Daftar IsiTampilkan


Receh.in —
Harga keekonomian Pertalite mencapai Rp18.102 per liter pada Oktober 2026, sementara pemerintah mempertahankan harga jualnya sebesar Rp10.000 per liter. Selisih Rp8.102 per liter tersebut ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah juga mempertahankan harga solar sebesar Rp6.800 per liter, meskipun harga keekonomiannya telah berada di atas Rp21.000 per liter. Kenaikan harga minyak dunia memperlebar selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan kondisi tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

“Selisih harganya, Pertalite maupun solar ini ditanggung oleh APBN. Ditanggung oleh para pembayar pajak. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih kepada para pembayar pajak Indonesia,” kata Suahasil.

Harga Pertalite dan Solar Tidak Mengikuti Kenaikan Keekonomian

Menurut Suahasil, harga keekonomian Pertalite sepanjang 2024 hingga Maret 2026 hanya sedikit berada di atas harga jual yang ditetapkan pemerintah. Selisih tersebut mulai melebar sejak April 2026.

Kondisi serupa terjadi pada solar. Harga keekonomiannya berada di atas harga jual Rp6.800 per liter, dengan kenaikan yang semakin terasa sejak Maret 2026 seiring meningkatnya harga minyak dunia.

Angka harga keekonomian tersebut bukan pengumuman harga baru di SPBU. Masyarakat tetap membeli Pertalite dan solar dengan harga yang dipertahankan pemerintah, sedangkan selisihnya menambah kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi.

Sebagai gambaran, pembelian 10 liter Pertalite menghabiskan Rp100.000 pada harga jual pemerintah. Berdasarkan harga keekonomian yang dipaparkan, nilai 10 liter tersebut mencapai Rp181.020, sehingga terdapat selisih Rp81.020.

Subsidi dan Kompensasi Mencapai Rp415,8 Triliun

Hingga akhir Oktober 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi mencapai Rp415,8 triliun.

Cakupan anggaran tersebut lebih luas daripada penanganan selisih harga Pertalite dan solar. Pemerintah juga menyalurkan dukungan untuk listrik, elpiji, pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Karena itu, angka Rp415,8 triliun tidak dapat dibaca sebagai belanja khusus untuk kedua jenis BBM tersebut. Nilai itu merupakan gabungan realisasi berbagai program subsidi dan kompensasi.

Penyaluran BBM, Elpiji, dan Pupuk Meningkat

Realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga Oktober 2026 mencapai 15,2 juta kiloliter, meningkat 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyaluran elpiji 3 kilogram juga naik 2,3% menjadi sekitar 6,5 juta ton. Sementara itu, subsidi listrik menjangkau 43,5 juta pelanggan, meningkat 2,3% secara tahunan.

ProgramRealisasi hingga Oktober 2026Pertumbuhan Tahunan
BBM bersubsidi15,2 juta kiloliter9,5%
Elpiji 3 kilogramSekitar 6,5 juta ton2,3%
Subsidi listrik43,5 juta pelanggan2,3%
Pupuk bersubsidi7,1 juta ton9,7%
Subsidi bunga KUR4,2 juta debitur7,7%

Pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data mencakup volume penyaluran atau jumlah penerima, bukan nilai belanja masing-masing program.

Di sektor pertanian, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 7,1 juta ton atau meningkat 9,7%. Adapun subsidi bunga KUR telah menjangkau 4,2 juta debitur, bertambah 7,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan penyaluran menunjukkan bertambahnya volume barang atau jumlah penerima yang mendapat dukungan pemerintah. Pada saat yang sama, pelebaran selisih harga keekonomian BBM menambah kebutuhan anggaran untuk mempertahankan harga jual kepada masyarakat.

Sumber dan catatan

Paparan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, 13 November 2026, sebagaimana dikutip dalam bahan pemberitaan. Data realisasi subsidi dan kompensasi mencakup periode hingga Oktober 2026.

Selisih harga Pertalite dihitung dari harga keekonomian Rp18.102 dikurangi harga jual Rp10.000 per liter. Perhitungan tersebut bukan tarif subsidi tetap untuk seluruh periode. Harga keekonomian solar ditulis secara umum karena terdapat perbedaan angka dalam laporan pemberitaan.