Daftar IsiTampilkan


Receh.in —
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa upah minimum provinsi (UMP) 2027 ditetapkan paling lambat 21 November 2026. Besaran kenaikan masing-masing provinsi masih menunggu proses pembahasan dan keputusan gubernur.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (16/11/2026), Yassierli mengatakan pemerintah telah menggelar koordinasi teknis dengan kepala dinas dan Dewan Pengupahan Daerah pada 13 November 2026.

Ia juga menyampaikan rencana penerbitan surat edaran kepada gubernur pada 16 November 2026. Surat tersebut akan memuat pertimbangan penetapan upah minimum secara lebih terperinci.

Di sisi lain, kalangan buruh mengusulkan kenaikan hingga 9,5%. Angka tersebut masih berupa usulan, bukan persentase kenaikan yang telah ditetapkan pemerintah untuk seluruh daerah.

Jadwal Penetapan UMP dan UMK 2027

Menurut penjelasan Yassierli, tenggat penetapan UMP adalah 21 November 2026, sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat 25 November 2026.

“Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu PP 49/2025, 21 November 2026,” ujar Yassierli.

Dalam keterangan yang dikutip pada bahan pemberitaan, penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) diberi waktu lima hari setelah UMP ditetapkan. Ketentuan waktu serupa disebut berlaku untuk upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) setelah penetapan UMK.

Yassierli menyebut gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Adapun penetapan UMK dan UMSK dijelaskan dapat dilakukan sesuai ketentuan dan kondisi daerah.

Formula Mempertimbangkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Yassierli, penetapan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Ia menjelaskan bahwa formula penghitungan mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu. Dalam penjelasannya mengenai UU Nomor 27 Tahun 2026, rentang indeks tersebut berada pada 0,5 hingga 1, berbeda dari rentang 0,5–0,9 dalam PP Nomor 49 Tahun 2025.

Indeks tersebut merupakan komponen penghitungan, bukan persentase kenaikan upah. Penentuan nilainya juga mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah.

Karena kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan berbeda, persentase kenaikan UMP tidak dapat langsung diasumsikan seragam di semua provinsi.

Usulan KSPI Belum Menjadi Keputusan Pemerintah

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan usulan kenaikan upah dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

“Kenaikan upah minimum secara rata-rata nasional itu adalah 7,7%,” kata Said sebagaimana dikutip dalam bahan pemberitaan.

Ia menyebut usulan kenaikan hingga 9,5% ditujukan untuk daerah dengan kondisi ekonomi yang lebih kuat. Namun, usulan serikat pekerja tetap perlu dibedakan dari hasil pembahasan dewan pengupahan dan keputusan gubernur.

Dengan demikian, daftar angka yang dihitung menggunakan kenaikan 9,5% hanya menggambarkan satu skenario. Daftar tersebut bukan pengumuman UMP resmi 2027.

Simulasi Kenaikan 9,5% di 38 Provinsi

Tabel berikut menggunakan angka dasar yang tercantum dalam bahan pemberitaan, kemudian dikalikan 1,095. Hasilnya dibulatkan ke rupiah terdekat.

Seluruh nominal pada kolom terakhir merupakan simulasi, bukan UMP 2027 yang telah disahkan. Angka dasar tetap perlu dicocokkan dengan keputusan gubernur masing-masing provinsi sebelum digunakan untuk keperluan pengupahan.

No.ProvinsiAngka Dasar dalam BahanSimulasi Naik 9,5%
1AcehRp3.932.552Rp4.306.144
2Sumatra UtaraRp3.228.949Rp3.535.699
3Sumatra BaratRp3.182.955Rp3.485.336
4RiauRp3.780.495Rp4.139.642
5JambiRp3.471.497Rp3.801.289
6Sumatra SelatanRp3.942.963Rp4.317.544
7BengkuluRp2.827.250Rp3.095.839
8LampungRp3.047.734Rp3.337.269
9Kepulauan Bangka BelitungRp4.035.000Rp4.418.325
10Kepulauan RiauRp3.879.520Rp4.248.074
11DKI JakartaRp5.729.876Rp6.274.214
12Jawa BaratRp2.317.601Rp2.537.773
13Jawa TengahRp2.327.386Rp2.548.488
14DI YogyakartaRp2.417.495Rp2.647.157
15Jawa TimurRp2.446.880Rp2.679.334
16BantenRp3.100.881Rp3.395.465
17BaliRp3.207.459Rp3.512.168
18Nusa Tenggara BaratRp2.673.861Rp2.927.878
19Nusa Tenggara TimurRp2.455.898Rp2.689.208
20Kalimantan BaratRp3.054.552Rp3.344.734
21Kalimantan TengahRp3.686.138Rp4.036.321
22Kalimantan SelatanRp3.725.000Rp4.078.875
23Kalimantan TimurRp3.762.431Rp4.119.862
24Kalimantan UtaraRp3.775.243Rp4.133.891
25Sulawesi UtaraRp4.002.630Rp4.382.880
26Sulawesi TengahRp3.179.565Rp3.481.624
27Sulawesi SelatanRp3.921.088Rp4.293.591
28Sulawesi TenggaraRp3.306.496Rp3.620.613
29GorontaloRp3.405.144Rp3.728.633
30Sulawesi BaratRp3.315.934Rp3.630.948
31MalukuRp3.334.490Rp3.651.267
32Maluku UtaraRp3.510.240Rp3.843.713
33Papua BaratRp3.841.000Rp4.205.895
34PapuaRp4.436.283Rp4.857.730
35Papua TengahRp4.285.848Rp4.693.004
36Papua PegununganRp4.508.714Rp4.937.042
37Papua SelatanRp4.508.100Rp4.936.370
38Papua Barat DayaRp3.766.000Rp4.123.770

Simulasi matematis: angka dasar × 1,095, dibulatkan ke rupiah terdekat. Bukan daftar UMP resmi 2027 dan bukan penerapan formula lengkap pengupahan setiap daerah.

Dalam skenario tersebut, angka Jakarta menjadi Rp6.274.214, sedangkan Jawa Tengah menjadi Rp2.548.488. Perbedaan nominal berasal dari angka dasar masing-masing provinsi, meskipun persentase simulasi yang digunakan sama.

Besaran yang berlaku tetap mengacu pada keputusan gubernur. Pekerja dan pengusaha perlu membedakan UMP, UMK, serta upah minimum sektoral ketika membaca pengumuman daerah.

Sumber dan catatan

Keterangan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, 16 November 2026, serta pernyataan KSPI sebagaimana dikutip dalam bahan pemberitaan. Rujukan PP pengupahan dicocokkan dengan JDIH Kementerian Ketenagakerjaan.

Tabel memuat seluruh 38 provinsi dalam bahan dengan simulasi kenaikan 9,5%. Angka dasar belum dicocokkan dengan seluruh keputusan gubernur. Hasil simulasi tidak boleh diperlakukan sebagai penetapan resmi UMP 2027.