Receh.in — Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) dimulai di Antalya, Turki, Senin (9/11/2026), di tengah ketidakpastian kerja sama internasional setelah Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris. Selama dua pekan, negara-negara peserta akan berunding mengenai percepatan transisi energi, pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, dan realisasi pendanaan iklim untuk negara berkembang.
Konferensi yang berlangsung hingga 20 November 2026 itu menghadapi persoalan yang semakin mendesak. Negara-negara telah menyepakati berbagai target pengurangan emisi dan pendanaan, tetapi pelaksanaannya membutuhkan investasi, infrastruktur, serta kesepakatan mengenai pembagian tanggung jawab.
Salah satu agenda terpenting adalah bagaimana mewujudkan target mobilisasi pendanaan iklim global sedikitnya US$1,3 triliun per tahun pada 2035. Target tersebut telah disepakati sebagai bagian dari kerangka pendanaan global pada COP29 di Baku, Azerbaijan, tetapi belum berarti seluruh dana tersedia untuk langsung digunakan.
Bagi Indonesia, hasil perundingan dapat memengaruhi akses pembiayaan energi bersih, prospek industri batu bara, investasi kendaraan listrik, dan pengembangan perdagangan karbon.
COP31 Dipimpin Turki dan Australia, Negara Pasifik Diberi Peran Lebih Besar
COP31 menggunakan model kepemimpinan yang berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya.
Turki bertindak sebagai tuan rumah dan memegang presidensi resmi konferensi, dengan Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Murat Kurum sebagai Presiden COP31.
Sementara itu, Australia melalui Menteri Perubahan Iklim dan Energi Chris Bowen menjadi Presiden Negosiasi yang memimpin proses perundingan antarpemerintah.
Pembagian tersebut merupakan hasil kompromi setelah Turki dan Australia sama-sama mengajukan diri sebagai tuan rumah konferensi.
Pengaturan itu juga memberikan perhatian lebih besar kepada negara-negara kepulauan Pasifik yang menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan kerusakan ekosistem.
Sebagai bagian dari persiapan, Fiji menjadi tuan rumah pertemuan pra-COP pada Oktober 2026, sedangkan Tuvalu menyelenggarakan pertemuan para pemimpin.
Dalam COP31, negara-negara Pasifik mendorong agar perundingan tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga pendanaan adaptasi dan perlindungan masyarakat yang telah terdampak perubahan iklim.
AS Keluar dari Perjanjian Paris, Siapa Menanggung Beban Pendanaan Iklim?
COP31 berlangsung tanpa Amerika Serikat sebagai pihak dalam Perjanjian Paris setelah penarikan diri negara tersebut efektif pada 27 Januari 2026.
Langkah Washington memperumit negosiasi karena Amerika Serikat merupakan salah satu perekonomian terbesar dunia sekaligus negara dengan kontribusi historis yang besar terhadap emisi gas rumah kaca.
Tanpa partisipasi pemerintah federal AS dalam Perjanjian Paris, tekanan terhadap Uni Eropa, China, dan negara-negara ekonomi besar lainnya meningkat untuk mempertahankan kerja sama iklim.
Namun, keluarnya Amerika Serikat tidak berarti seluruh kegiatan investasi energi bersih di negara tersebut berhenti. Perusahaan, pemerintah negara bagian, dan lembaga keuangan tetap dapat menjalankan kebijakan maupun proyek masing-masing.
Persoalan utamanya adalah berkurangnya kepastian dukungan politik dan komitmen federal AS dalam mekanisme kerja sama internasional.
Bagi negara berkembang, ketidakpastian tersebut memperbesar kekhawatiran mengenai sumber pendanaan yang dapat diandalkan untuk membangun pembangkit listrik rendah emisi, jaringan transmisi, transportasi bersih, serta infrastruktur adaptasi iklim.
Target Dana Iklim US$1,3 Triliun, Belum Semuanya Berupa Bantuan Negara Maju
Pada COP29 tahun 2024, negara-negara menyepakati target pendanaan iklim baru atau New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG).
Kesepakatan itu mencakup komitmen negara maju untuk memimpin mobilisasi pendanaan sedikitnya US$300 miliar per tahun bagi negara berkembang pada 2035.
Selain itu, seluruh pemangku kepentingan didorong meningkatkan pendanaan iklim dari berbagai sumber publik maupun swasta hingga sedikitnya US$1,3 triliun per tahun pada tahun yang sama.
| Agenda | Target | Tenggat |
|---|---|---|
| Pendanaan iklim yang dimobilisasi dengan kepemimpinan negara maju | Minimal US$300 miliar per tahun | 2035 |
| Pendanaan iklim dari seluruh sumber | Minimal US$1,3 triliun per tahun | 2035 |
| Porsi listrik dalam konsumsi energi final global | 35% | 2035 |
| Pengurangan intensitas energi sektor bangunan | Minimal 25% | 2035 |
Perbedaan antara US$300 miliar dan US$1,3 triliun penting dipahami. Angka yang lebih besar bukan kewajiban transfer langsung dari anggaran negara maju, melainkan sasaran mobilisasi pendanaan dari berbagai sumber.
Pendanaan tersebut dapat berbentuk hibah, pinjaman, investasi ekuitas, pembiayaan pembangunan, maupun modal swasta.
Setiap instrumen mempunyai konsekuensi berbeda bagi negara penerima. Hibah tidak menimbulkan kewajiban pengembalian, sedangkan pembiayaan berbasis utang dapat menambah beban pembayaran di masa mendatang.
Karena itu, keberhasilan pendanaan iklim tidak cukup diukur dari besarnya komitmen yang diumumkan.
