Receh.in — PT Indosat Tbk. (ISAT), operator telekomunikasi yang dikenal melalui merek Indosat Ooredoo Hutchison, menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum terkait penggunaan kembali nomor telepon seluler. Gugatan yang diajukan Tonny Djayalaksana itu mempersoalkan dugaan pengalihan nomor IM3 bekas tanpa pembersihan tautan data pribadi milik pengguna sebelumnya. Penggugat juga menuding operator mengabaikan permintaan pemblokiran nomor yang dipersoalkan.
Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 26 Oktober 2026 dengan nomor 792/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), gugatan diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan telah berada dalam tahap persidangan.
Dalam petitumnya, penggugat meminta pengadilan menyatakan Indosat melakukan perbuatan melawan hukum serta memerintahkan sejumlah tindakan pemulihan terhadap nomor telepon yang menjadi objek sengketa.
Namun, seluruh tuduhan tersebut masih merupakan dalil penggugat. Belum tersedia putusan pengadilan yang menetapkan Indosat terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran hukum.
Indosat Digugat Tonny Djayalaksana Terkait Nomor IM3
Tonny Djayalaksana mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya, Kanta Cahya, S.H.
Surat gugatan bertanggal 20 Oktober 2026, sedangkan perkara didaftarkan enam hari kemudian.
Dalam bagian petitum yang tersedia, penggugat menuduh Indosat telah mengalihkan atau memperjualbelikan kembali nomor seluler yang sebelumnya digunakan penggugat tanpa melakukan proses pembersihan tautan data.
Penggugat juga menyatakan bahwa permintaan pemblokiran nomor tidak ditindaklanjuti sebagaimana diharapkannya.
Praktik penggunaan kembali nomor pelanggan dikenal sebagai number recycling, yakni ketika nomor yang sudah tidak aktif atau tidak lagi digunakan pelanggan sebelumnya dapat dialokasikan kepada pengguna lain sesuai ketentuan operator dan regulasi.
Persoalan dapat muncul apabila nomor lama masih terhubung dengan akun digital, mekanisme autentikasi, atau informasi pribadi yang belum diperbarui pemilik sebelumnya.
Meski demikian, belum diketahui secara lengkap kapan nomor dalam perkara ini dinonaktifkan, kapan dialihkan kepada pengguna lain, serta bentuk risiko atau kerugian yang diklaim terjadi.
Penggugat Minta Pemblokiran Permanen dan Pembersihan Data
Bagian petitum yang tersedia menunjukkan bahwa penggugat tidak hanya meminta pernyataan mengenai dugaan perbuatan melawan hukum.
Penggugat juga menuntut tindakan pemulihan terhadap nomor IM3 yang menjadi objek perkara.
Tuntutan tersebut mencakup pemutusan, penghentian, pemblokiran permanen, dan pembersihan tautan data pribadi yang menurut penggugat masih terasosiasi dengan nomor tersebut.
Dalam dokumen gugatan, tindakan pembersihan itu disebut dengan istilah data wiping atau data unlinking.
Penggugat meminta agar tindakan pemulihan dilaksanakan sejak putusan dibacakan.
Namun, terdapat perbedaan penting antara penghentian layanan nomor oleh operator, penghapusan data registrasi pelanggan pada sistem operator, dan pemutusan keterkaitan nomor telepon dengan akun pada platform digital milik pihak ketiga.
Operator seluler memiliki kendali atas layanan dan administrasi nomor dalam sistemnya, tetapi tidak otomatis memiliki akses untuk menghapus nomor telepon dari seluruh akun perbankan, aplikasi pesan, media sosial, maupun layanan digital lain.
Karena itu, ruang lingkup kewenangan teknis dan kewajiban hukum masing-masing pihak akan menjadi persoalan penting apabila tuntutan tersebut diperiksa lebih lanjut.
