Receh.in — Dewan Pers menyebut platform digital menguasai 80% pendapatan iklan digital, sementara perusahaan media harus memperebutkan 20% sisanya. Ketimpangan tersebut dinilai ikut menekan keberlanjutan bisnis pers dan menjadi salah satu faktor di balik pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia mengutip data Wavemaker 2025 ketika menjelaskan pembagian pasar iklan digital tersebut.
Lebih dari 50.000 Perusahaan Pers Berebut Pangsa Iklan
Menurut Dahlan, porsi iklan digital yang tersisa bagi media diperebutkan oleh lebih dari 50.000 perusahaan pers di Indonesia. Ia menilai kondisi ini menyulitkan perusahaan media membiayai kegiatan jurnalistik secara berkelanjutan.
“Jadi ini kondisi yang tidak sustain. Dan secara jangka pendek juga susah, dari ribuan PHK sebenarnya ada bagian daripada dampak ini,” ujar Dahlan.
Dahlan mengakui platform digital membantu menyebarkan konten media kepada masyarakat. Namun, menurutnya, peran tersebut juga membuat platform memiliki kendali besar atas distribusi konten dan pendapatan iklan.
Bagi perusahaan pers, persoalannya bukan hanya kemampuan menjangkau pembaca. Media tetap harus membiayai peliputan, penyuntingan, dan tenaga kerja, sementara bagian pendapatan iklan yang dapat diraih semakin terbatas.
Dewan Pers Soroti Penurunan Trafik akibat AI
Dewan Pers juga menyoroti perubahan konsumsi informasi sejak berkembangnya kecerdasan artifisial generatif atau generative AI pada November 2022. Menurut paparan tersebut, trafik dan penayangan halaman yang dikirim platform ke media terpangkas hingga 70%.
Angka itu perlu dibaca sesuai cakupannya, yakni trafik dan penayangan halaman yang berasal dari platform. Angka tersebut tidak serta-merta berarti seluruh media kehilangan 70% total kunjungan.
Dewan Pers menilai pengguna kini dapat memperoleh informasi tanpa membuka situs penerbit, sementara karya jurnalistik dimanfaatkan oleh sistem AI. Pola tersebut berpotensi mengurangi kesempatan media memperoleh pendapatan dari kunjungan pembaca.
Dalam bahan paparan yang tersedia, rincian sampel media, periode pembanding, dan metode penghitungan penurunan hingga 70% belum dijelaskan.
Hak Ekonomi Perusahaan Pers Diusulkan Diperkuat
Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta, Dewan Pers mendorong pengaturan hak ekonomi perusahaan pers yang dibedakan dari hak cipta individual. Usulan ini ditujukan untuk memberikan kompensasi atas pemanfaatan karya jurnalistik oleh platform.
Dewan Pers menyebut perusahaan pers penerima kompensasi perlu memenuhi standar kelembagaan dan ketenagakerjaan. Kriteria yang disampaikan mencakup badan hukum, sedikitnya lima karyawan, pembayaran upah di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta pemberian jaminan kesehatan.
Kriteria tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan pengaturan kompensasi. Paparan itu belum dapat diperlakukan sebagai ketentuan final hasil revisi Undang-Undang Hak Cipta.
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menilai penguatan aturan diperlukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Menurutnya, tingkat kepatuhan platform terhadap aturan tersebut masih rendah.
Kompensasi Diusulkan Bisa Melalui Kerja Sama Langsung
Dewan Pers mengusulkan agar pembayaran kompensasi tidak hanya melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Kerja sama langsung antara perusahaan pers dan platform atau business-to-business (B2B) juga diharapkan tetap mendapat ruang.
Dengan pilihan tersebut, pengaturan kompensasi dapat mengakomodasi perundingan bisnis langsung sekaligus mekanisme kolektif. Bentuk dan pelaksanaannya masih menjadi bagian dari pembahasan regulasi.
Dahlan juga mengingatkan platform agar tidak menggunakan posisi dominannya untuk menghentikan penayangan berita sebagai respons terhadap tuntutan perlindungan hak ekonomi media. Ia mengkhawatirkan langkah semacam itu akan merugikan perusahaan pers sekaligus akses masyarakat terhadap informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jadi saya mengharapkan platform tidak mengambil tindakan yang menggunakan posisi dominannya untuk menghancurkan ekosistem informasi publik,” kata Dahlan.
Bahan pemberitaan mengenai paparan Dahlan Dahi dan Totok Suryanto dalam RDPU pada 11 November 2026; serta keterangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengenai pembahasan hak ekonomi karya jurnalistik.
Pangsa iklan digital mengacu pada data Wavemaker 2025 yang dikutip Dahlan. Jumlah perusahaan pers, penurunan trafik, dan penilaian kepatuhan platform diatribusikan kepada Dewan Pers. Laporan asli Wavemaker dan metodologi pengukuran trafik belum diperiksa secara mandiri.
Usulan mengenai kompensasi dan kriteria penerimanya disajikan sebagai bagian dari pembahasan revisi UU Hak Cipta, bukan ketentuan final yang telah berlaku.
.png)
0 Komentar