Receh.in — Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 resmi dibuka di Antalya, Turki, Senin (9/11/2026), tanpa delegasi pemerintahan federal Amerika Serikat. Presiden Donald Trump telah menarik AS dari Perjanjian Paris dan memulai proses keluar dari konvensi iklim PBB. Langkah tersebut menimbulkan ketidakpastian baru mengenai pendanaan iklim global, terutama bagi negara berkembang yang membutuhkan investasi besar untuk menghadapi perubahan iklim.
Namun, absennya Washington tidak berarti seluruh Amerika meninggalkan konferensi. Lebih dari 120 pemimpin pemerintah negara bagian, kota, dan berbagai organisasi AS mengumumkan partisipasi dalam COP31. Sebanyak 19 anggota DPR AS juga dijadwalkan mengunjungi Antalya pada 14–16 November 2026.
Kehadiran mereka memperlihatkan perbedaan antara kebijakan pemerintah federal dan aktivitas iklim yang dijalankan pemerintah daerah, perusahaan, serta lembaga nonpemerintah AS.
Persoalannya, para peserta tersebut tidak dapat menggantikan kewenangan pemerintah federal untuk menetapkan komitmen internasional atau menjanjikan pendanaan atas nama Amerika Serikat.
Amerika Serikat Keluar dari Perjanjian Paris dan Memulai Penarikan Diri dari UNFCCC
Ketidakhadiran pemerintah AS di COP31 merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan iklim pemerintahan Donald Trump.
Pada 20 Januari 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk kembali menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris. Sesuai mekanisme perjanjian, penarikan tersebut berlaku efektif pada 27 Januari 2026.
Langkah berikutnya dilakukan pada 7 Januari 2026 ketika Trump menginstruksikan penarikan AS dari sejumlah organisasi dan perjanjian internasional, termasuk United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
UNFCCC merupakan konvensi induk kerja sama iklim internasional yang menjadi dasar penyelenggaraan Conference of the Parties atau COP.
Namun, penarikan diri dari UNFCCC memiliki proses hukum tersendiri. Amerika Serikat menyampaikan pemberitahuan pada Februari 2026, dengan tanggal efektif penarikan pada 27 Februari 2027.
Karena itu, ketika COP31 berlangsung pada November 2026, AS telah keluar dari Perjanjian Paris, tetapi penarikan diri dari UNFCCC belum efektif secara hukum.
Pemerintahan Trump menyatakan kebijakan tersebut berkaitan dengan prioritas kepentingan ekonomi nasional, ketersediaan energi yang terjangkau, dan keberatan terhadap pengeluaran untuk lembaga iklim internasional.
Sebaliknya, Sekretariat UNFCCC menilai mundurnya AS dapat mengurangi peluang kerja sama dalam pengembangan energi bersih, penanganan dampak perubahan iklim, dan investasi teknologi.
Green Climate Fund Ditinggalkan AS, Bagaimana Nasib Pendanaan Iklim?
Dampak paling konkret kebijakan tersebut terlihat pada Green Climate Fund (GCF), salah satu lembaga pendanaan multilateral utama bagi proyek mitigasi dan adaptasi iklim di negara berkembang.
Pada 8 Januari 2026, Departemen Keuangan AS memberitahukan keputusan untuk keluar dari GCF sekaligus melepaskan kursi Amerika Serikat di dewan lembaga tersebut.
GCF mengonfirmasi keputusan itu pada 9 Januari 2026. Lembaga tersebut menyatakan pergantian perwakilan dewan akan dilakukan melalui mekanisme negara-negara maju dan kegiatan operasional GCF tetap berlangsung.
Namun, keberlanjutan operasional tidak berarti hilangnya dukungan salah satu negara donor terbesar dapat diabaikan.
Ketidakpastian komitmen pembiayaan AS dapat memperbesar tekanan terhadap negara maju lain dan lembaga pembangunan internasional untuk memenuhi kebutuhan pendanaan.
Pada COP29 di Baku, Azerbaijan, negara-negara menyepakati target mobilisasi dana iklim sedikitnya US$300 miliar per tahun bagi negara berkembang pada 2035, dengan negara maju memimpin upaya tersebut.
