Receh.in — Sebanyak 13 provinsi di Indonesia telah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 melalui keputusan pemerintah daerah maupun hasil pembahasan dewan pengupahan hingga Sabtu (21/11/2026). DKI Jakarta mencatat upah minimum tertinggi sebesar Rp6.136.941 per bulan, sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di posisi terendah dengan Rp2.602.441.
Perbedaan upah minimum antardaerah tersebut cukup besar. Selisih antara Jakarta dan NTT mencapai Rp3.534.500 per bulan. Dengan demikian, UMP Jakarta sekitar 2,36 kali besaran UMP NTT.
Selain perbedaan nominal, kenaikan UMP 2027 juga menunjukkan variasi yang tajam. Bali menjadi salah satu provinsi dengan kenaikan paling mencolok, yakni 42,15% menjadi Rp4,56 juta. Sementara itu, Jawa Tengah menetapkan kenaikan 14,10% menjadi Rp2,65 juta, tertinggi dalam satu dekade terakhir di provinsi tersebut.
Namun, belum semua angka yang diumumkan memiliki status administratif yang sama. Sebagian sudah ditetapkan melalui keputusan gubernur, sementara angka Kalimantan Timur dalam daftar ini masih merupakan kesepakatan Dewan Pengupahan yang menunggu penetapan resmi.
Daftar UMP 2027 di 13 Provinsi dari Tertinggi hingga Terendah
Berdasarkan perkembangan penetapan upah minimum hingga 21 November 2026, berikut daftar 13 provinsi yang telah mengumumkan besaran UMP 2027 atau hasil kesepakatan pengupahannya.
| Provinsi | UMP 2027 | Status |
|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp6.136.941 | Ditetapkan |
| Bali | Rp4.559.287 | Ditetapkan |
| Sulawesi Utara | Rp4.323.465 | Ditetapkan |
| Kepulauan Riau | Rp4.229.356 | Ditetapkan |
| Sumatera Selatan | Rp4.210.059 | Ditetapkan |
| Kalimantan Timur | Rp4.046.360 | Kesepakatan dewan pengupahan |
| Riau | Rp4.031.142 | Ditetapkan |
| Kalimantan Utara | Rp4.027.901 | Ditetapkan |
| Sumatera Utara | Rp3.410.000 | Ditetapkan |
| Banten | Rp3.372.828,70 | Ditetapkan |
| Lampung | Rp3.285.152,48 | Disetujui gubernur, administrasi diumumkan menyusul |
| Jawa Tengah | Rp2.655.454 | Ditetapkan |
| Nusa Tenggara Timur | Rp2.602.441 | Ditetapkan |
Dari daftar tersebut, lima provinsi mencatat upah minimum di atas Rp4,2 juta, yakni DKI Jakarta, Bali, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.
Adapun tiga provinsi dengan angka terendah dalam daftar adalah NTT, Jawa Tengah, dan Lampung.
Perbandingan tersebut belum mewakili seluruh Indonesia karena masih terdapat provinsi yang belum tercakup dalam daftar. Indonesia memiliki 38 provinsi, sehingga daftar 13 wilayah ini merupakan gambaran sementara perkembangan penetapan upah minimum.
UMP Jakarta 2027 Tertinggi, Naik Menjadi Rp6,13 Juta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.
Nilai tersebut meningkat Rp407.065 atau 7,10% dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.
Penetapan dilakukan setelah pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Pemerintah Provinsi DKI menyatakan kenaikan upah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan keberlangsungan kegiatan usaha.
Meskipun memiliki nominal tertinggi dalam daftar, angka upah minimum Jakarta juga perlu dibaca bersama biaya hidup, khususnya kebutuhan perumahan, transportasi, pangan, dan layanan dasar.
Upah minimum yang lebih tinggi secara nominal tidak selalu berarti daya beli pekerja secara riil lebih besar dibandingkan daerah lain apabila biaya hidupnya juga jauh lebih mahal.
UMP Bali Melonjak 42,15%, Jawa Tengah Naik 14,10%
Perkembangan menarik terjadi di Bali. Gubernur Wayan Koster menetapkan UMP Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan, meningkat sekitar Rp1.351.828 atau 42,15% dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.207.459.
Penetapan tersebut mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan, ketentuan pengupahan, serta aspirasi organisasi pekerja.
Pemerintah Bali juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi untuk sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan.
Sementara itu, Jawa Tengah mencatat kenaikan UMP sebesar 14,10%, dari Rp2.327.386 menjadi Rp2.655.454.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan kenaikan Rp328.068 tersebut pada Sabtu (21/11/2026). Persentase kenaikannya menjadi yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir di Jawa Tengah.