Negara penerima juga membutuhkan persyaratan pembiayaan yang terjangkau, proses pencairan yang jelas, serta proyek yang layak secara ekonomi dan lingkungan.
Tanpa itu, angka pendanaan yang terus meningkat dapat menjadi pencapaian diplomatik tanpa menghasilkan percepatan proyek di lapangan.
COP31 Targetkan Elektrifikasi 35%, tetapi Listrik Harus Makin Bersih
Presidensi COP31 mengusulkan target peningkatan porsi listrik dalam konsumsi energi final dunia menjadi 35% pada 2035, dari sedikit di atas 20% saat ini.
Target yang dikenal sebagai 35-by-35 Global Electrification Pledge bertujuan mempercepat penggunaan listrik pada sektor transportasi, bangunan, dan industri.
Elektrifikasi dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil secara langsung, misalnya melalui kendaraan listrik, pompa panas, dan teknologi proses industri berbasis listrik.
Namun, manfaat pengurangan emisi sangat dipengaruhi sumber listrik yang digunakan.
Jika permintaan listrik meningkat sementara pembangkit tetap didominasi batu bara dan gas, pengurangan emisi dari elektrifikasi dapat menjadi lebih terbatas.
Karena itu, investasi jaringan listrik, penyimpanan energi, efisiensi energi, serta pembangkit rendah emisi perlu berjalan bersama.
Persoalan ini relevan bagi Indonesia yang masih bergantung pada batu bara untuk sebagian besar pasokan listrik nasional.
Percepatan penggunaan kendaraan listrik dan elektrifikasi industri dapat memperbesar permintaan listrik, tetapi pengurangan emisi secara keseluruhan membutuhkan perubahan bauran pembangkitan serta penguatan jaringan transmisi.
Apa Dampak COP31 bagi Indonesia dan Dunia Usaha?
Indonesia telah menyampaikan Second Nationally Determined Contribution atau NDC kedua kepada PBB pada Oktober 2025.
Dokumen tersebut memperkirakan emisi gas rumah kaca nasional mencapai puncaknya pada 2030, kemudian mulai menurun menuju 2035 sesuai skenario pembangunan rendah karbon.
Pemerintah juga mempertahankan arah pencapaian emisi nol bersih atau net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Dalam konteks itu, perundingan COP31 dapat memengaruhi sejumlah sektor ekonomi Indonesia.
Pertama, sektor energi. Dukungan pendanaan internasional berpotensi membantu investasi pembangkit terbarukan, jaringan transmisi, penyimpanan energi, dan pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit fosil.
Kedua, industri batu bara. Percepatan transisi global dapat memengaruhi prospek permintaan jangka panjang. Namun, dampaknya terhadap produksi dan ekspor Indonesia akan bergantung pada kebijakan energi negara pembeli, harga komoditas, serta perkembangan teknologi.
Ketiga, industri kendaraan listrik dan mineral kritis. Elektrifikasi transportasi membuka peluang permintaan bahan baku baterai seperti nikel. Meski demikian, manfaat ekonominya harus memperhitungkan emisi proses produksi, biaya energi, dan standar keberlanjutan rantai pasok.
Keempat, sektor keuangan. Perusahaan dan lembaga pembiayaan dapat memperoleh peluang investasi melalui proyek rendah karbon, obligasi hijau, dan pembiayaan berkelanjutan. Namun, keberhasilan proyek tetap ditentukan kelayakan komersial, pengendalian risiko, dan kepastian regulasi.
Kelima, pasar karbon. Kesepakatan yang memperkuat integritas penghitungan emisi serta mekanisme perdagangan karbon internasional dapat membuka peluang transaksi. Namun, manfaat ekonomi baru terwujud apabila terdapat pembeli, harga yang layak, dan unit karbon yang memenuhi standar.
Seluruh peluang tersebut belum merupakan investasi yang telah direalisasikan. Hasil perundingan COP31 perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional, kontrak pembiayaan, dan pelaksanaan proyek.
Ukuran Keberhasilan COP31 Bukan Sekadar Kesepakatan Baru
COP31 mewarisi sejumlah pekerjaan dari konferensi sebelumnya, termasuk komitmen transisi meninggalkan bahan bakar fosil yang disepakati pada COP28 di Dubai serta mekanisme transisi berkeadilan yang diperkuat pada COP30 di Belém, Brasil.
Tantangannya kini terletak pada kemampuan menghubungkan tujuan lingkungan dengan realitas ekonomi.
Negara berkembang membutuhkan energi yang terjangkau untuk mendukung industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja. Pada saat yang sama, ketergantungan berkepanjangan pada bahan bakar fosil meningkatkan risiko ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang.
Peralihan energi juga harus memperhitungkan pekerja dan daerah yang perekonomiannya bergantung pada industri fosil. Tanpa dukungan penyesuaian keterampilan, penciptaan pekerjaan alternatif, dan investasi daerah, transisi energi dapat menimbulkan persoalan sosial baru.
Karena itu, kesepakatan yang dihasilkan di Antalya akan lebih bermakna apabila disertai mekanisme pelaksanaan, pembiayaan yang dapat diakses, dan indikator kemajuan yang dapat diperiksa.
Bagi Indonesia, pertanyaan terpenting bukan hanya berapa besar komitmen pendanaan iklim global yang diumumkan. Pertanyaan yang lebih menentukan adalah berapa banyak dana yang benar-benar dapat dimanfaatkan untuk membangun proyek, menurunkan emisi, serta menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
COP31 menjadi ujian apakah diplomasi iklim mampu bergerak dari kesepakatan menuju pembiayaan dan pelaksanaan yang nyata, di tengah perubahan hubungan geopolitik dan meningkatnya kebutuhan investasi energi global.
.png)
0 Komentar