Selain itu, disepakati sasaran yang lebih luas untuk meningkatkan pendanaan iklim dari berbagai sumber menjadi sedikitnya US$1,3 triliun per tahun pada 2035.
| Agenda | Nilai atau Status |
|---|---|
| Target mobilisasi dana iklim dengan kepemimpinan negara maju | US$300 miliar per tahun pada 2035 |
| Sasaran pendanaan dari seluruh sumber | US$1,3 triliun per tahun pada 2035 |
| Penarikan AS dari Perjanjian Paris | Efektif 27 Januari 2026 |
| Penarikan AS dari Green Climate Fund | Efektif 8 Januari 2026 |
| Penarikan AS dari UNFCCC | Dijadwalkan efektif 27 Februari 2027 |
Target US$1,3 triliun bukan seluruhnya kewajiban bantuan langsung dari pemerintah negara maju. Jumlah tersebut mencakup mobilisasi dana publik, investasi swasta, dan berbagai instrumen pembiayaan lainnya.
Karena itu, absennya AS tidak secara otomatis membatalkan target tersebut. Namun, pencapaiannya dapat menjadi lebih sulit apabila negara donor lain tidak meningkatkan kontribusi atau apabila investasi swasta gagal menutup kesenjangan pendanaan.
Negara berkembang juga menghadapi tantangan kualitas pembiayaan. Dana dalam bentuk pinjaman komersial mempunyai konsekuensi berbeda dari hibah atau pinjaman konsesional, terutama bagi negara yang sudah menghadapi tekanan utang.
Daftar Gubernur, Wali Kota, dan Tokoh AS yang Tetap Mengikuti COP31
Di tengah ketidakhadiran pemerintahan federal, koalisi America Is All In, U.S. Climate Alliance, dan Climate Mayors mengumumkan delegasi lebih dari 120 pemimpin serta perwakilan pemerintah daerah dan organisasi AS.
Delegasi tersebut dipimpin antara lain oleh Gubernur New Mexico Michelle Lujan Grisham, mantan penasihat iklim Gedung Putih Gina McCarthy, Wali Kota Palo Alto Vicki Veenker, dan Wali Kota Raleigh Janet Cowell.
Kantor Gubernur New Mexico telah mengonfirmasi keberangkatan Michelle Lujan Grisham menuju Antalya pada Sabtu, 7 November 2026, dengan rencana kembali pada 15 November.
| Nama | Jabatan atau Afiliasi |
|---|---|
| Michelle Lujan Grisham | Gubernur New Mexico |
| Gina McCarthy | Ketua America Is All In; mantan penasihat iklim Gedung Putih |
| Vicki Veenker | Wali Kota Palo Alto, California |
| Janet Cowell | Wali Kota Raleigh, North Carolina |
| Aaron Brockett | Wali Kota Boulder, Colorado |
| Michael Cahill | Wali Kota Beverly, Massachusetts |
| Joe Ganim | Wali Kota Bridgeport, Connecticut |
| Roderick D. Hampton | Wali Kota Haynesville, Louisiana |
| Nadia Mohamed | Wali Kota St. Louis Park, Minnesota |
| Martha Guerrero | Wali Kota West Sacramento, California |
Koalisi tersebut juga menyebut partisipasi pejabat senior dari California, Maryland, New York, North Carolina, dan Wisconsin.
Nama-nama dalam daftar merupakan peserta yang diumumkan secara resmi oleh penyelenggara koalisi. Pada hari pembukaan COP31, belum seluruh kehadiran fisik peserta dapat dipastikan secara individual.
Para pemimpin daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan di America Is All In Pavilion, termasuk diskusi kerja sama antarkota, pembiayaan ketahanan iklim, dan pengembangan energi bersih.
Namun, forum tersebut tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan atas nama pemerintah federal AS dalam negosiasi resmi COP31.
19 Anggota Kongres AS Dijadwalkan Datang pada 14–16 November
Selain delegasi pemerintah daerah, sebanyak 19 anggota DPR AS berencana mengikuti pertemuan di Antalya melalui inisiatif Sustainable Energy and Environment Coalition Institute atau SEEC Institute.
Dalam pengumuman pada 5 November, organisasi tersebut menyatakan kunjungan dijadwalkan pada 14–16 November 2026.
Delegasi akan bertemu dengan pembuat kebijakan internasional, organisasi masyarakat sipil, pelaku bisnis, dan pakar untuk membahas kemungkinan kerja sama bidang iklim, energi, serta ekonomi.