Rincian Gugatan Indosat di PN Jakarta Pusat
| Informasi Perkara | Keterangan |
|---|---|
| Nomor perkara | 792/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst |
| Pengadilan | PN Jakarta Pusat |
| Penggugat | Tonny Djayalaksana |
| Kuasa hukum | Kanta Cahya, S.H. |
| Tergugat | PT Indosat Tbk. (ISAT) |
| Klasifikasi | Perbuatan melawan hukum |
| Tanggal surat gugatan | 20 Oktober 2026 |
| Tanggal pendaftaran | 26 Oktober 2026 |
| Objek yang dipersoalkan | Nomor seluler IM3 bekas milik penggugat |
| Nilai sengketa pada SIPP | Rp0 |
| Status perkara | Persidangan |
Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor 792/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. Nomor telepon lengkap tidak ditampilkan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan informasi kontak.
Dalam administrasi SIPP, nilai sengketa tercatat Rp0.
Angka tersebut tidak dapat langsung diartikan bahwa penggugat tidak mengajukan tuntutan finansial. Bagian petitum yang tersedia baru menunjukkan sejumlah permintaan pernyataan hukum dan tindakan pemulihan.
Untuk memastikan apakah terdapat tuntutan ganti rugi materiil atau immateriil, diperlukan dokumen gugatan lengkap.
Risiko Nomor HP Daur Ulang bagi Data Pribadi
Perselisihan ini memperlihatkan potensi persoalan perlindungan data dalam sistem penggunaan kembali nomor telepon seluler.
Nomor telepon saat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi. Banyak layanan digital menggunakannya untuk memverifikasi identitas, mengirim kode sekali pakai atau one-time password (OTP), serta memulihkan akses akun.
Apabila sebuah nomor tidak lagi digunakan seseorang tetapi masih terhubung dengan akun digitalnya, ada kemungkinan pesan verifikasi atau komunikasi penting dikirimkan ke nomor yang kemudian dimiliki pengguna baru.
Namun, tingkat risikonya tidak sama pada semua layanan. Keamanan akun juga bergantung pada metode autentikasi tambahan, kebijakan platform, dan cara pengelolaan identitas pelanggan.
Penting pula dibedakan antara pengalihan nomor seluler secara sah kepada pelanggan baru dan penyalahgunaan akun milik pengguna sebelumnya.
Penggunaan ulang nomor tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum. Persoalan baru muncul apabila terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi, penyalahgunaan data, atau kerugian yang dapat dibuktikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Aturan Registrasi SIM 2026 Perketat Perlindungan Identitas Pelanggan
Gugatan terhadap Indosat muncul pada tahun yang sama ketika pemerintah memperketat kebijakan registrasi pelanggan seluler.
Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.
Regulasi tersebut memperkuat mekanisme verifikasi identitas pelanggan, termasuk melalui penggunaan data biometrik dan pengenalan wajah.
Pemerintah juga menyediakan fasilitas untuk memeriksa nomor seluler yang terdaftar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) seseorang.
Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat melakukan pengecekan dan mengajukan penanganan apabila menemukan nomor yang didaftarkan menggunakan identitasnya tanpa izin.
Namun, terdapat perbedaan antara penyalahgunaan NIK untuk registrasi SIM dan nomor yang masih tertaut pada akun digital pemilik terdahulu.
Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026 terutama mengatur registrasi dan validitas identitas pelanggan jaringan seluler. Peraturan tersebut tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai kewajiban operator untuk menghapus semua keterkaitan nomor dari sistem digital pihak ketiga.
Adapun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi bagian dari kerangka hukum nasional mengenai pemrosesan data pribadi dan hak subjek data.
Apakah ketentuan tersebut dilanggar dalam perkara Tonny Djayalaksana tetap memerlukan pemeriksaan fakta, hubungan hukum, serta kewajiban yang berlaku bagi Indosat.
Gugatan Menyebut Kelalaian Berat, Belum Ada Pembuktian
Dalam petitumnya, penggugat menggunakan istilah culpa lata atau kelalaian berat untuk menggambarkan tindakan yang dituduhkan kepada Indosat.
Penggugat meminta pengadilan menyatakan bahwa pengalihan nomor tanpa pembersihan tautan data dan tidak dipenuhinya permintaan pemblokiran merupakan bentuk pembiaran yang melawan hukum.
Namun, penggunaan istilah kelalaian berat dalam surat gugatan tidak berarti unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum.
Untuk menilai dugaan tersebut, pengadilan perlu memeriksa antara lain status kepemilikan atau penggunaan nomor pada waktu terkait, mekanisme penghentian layanan, pemberitahuan kepada pelanggan, permintaan pemblokiran, serta tindakan yang telah dilakukan operator.
