Receh.in — Pemerintah masih perlu menghimpun penerimaan pajak Rp514 triliun pada November–Desember 2026 untuk mencapai proyeksi akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kebutuhan tersebut masih realistis, meski pencapaian target penuh APBN menghadapi tantangan lebih besar.
Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Secara tahunan, realisasi tersebut tumbuh 23,2%.
“Meski untuk mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penuh tantangannya jauh lebih berat,” kata Yusuf kepada Swara Indonesia Raya, dikutip Senin (16/11/2026).
Rp514 Triliun untuk Outlook, Rp560,9 Triliun untuk Target APBN
Outlook merupakan proyeksi realisasi akhir tahun, yang dalam kasus ini berada di bawah target awal APBN. Dengan outlook penerimaan pajak Rp2.310,8 triliun, pencapaian yang diperkirakan pemerintah setara sekitar 98% dari target.
Selisih antara outlook dan target penuh mencapai Rp46,9 triliun. Artinya, apabila outlook tercapai, penerimaan pajak masih berada di bawah target APBN sebesar selisih tersebut.
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Realisasi Januari–Oktober 2026 | Rp1.796,8 triliun |
| Target APBN 2026 | Rp2.357,7 triliun |
| Outlook penerimaan akhir tahun | Rp2.310,8 triliun |
| Tambahan untuk mencapai outlook | Rp514 triliun |
| Tambahan untuk mencapai target APBN | Rp560,9 triliun |
| Selisih outlook terhadap target APBN | Rp46,9 triliun |
Kebutuhan tambahan dihitung dari realisasi hingga Oktober 2026. Outlook merupakan proyeksi, bukan realisasi akhir tahun.
Menurut Yusuf, kebutuhan Rp514 triliun sekitar 12% lebih tinggi daripada penerimaan November–Desember 2025 yang mencapai sekitar Rp458,6 triliun. Perbandingan tersebut menjadi dasar penilaiannya bahwa outlook masih mungkin dicapai.
Pertumbuhan Pajak 23,2% Perlu Dilihat Bersama Faktor Pembentuknya
Yusuf mengingatkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak tidak seluruhnya dapat dibaca sebagai penguatan aktivitas ekonomi. Menurutnya, kenaikan hingga Oktober juga dipengaruhi basis perbandingan tahun sebelumnya dan dinamika restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Ia menghitung penerimaan saat ini sekitar 18,4% lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama pada 2024. Pertumbuhan dalam dua tahun itu setara rata-rata majemuk sekitar 8,8% per tahun.
Menurut Yusuf, laju tersebut masih sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nominal dan perbaikan administrasi perpajakan.
Faktor harga komoditas juga berperan. Dalam penjelasannya, penerimaan PPh migas tumbuh 84,7% seiring kenaikan harga minyak. Sementara itu, peningkatan PPN dan PPnBM turut dipengaruhi basis penerimaan yang rendah pada tahun sebelumnya.
Pengawasan Pajak Tidak Selalu Menghasilkan Setoran Seketika
Yusuf menilai pengawasan terhadap industri pengolahan dan perdagangan sudah tepat karena keduanya merupakan kontributor besar penerimaan pajak, masing-masing sekitar 28% dan 23%.
Namun, proses klarifikasi, pemeriksaan, hingga penerbitan ketetapan membutuhkan waktu.
“Meski demikian, pengawasan bukan instrumen yang hasilnya bisa langsung terlihat dalam hitungan minggu,” ujarnya.
Dalam jangka pendek, tambahan penerimaan dinilai lebih mungkin berasal dari peningkatan pembayaran sukarela setelah imbauan kepada wajib pajak. Potensi juga dapat ditelusuri pada sektor migas, mineral dan batu bara, serta perkebunan sawit ketika kenaikan harga komoditas belum sepenuhnya tercermin dalam setoran.
Adapun pengawasan grup usaha, kewajaran transaksi antarperusahaan terafiliasi atau transfer pricing, dan aktivitas ekonomi yang belum tercatat dinilai lebih tepat menjadi agenda jangka menengah. Transfer pricing sendiri tidak otomatis merupakan pelanggaran; yang perlu diawasi adalah kepatuhan dan kewajaran transaksinya.
Jaga Likuiditas Usaha saat Mengejar Penerimaan
Yusuf mengingatkan pemerintah agar tidak mengejar tambahan penerimaan dengan mempercepat setoran yang semestinya menjadi penerimaan tahun berikutnya, menahan restitusi, atau melakukan pemeriksaan massal terhadap wajib pajak yang telah patuh.
“Langkah-langkah tersebut memang dapat memperbaiki angka penerimaan dalam jangka pendek, tetapi dapat mengganggu likuiditas dunia usaha dan mengurangi basis penerimaan pada periode berikutnya,” jelasnya.
Ia mendorong pengawasan berbasis risiko, terutama terhadap wajib pajak dengan potensi penerimaan besar dan indikasi ketidakpatuhan yang jelas. Kelancaran layanan Coretax serta kepastian administrasi juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha.
Menurut Yusuf, kebijakan tambahan untuk memperluas kepatuhan dapat membantu, tetapi kontribusinya belum tentu cukup besar untuk menutup kebutuhan penerimaan dalam waktu singkat.
Outlook Defisit 2,85%, Ruang Penyesuaian Terbatas
Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2026 mencapai 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB). Yusuf menilai posisi tersebut menyisakan ruang terbatas dibandingkan batas defisit 3%.
Jika kekurangan penerimaan lebih besar dari yang diperkirakan, penyesuaian belanja menjadi salah satu pilihan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) dapat menjadi sumber pembiayaan, sedangkan belanja yang tidak terserap dapat mengurangi kebutuhan pendanaan. Keduanya tidak menggantikan penerimaan pajak yang belum tercapai.
Yusuf juga menyoroti biaya penambahan utang di tengah kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara dan tekanan terhadap rupiah.
Menurutnya, persoalan yang perlu dijaga bukan hanya pencapaian tahun ini, tetapi juga kredibilitas proyeksi fiskal berikutnya. Transparansi outlook dan disiplin belanja dinilai lebih penting daripada mengejar angka jangka pendek dengan langkah yang melemahkan basis pajak pada masa mendatang.
Publikasi Kementerian Keuangan mengenai realisasi APBN hingga Oktober 2026 serta keterangan ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Swara Indonesia Raya sebagaimana dikutip dalam bahan pemberitaan.
Target APBN dibedakan dari outlook akhir tahun. Perhitungan sisa penerimaan menggunakan angka realisasi dan target yang ditampilkan. Penilaian mengenai peluang pencapaian, pengaruh restitusi, serta pilihan kebijakan merupakan analisis narasumber.

0 Komentar