Receh.in — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026). Bagi masyarakat yang ingin mengetahui isi aturan tersebut, Receh.in menyediakan naskah draf RUU Perampasan Aset 2026 dalam format PDF yang terdiri atas 40 halaman dan memuat 74 pasal beserta penjelasannya.
Dokumen ini memuat ketentuan mengenai jenis aset yang dapat dirampas, tindak pidana yang menjadi cakupan, syarat perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku, mekanisme pemblokiran rekening dan penyitaan aset, serta perlindungan terhadap korban dan pemilik aset yang sah.
Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 6 yang mengatur bahwa mekanisme perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu dan terhadap aset dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar.
Namun, perlu diperhatikan bahwa PDF yang disajikan merupakan naskah rancangan. Meskipun DPR telah menyetujui RUU ini pada 19 November 2026, dokumen tersebut masih mencantumkan nomor dan tanggal undang-undang yang belum diisi. Pembaca perlu membedakannya dari naskah final yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara.
Baca dan Download PDF RUU Perampasan Aset Terbaru 2026
40 halaman, 74 pasal dan penjelasannya. Naskah rancangan tersedia untuk dibaca dan diunduh sebagai referensi publik.
Naskah yang tersedia berjudul Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Dokumen PDF berisi 40 halaman, 74 pasal, sembilan bab, dan bagian penjelasan. Naskah mencakup prosedur perampasan aset, keberatan pihak ketiga, mekanisme pengadilan, pengelolaan hasil rampasan, serta pengawasan pelaksanaannya.
Status dokumen: Naskah rancangan yang tersedia pada 19 November 2026, bukan salinan undang-undang hasil pengundangan.
File PDF disediakan sebagai lampiran dokumen pada publikasi ini agar dapat dibaca dan dicocokkan langsung dengan uraian pasal-pasal di bawah.
Berikut ringkasan ketentuan penting berdasarkan naskah PDF tersebut.
Jenis Tindak Pidana yang Diatur dalam RUU Perampasan Aset
Pasal 4 mengatur perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi dan enam kelompok tindak pidana lainnya.
| No. | Jenis Tindak Pidana |
|---|---|
| 1 | Korupsi |
| 2 | Narkotika dan psikotropika |
| 3 | Terorisme dan pendanaan terorisme |
| 4 | Penyelundupan manusia |
| 5 | Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya |
| 6 | Perdagangan orang |
| 7 | Penipuan dan/atau penggelapan dengan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas |
Sumber: Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) naskah RUU Perampasan Aset 2026.
Ketentuan terakhir menjadi perhatian karena dapat berkaitan dengan kasus investasi bodong, penipuan keuangan digital, atau penggelapan yang menimbulkan korban dalam jumlah besar, sepanjang memenuhi unsur tindak pidana yang diatur.
Namun, kerugian investasi akibat pergerakan harga pasar yang sah tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Syarat Perampasan Aset Rp1 Miliar Tanpa Putusan Pidana
Pasal 3 mengenal dua jalur perampasan aset, yaitu berdasarkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku dan tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku.
Jalur kedua tidak berlaku terhadap semua perkara. Pasal 6 menetapkan lima kondisi tertentu, yakni ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaan pelakunya tidak diketahui.
Selain memenuhi kondisi tersebut, Pasal 6 ayat (2) mensyaratkan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.
Dengan demikian, ambang Rp1 miliar secara khusus berkaitan dengan mekanisme perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku, bukan batas minimum untuk seluruh bentuk perampasan aset.
Pasal 7 juga menegaskan bahwa perampasan melalui jalur tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
Pasal 10 mengatur ketentuan tambahan bagi tersangka atau terdakwa yang melarikan diri. Permohonan perampasan aset baru dapat diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara paling cepat 60 hari setelah yang bersangkutan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang.
Aset Apa Saja yang Bisa Dirampas?
Pasal 5 mengatur bahwa aset yang dapat dirampas tidak terbatas pada uang hasil kejahatan.