Pengadilan juga perlu mempertimbangkan apakah terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan yang dituduhkan dengan kerugian yang diklaim penggugat.
Indosat sebagai tergugat memiliki hak untuk menjawab dan membantah seluruh dalil penggugat, termasuk menyampaikan dokumen dan keterangan teknis mengenai pengelolaan nomor tersebut.
Apa Implikasinya bagi Indosat dan Saham ISAT?
PT Indosat Tbk. merupakan emiten telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ISAT.
Karena itu, sengketa terkait layanan pelanggan dan perlindungan data dapat menjadi perhatian investor, terutama apabila memunculkan persoalan mengenai standar operasional, tata kelola, atau kepatuhan.
Namun, gugatan perdata oleh seorang pelanggan tidak otomatis menimbulkan dampak keuangan yang material bagi emiten.
Dalam perkara ini, belum tersedia nilai tuntutan finansial secara lengkap, putusan pengadilan, maupun informasi mengenai biaya pemulihan yang mungkin timbul.
Karena itu, belum ada dasar untuk menghitung potensi kerugian atau pengaruh langsung perkara terhadap laba, arus kas, dan valuasi ISAT.
Risiko yang lebih luas justru berkaitan dengan kemungkinan persoalan serupa terjadi pada pengguna lain apabila proses penggunaan kembali nomor tidak diikuti pengelolaan identitas dan pemberitahuan yang memadai.
Namun, perkara tunggal ini juga belum membuktikan adanya masalah sistemik dalam prosedur Indosat.
Untuk menilai hal tersebut, diperlukan data pengaduan pelanggan, kebijakan internal operator, hasil pemeriksaan regulator apabila ada, serta bukti mengenai praktik penggunaan kembali nomor.
Menunggu Jawaban Indosat dan Pemeriksaan Pengadilan
Hingga informasi yang tersedia pada Jumat (20/11/2026), perkara tercatat dalam tahap persidangan.
Belum tersedia putusan yang menyatakan Indosat melakukan perbuatan melawan hukum atau memerintahkan pemblokiran permanen nomor sebagaimana diminta penggugat.
Belum diketahui pula tanggapan resmi Indosat terhadap dugaan pengalihan nomor dan pengabaian permintaan pemblokiran tersebut.
Perkembangan persidangan berikutnya akan penting untuk mengetahui kronologi penggunaan nomor, bukti permintaan pemblokiran, hubungan nomor dengan data pribadi, serta batas kewenangan operator dalam memenuhi tuntutan pemutusan tautan data.
Dengan demikian, perkara ini bukan hanya menyangkut perselisihan antara pelanggan dan operator, tetapi juga menyentuh persoalan bagaimana hak atas nomor seluler dan perlindungan akun digital dikelola ketika nomor telepon berpindah pengguna.
Gugatan terhadap Indosat memperlihatkan satu persoalan yang semakin relevan dalam ekonomi digital: nomor telepon dapat berpindah pengguna, tetapi keterkaitannya dengan akun digital belum tentu ikut berakhir. Namun, tanggung jawab operator atas registrasi dan penggunaan kembali nomor harus dibedakan dari tanggung jawab penyedia aplikasi atas data akun masing-masing. Dalam perkara ini, penggugat mendalilkan adanya kelalaian berat dan meminta pemblokiran permanen, tetapi tuduhan tersebut belum diputus pengadilan. Bagi investor ISAT, persoalan yang perlu dipantau adalah perkembangan perkara dan apakah terdapat implikasi terhadap standar perlindungan pelanggan secara lebih luas.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara nomor 792/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst, pendaftaran 26 Oktober 2026; kutipan petitum perkara yang tersedia; Kementerian Komunikasi dan Digital, Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Seluruh tuduhan mengenai pengalihan nomor, pembersihan data, penolakan pemblokiran, dan kelalaian berat merupakan dalil penggugat. Nomor telepon lengkap disamarkan demi mengurangi risiko penyalahgunaan. Petitum yang tersedia belum lengkap. Nilai Rp0 merupakan pencatatan administrasi perkara, bukan konfirmasi bahwa tidak terdapat tuntutan uang. Artikel ini bukan rekomendasi investasi.


0 Komentar