Meski demikian, kenaikan UMP Jawa Tengah secara nominal masih lebih rendah dibandingkan Bali dan sejumlah provinsi lainnya.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa persentase kenaikan dan tingkat upah minimum merupakan dua indikator yang perlu dibedakan. Provinsi dengan kenaikan tertinggi belum tentu memiliki UMP paling besar.
Banten, Sumut hingga Kalimantan Tetapkan Upah Minimum Baru
Di Pulau Sumatera, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.210.059, naik 6,77% dari Rp3.942.963.
Kepulauan Riau menetapkan UMP sebesar Rp4.229.356, meningkat sekitar 9,02% dari Rp3.879.520. Kesepakatan pengupahan di provinsi tersebut menggunakan faktor alfa 0,75 setelah melalui pembahasan antara unsur pengusaha dan pekerja.
Sementara itu, Riau menetapkan UMP sebesar Rp4.031.142 atau naik 6,63%, sedangkan Sumatera Utara menetapkan Rp3.410.000 atau meningkat sekitar 5,61%.
Provinsi Lampung mengumumkan persetujuan besaran UMP 2027 sebesar Rp3.285.152,48, naik 7,79% dibandingkan tahun sebelumnya.
Di Pulau Kalimantan, Kalimantan Utara menetapkan UMP sebesar Rp4.027.901. Pemerintah provinsi juga menetapkan upah minimum sektoral untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta industri minyak dan gas bumi.
Adapun Dewan Pengupahan Kalimantan Timur menyepakati angka Rp4.046.360, meningkat sekitar 7% dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.762.431. Angka tersebut masih menunggu penetapan resmi gubernur berdasarkan informasi yang tersedia saat laporan ini disusun.
Di Banten, Gubernur Andra Soni menetapkan UMP sebesar Rp3.372.828,70 melalui Keputusan Gubernur Nomor 708 Tahun 2026. Kenaikan mencapai 8,77% atau Rp271.947,30.
Pemerintah Banten menekankan bahwa peningkatan daya saing investasi perlu dibangun melalui produktivitas, kualitas tenaga kerja, dan inovasi, bukan semata-mata dengan mempertahankan tingkat upah rendah.
UMP 2027 Berlaku Mulai Januari, Bagaimana dengan UMK?
Penetapan UMP 2027 menjadi tahapan awal dalam penyusunan standar pengupahan daerah. Setelah itu, pemerintah provinsi melanjutkan penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral sesuai ketentuan.
Batas waktu penetapan UMP 2027 adalah 21 November 2026. Sementara itu, UMK dijadwalkan ditetapkan paling lambat 25 November 2026.
Besaran UMP dan UMK yang telah ditetapkan akan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Dalam praktiknya, daerah yang memiliki UMK dapat menerapkan standar upah minimum yang lebih tinggi daripada UMP. Karena itu, pekerja di kawasan industri tertentu bisa memiliki standar upah lebih tinggi dibandingkan angka UMP provinsinya.
Ketentuan upah minimum pada prinsipnya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih lama, perusahaan perlu menerapkan struktur dan skala upah sesuai peraturan.
Di sisi lain, pengaturan bagi usaha mikro dan kecil memiliki ketentuan khusus sehingga tidak seluruh pemberi kerja dapat diperlakukan dengan mekanisme pengupahan yang sama.
Penetapan UMP juga tidak berarti semua pekerja otomatis memperoleh kenaikan dengan persentase yang sama. Dampaknya bergantung pada tingkat upah sebelumnya, ketentuan yang berlaku, serta penyesuaian penggajian di masing-masing perusahaan.
Dengan masih berjalannya proses penetapan upah minimum di sejumlah daerah, daftar UMP 2027 berpotensi terus bertambah. Perbandingan antardaerah akan semakin lengkap setelah seluruh 38 provinsi mengumumkan keputusan masing-masing.
Bisnis.com, daftar perkembangan UMP 2027 per 21 November 2026; pengumuman pemerintah provinsi DKI Jakarta, Bali, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Banten, Lampung, Jawa Tengah, dan NTT; serta hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kalimantan Timur.
Angka Kalimantan Timur sebesar Rp4.046.360 masih berstatus kesepakatan Dewan Pengupahan berdasarkan informasi yang tersedia. Daftar ini merupakan cuplikan perkembangan penetapan di 13 provinsi, bukan daftar final 38 provinsi.
0 Komentar