Cakupannya antara lain hasil tindak pidana yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta lain, alat atau sarana tindak pidana yang memenuhi ketentuan, serta aset temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana.
Naskah juga membuka kemungkinan perampasan aset lain yang secara sah dimiliki pelaku untuk menutup kekurangan nilai aset hasil tindak pidana yang telah dinyatakan dirampas.
Namun, mekanisme penggantian tersebut harus mempertimbangkan kewajaran dan keseimbangan nilai serta didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pasal 5 ayat (4) juga memuat ketentuan khusus bagi aset yang telah digunakan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum. Perampasannya tidak boleh mengubah fungsi fasilitas tersebut sehingga tetap dapat digunakan masyarakat.
Bagaimana Prosedur Pemblokiran Rekening dan Penyitaan Aset?
RUU menguraikan tahapan perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku melalui penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemanggilan, pemeriksaan pengadilan, putusan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan.
Beberapa tenggat waktu yang diatur dalam naskah adalah sebagai berikut.
| Tindakan | Batas Waktu | Dasar |
|---|---|---|
| Penghentian transaksi | Maksimal 5 hari kerja; dapat diperpanjang maksimal 15 hari kerja | Pasal 16 |
| Penetapan izin pemblokiran oleh ketua pengadilan negeri | Maksimal 2 hari kerja setelah permohonan | Pasal 18 |
| Pemblokiran aset | Maksimal 7 hari kerja; dapat diperpanjang satu kali selama 7 hari kerja | Pasal 19 |
| Pelaksanaan penyitaan setelah izin pengadilan | Maksimal 15 hari kerja; dapat diperpanjang satu kali selama 7 hari kerja | Pasal 21 |
| Pemeriksaan permohonan perampasan aset di pengadilan | Maksimal 60 hari kerja | Pasal 44 |
| Pengajuan kasasi | Maksimal 14 hari kerja sejak putusan | Pasal 47 |
| Pemeriksaan tingkat kasasi | Maksimal 60 hari kerja | Pasal 50 |
Sumber: Pasal 1 angka 14 dan ketentuan prosedural dalam naskah RUU Perampasan Aset 2026. Istilah "hari" didefinisikan sebagai hari kerja.
Dalam proses perampasan tanpa putusan pidana, permohonan diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada pengadilan negeri yang berwenang.
Pasal 36 mengharuskan Jaksa Pengacara Negara membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan aset tindak pidana.
Dengan demikian, perampasan aset tidak semata-mata bergantung pada pernyataan aparat. Naskah mengatur pemeriksaan pengadilan dan standar pembuktian yang harus dipenuhi.
Apakah Pemilik Aset Bisa Mengajukan Keberatan dan Ganti Rugi?
Pasal 30 memberikan kesempatan kepada orang yang merasa haknya dirugikan untuk mengajukan keberatan atas permohonan perampasan aset.
Keberatan dapat didasarkan pada dalil bahwa aset tersebut bukan hasil tindak pidana atau diperoleh secara sah dengan iktikad baik.
Keberatan diajukan secara tertulis sejak permohonan perampasan aset diumumkan hingga sebelum putusan pengadilan tingkat pertama dibacakan.
Pengajuan keberatan juga dapat disertai permintaan ganti kerugian.
Pasal 31 menetapkan bahwa ganti kerugian tidak melebihi nilai aset yang diblokir atau disita berdasarkan hasil penilaian.
Dalam persidangan, pihak yang mengajukan keberatan harus membuktikan kepemilikan yang sah, status aset yang bukan berasal dari tindak pidana, atau iktikad baik dalam perolehannya sesuai dasar keberatannya.
Naskah juga mengatur bahwa alat bukti yang tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian.
Ketentuan tersebut penting untuk melindungi pihak yang memperoleh aset melalui transaksi sah, sekaligus menyediakan mekanisme pemeriksaan terhadap tindakan aparat.
Pengembalian Aset kepada Korban dan Pembentukan Dua Badan
Pasal 40 dan Pasal 41 mengatur bahwa putusan pengadilan dapat menetapkan aset untuk negara, dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak, maupun dimusnahkan sesuai sifat dan status hukumnya.
