPh Pasal 22 mengurangi kewajiban pemungutan sebesar Rp400 juta pada saat transaksi. Namun, nilai tersebut tidak seluruhnya dapat diperlakukan sebagai penghematan pajak final karena PPh Pasal 22 pada umumnya merupakan kredit pajak.
Dengan demikian, manfaat yang diperoleh pembeli perlu dibedakan antara pengurangan beban pajak dan pengurangan pembayaran pajak di muka.
Insentif Properti Jadi Bagian dari Strategi PFII
Fasilitas hunian mewah merupakan bagian dari paket insentif yang lebih luas untuk menjadikan PFII sebagai pusat kegiatan keuangan internasional.
UU Nomor 6 Tahun 2026 juga mengatur fasilitas perpajakan untuk kegiatan usaha dan investasi tertentu, termasuk fasilitas PPN tidak dipungut atas barang dan jasa strategis yang memenuhi persyaratan.
Pasal 57, misalnya, mencakup bangunan baru berupa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko atau pusat perbelanjaan, serta gudang bagi pihak tertentu di PFII.
Tujuan kebijakan tersebut bukan hanya menarik transaksi properti, melainkan mendukung terbentuknya ekosistem bisnis yang dapat menampung perusahaan keuangan, penyedia jasa profesional, serta tenaga ahli internasional.
Namun insentif hunian mewah juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan fasilitas fiskal. Pembebasan pajak memiliki biaya peluang berupa penerimaan negara yang tidak dipungut.
Karena itu, manfaat ekonominya perlu dilihat dari investasi dan kegiatan usaha yang benar-benar masuk, pembentukan lapangan kerja, serta aktivitas ekonomi yang dihasilkan di kawasan PFII.
UU Nomor 6 Tahun 2026 telah berlaku sejak 19 Agustus 2026. Meski landasan hukum fasilitasnya sudah tersedia, penerapan teknis pembebasan PPnBM dan PPh atas hunian mewah tetap harus mengacu pada aturan menteri serta persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
0 Komentar