Receh.in — Pemerintah Indonesia dan Singapura menjajaki pertukaran data perpajakan untuk memperkuat pengawasan transaksi perusahaan lintas negara. Pembahasan diarahkan untuk mencegah manipulasi faktur perdagangan atau misinvoicing serta penyalahgunaan transfer pricing yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak Indonesia.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan pertukaran informasi diharapkan membantu otoritas kedua negara memperoleh gambaran transaksi korporasi yang lebih lengkap.
Pembahasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026). Bentuk kerja sama masih dikaji, sehingga belum dapat disebut sebagai mekanisme baru yang sudah berlaku.
Pertukaran Data untuk Memperkuat Kepatuhan Korporasi
Menurut Bimo, pemerintah membahas jenis data yang dapat dipertukarkan untuk mendukung kepatuhan perusahaan yang beraktivitas di Indonesia dan Singapura.
Informasi lintas negara dibutuhkan untuk menelusuri transaksi yang melibatkan perusahaan di yurisdiksi berbeda. Pengawasan terutama diarahkan pada potensi pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai serta penggeseran laba yang merugikan Indonesia sebagai tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi.
Kerja sama tersebut nantinya dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Pembahasannya melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan.
Rekonsiliasi Data Ekspor melalui Danantara Sumber Daya Indonesia
Selain pembahasan dengan Singapura, pemerintah memperkuat pencocokan data perdagangan komoditas melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Bimo menyebut adanya pusat dan platform untuk merekonsiliasi informasi ekspor-impor, terutama ekspor komoditas Indonesia.
“Danantara Sumber Daya Indonesia, di situ juga ada hub dan platform untuk merekonsiliasi semua data yang terkait dengan ekspor-impor dari komoditas Indonesia, ekspor khususnya,” ujar Bimo.
DJP turut terlibat dalam proses tersebut untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian nilai transaksi sejak awal. Rekonsiliasi dilakukan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola perdagangan dan pengawasan perpajakan.
“Itu kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing. Termasuk juga potensi-potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya,” jelasnya.
Perbedaan Transfer Pricing dan Misinvoicing
Transfer pricing tidak otomatis berarti penghindaran atau pelanggaran pajak. Istilah ini berkaitan dengan penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, misalnya transaksi antarperusahaan dalam satu kelompok usaha.
Dalam ketentuan perpajakan Indonesia, transaksi tersebut wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Pengawasan menyasar penentuan harga yang tidak wajar dan dapat mengalihkan laba secara artifisial, bukan melarang seluruh transaksi antarperusahaan terafiliasi.
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Transfer pricing | Penentuan harga transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Harga harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. |
| Penyalahgunaan transfer pricing | Penggunaan harga atau ketentuan transaksi yang tidak wajar untuk menggeser laba dan memengaruhi kewajiban pajak. |
| Misinvoicing | Manipulasi informasi faktur perdagangan, termasuk pencantuman nilai transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. |
Perbedaan istilah penting agar transaksi afiliasi yang sah tidak disamakan dengan praktik manipulasi.
Rincian Pelaksanaan Masih Menunggu Pembahasan
Bimo sebelumnya menyebut Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menunjukkan niat membahas persoalan bersama Indonesia, termasuk transfer pricing dan misinvoicing.
Namun, keterangan yang tersedia belum merinci cakupan akhir data, jadwal dimulainya mekanisme yang dibahas, maupun nilai potensi penerimaan negara yang dapat diamankan.
Karena itu, hasil pembahasan perlu dibedakan dari capaian penindakan atau tambahan penerimaan pajak. Pertukaran dan rekonsiliasi data merupakan langkah untuk memperkuat pengawasan, sementara penentuan pelanggaran tetap memerlukan pemeriksaan terhadap transaksi terkait.
0 Komentar