Pengaturan ini menunjukkan bahwa hasil perampasan tidak selalu berakhir sebagai penerimaan negara.
Dalam perkara yang menimbulkan kerugian langsung terhadap masyarakat, pengembalian aset kepada korban menjadi salah satu kemungkinan yang diatur dalam putusan.
Selanjutnya, Pasal 53 mengatur pembentukan badan pengelola aset oleh Presiden. Badan tersebut menjalankan tugas penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemanfaatan, penjualan, dan pengembalian aset.
Sementara itu, Pasal 61 mengatur badan pengawasan perampasan dan pengelolaan aset yang juga dibentuk oleh Presiden.
Badan pengawasan terdiri atas lima anggota dengan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali.
Pengangkatan anggotanya melibatkan persetujuan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 65.
Keberadaan dua badan tersebut memperlihatkan upaya memisahkan fungsi pengelolaan dari fungsi pengawasan. Namun, efektivitas dan independensinya tetap perlu dinilai berdasarkan kelembagaan yang nantinya dibentuk serta praktik pelaksanaannya.
Kapan UU Perampasan Aset Mulai Berlaku?
Salah satu ketentuan yang perlu mendapat perhatian terdapat pada bagian penutup.
Pasal 72 menyatakan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset menurut undang-undang ini hanya dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
Sementara itu, Pasal 73 memberikan tenggat paling lama 12 bulan sejak pengundangan untuk menetapkan peraturan pelaksana.
Pasal 74 menyatakan undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak pengundangan serta setelah terbentuknya badan pengelola dan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 61.
Artinya, persetujuan DPR pada 19 November 2026 tidak dapat langsung disamakan dengan tanggal mulai berlakunya seluruh mekanisme dalam naskah.
Ketentuan mengenai waktu berlaku dan cakupan tindak pidana sangat penting karena menyangkut apakah suatu kasus lama dapat ditangani melalui mekanisme baru.
Susunan Lengkap RUU Perampasan Aset 2026
Untuk memudahkan penelusuran, dokumen 74 pasal tersebut disusun ke dalam sembilan bab.
| Bab | Materi yang Diatur |
|---|---|
| I | Ketentuan Umum |
| II | Ruang Lingkup |
| III | Aset Tindak Pidana yang Dapat Dirampas |
| IV | Hukum Acara Perampasan Aset |
| V | Pengelolaan Aset |
| VI | Pengawasan |
| VII | Sistem Pengelolaan Aset |
| VIII | Pendanaan |
| IX | Ketentuan Penutup |
Sumber: Struktur bab dalam naskah RUU Perampasan Aset 2026, 74 pasal, 40 halaman.
Pembaca yang memerlukan bunyi pasal secara utuh dapat menggunakan dokumen PDF lengkap yang dilampirkan. Naskah tersebut juga menyertakan penjelasan atas ketentuan dalam rancangan undang-undang.
Publikasi dokumen ini ditujukan sebagai bahan referensi bagi masyarakat, akademisi, praktisi hukum, pelaku pasar keuangan, dan korban tindak pidana yang ingin mempelajari aturan perampasan aset secara langsung.
Catatan: Naskah yang dibagikan merupakan versi rancangan 74 pasal. Untuk kepentingan hukum formal, gunakan naskah resmi yang telah diundangkan dan peraturan pelaksana yang berlaku.
Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, PDF 40 halaman, 74 pasal, dokumen yang diperoleh Receh.in pada 19 November 2026. Informasi persetujuan DPR mengacu pada Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 tanggal 19 November 2026 dan publikasi DPR RI.
PDF yang dipublikasikan adalah naskah rancangan dengan nomor dan tanggal undang-undang yang belum terisi. Receh.in tidak menyatakannya sebagai salinan resmi undang-undang yang telah diundangkan. Perbedaan redaksional, apabila ada, harus merujuk pada naskah final yang diterbitkan pemerintah.
.jpg)
0 Komentar