Salah satu anggota DPR yang telah mengonfirmasi keterlibatannya adalah Sean Casten dari Illinois.
Casten menyampaikan bahwa delegasi Kongres memiliki peran diplomatik untuk mempertahankan komunikasi dengan mitra internasional meskipun pemerintahan Trump tidak mengirim perwakilan resmi.
Hingga 9 November, SEEC Institute belum merilis daftar lengkap 19 anggota DPR yang akan berkunjung. Organisasi tersebut menyatakan identitas peserta akan diumumkan ketika delegasi tiba di Antalya.
Karena itu, nama anggota Kongres selain yang telah terkonfirmasi tidak dapat dianggap sebagai daftar peserta final hanya berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok legislator bidang lingkungan.
Keikutsertaan anggota Kongres juga tidak mengubah posisi resmi pemerintahan federal AS terhadap Perjanjian Paris dan pendanaan iklim internasional.
Dampak terhadap Indonesia: Dana Transisi Energi dan Persaingan Investasi
Absennya pemerintah AS dari negosiasi iklim penting bagi Indonesia karena pembiayaan merupakan salah satu hambatan utama dalam pengembangan energi rendah karbon.
Indonesia membutuhkan investasi untuk memperluas pembangkit energi terbarukan, jaringan transmisi, penyimpanan energi, serta pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit batu bara.
Sebagian kebutuhan tersebut berpotensi memperoleh dukungan melalui dana multilateral, lembaga pembangunan, investasi langsung, dan kemitraan internasional.
Namun, berkurangnya dukungan pemerintah AS dapat memperketat persaingan negara berkembang dalam memperoleh pembiayaan bersyarat ringan.
Indonesia tidak otomatis kehilangan seluruh akses terhadap pendanaan iklim karena AS keluar dari GCF. Lembaga tersebut tetap beroperasi, sementara pendanaan proyek juga dapat berasal dari pemerintah negara lain, bank pembangunan, dan investor swasta.
Perkembangan lain yang perlu diperhatikan adalah munculnya pola kerja sama iklim di luar mekanisme universal PBB.
Analisis Carnegie Endowment for International Peace pada November 2026 menyoroti peran kelompok negara dan kerja sama terbatas atau climate clubs dalam mendorong kebijakan energi dan perdagangan rendah karbon ketika kesepakatan multilateral menghadapi hambatan.
Bagi eksportir Indonesia, perubahan tersebut dapat memengaruhi standar emisi produk, persyaratan rantai pasok, dan biaya akses pasar.
Dengan demikian, dampak absennya AS tidak hanya mengenai berapa besar dana bantuan yang hilang. Perubahan arah diplomasi iklim juga dapat memengaruhi aliran investasi dan aturan perdagangan yang harus dihadapi perusahaan Indonesia.
Tanpa Washington, Bisakah Diplomasi Iklim Tetap Berjalan?
Perjanjian Paris tetap berlaku bagi negara-negara yang menjadi pihak meskipun Amerika Serikat telah menarik diri.
Penyelenggaraan COP31 juga tetap berlangsung melalui kepemimpinan Turki dan Australia, dengan pembahasan transisi energi, adaptasi, pendanaan, serta pelaksanaan komitmen pengurangan emisi.
Namun, keberlanjutan forum internasional tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan implementasi.
Ketiadaan pemerintah federal AS dalam perundingan mengurangi keterlibatan langsung salah satu perekonomian terbesar dunia pada saat negara-negara harus mencapai kesepakatan mengenai pembagian tanggung jawab dan pendanaan.
Delegasi gubernur, wali kota, anggota Kongres, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil dapat mempertahankan hubungan internasional serta menjalankan program dalam kewenangan masing-masing.
Namun, mereka tidak dapat sepenuhnya menggantikan kapasitas fiskal, kewenangan diplomatik, dan kebijakan perdagangan pemerintah federal.
Hasil COP31 akan memperlihatkan bagaimana kerja sama iklim internasional berjalan tanpa partisipasi aktif Washington. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, ukuran keberhasilannya bukan hanya kesepakatan yang diumumkan di Antalya, tetapi juga ketersediaan pembiayaan yang benar-benar dapat diakses dan direalisasikan menjadi proyek.
.png)
0 Komentar