Daftar IsiTampilkan


Receh.in —
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar dana cadangan pesangon pekerja dikelola melalui lembaga yang sudah ada, seperti BPJS Ketenagakerjaan. Usulan tersebut muncul di tengah persiapan pemerintah menyusun aturan pelaksanaan kewajiban penyediaan dana pesangon berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Bagi kalangan pengusaha, persoalan utamanya bukan semata-mata pembentukan dana cadangan, tetapi bagaimana kewajiban tersebut diterapkan tanpa menimbulkan beban berlapis di luar program jaminan sosial ketenagakerjaan yang selama ini telah berjalan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pemanfaatan lembaga yang sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan dana jaminan sosial sebelum membentuk institusi baru.

Menurut Sarman, BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu alternatif pengelola. Namun, pemerintah perlu memastikan pengelolaan dana cadangan pesangon tidak tumpang tindih dengan program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Kadin Usulkan BPJS Ketenagakerjaan Kelola Dana Pesangon

Sarman menyampaikan usulan tersebut seusai pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia menilai pemanfaatan lembaga yang sudah beroperasi patut dipertimbangkan karena dunia usaha telah memiliki sejumlah kewajiban pembayaran iuran jaminan sosial bagi pekerja.

Kadin menginginkan pengaturan dana cadangan pesangon dilakukan secara terkoordinasi sehingga tidak muncul kewajiban yang saling tumpang tindih.

Pengusaha, menurut Sarman, masih menunggu kejelasan mengenai besaran dana yang harus disediakan, mekanisme penyetoran, serta lembaga yang nantinya ditunjuk pemerintah.

Hingga 20 November 2026, pemerintah belum menetapkan secara resmi lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan masih sebatas salah satu opsi yang diusulkan kalangan dunia usaha.

Pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan juga bukan berarti dana cadangan pesangon otomatis dapat digabungkan dengan saldo JHT, JP, atau JKP. Setiap program mempunyai dasar hukum, sumber pembiayaan, dan tujuan pembayaran manfaat yang berbeda.

Aturan Dana Cadangan Pesangon dalam UU Nomor 27 Tahun 2026

Kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon diatur dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Pasal tersebut mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketentuan ini dimaksudkan untuk membantu memastikan pekerja memperoleh haknya ketika hubungan kerja berakhir karena alasan yang tercakup dalam pengaturan dana cadangan pesangon.

Undang-undang juga menetapkan bahwa dana tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah. Namun, identitas lembaga pengelola dan mekanisme pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

AspekKetentuan UU 27/2026
Dasar hukumPasal 253
Kewajiban utamaPengusaha menyediakan dana cadangan pesangon
TujuanMenjamin sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK sesuai ketentuan
PengelolaLembaga pemerintah
PengecualianPengusaha pada usaha mikro dan kecil
Aturan teknisDiatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
Status pengelola per 20 November 2026Belum ditetapkan pemerintah
Ringkasan Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 dan perkembangan kebijakan hingga 20 November 2026.

Pengusaha pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon berdasarkan pasal tersebut. Namun, pengecualian ini tidak otomatis menghapus kewajiban membayar hak pekerja ketika terjadi PHK.

UU tersebut juga memuat sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon sesuai ketentuan, mulai dari peringatan tertulis hingga tindakan terhadap kegiatan usaha dan perizinan.

Pelaksanaan sanksi masih memerlukan ketentuan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Karena itu, perusahaan perlu membedakan antara kewajiban yang telah tercantum dalam undang-undang dan mekanisme teknis yang belum ditetapkan.

Apa Bedanya Dana Cadangan Pesangon, JKP, JHT, dan Jaminan Pensiun?

Kekhawatiran Kadin mengenai tumpang tindih kewajiban berkaitan dengan keberadaan sejumlah program perlindungan pekerja yang telah dijalankan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Walaupun sama-sama memberikan perlindungan finansial, dana cadangan pesangon, JKP, JHT, dan JP memiliki fungsi berbeda.

ProgramFungsi UtamaKarakter Manfaat
Dana Cadangan PesangonMenyediakan sumber pembayaran hak pekerja akibat PHKDana disiapkan pengusaha untuk pemenuhan kewajiban pesangon sesuai ketentuan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)Memberikan perlindungan saat pekerja kehilangan pekerjaanManfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja
Jaminan Hari Tua (JHT)Memberikan perlindungan finansial jangka panjangManfaat akumulasi iuran dan hasil pengembangannya sesuai ketentuan
Jaminan Pensiun (JP)Menjaga keberlanjutan penghasilan pada masa pensiun atau kondisi tertentuManfaat pensiun berdasarkan persyaratan kepesertaan
Perbandingan tujuan umum dana cadangan pesangon dan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

JKP, misalnya, memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami PHK dan memenuhi persyaratan program. Manfaat uang tunainya dapat mencapai 60% dari upah yang menjadi dasar perhitungan selama paling lama enam bulan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, dana cadangan pesangon merupakan mekanisme untuk menjamin ketersediaan dana pembayaran kewajiban pengusaha ketika terjadi PHK.

Perbedaan fungsi tersebut menjadi alasan mengapa penunjukan lembaga pengelola tidak boleh disamakan dengan penggabungan seluruh program atau penggunaan saldo salah satu program untuk membiayai program lainnya.

Apabila BPJS Ketenagakerjaan nantinya diberi mandat tambahan, pemerintah perlu mengatur secara jelas pemisahan pencatatan dana, penggunaan aset, tata kelola investasi, dan pertanggungjawaban kepada pekerja maupun perusahaan.

Dampak Dana Cadangan Pesangon terhadap Biaya Perusahaan

Dari perspektif keuangan perusahaan, kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon berpotensi memengaruhi pengelolaan arus kas dan kebutuhan modal kerja.

Selama ini, perusahaan pada umumnya mencatat kewajiban imbalan kerja sesuai ketentuan akuntansi, tetapi pencatatan kewajiban tersebut tidak selalu berarti seluruh nilainya telah tersedia dalam bentuk dana terpisah.

Jika aturan pelaksanaan nantinya mewajibkan perusahaan menyetor dana secara berkala kepada lembaga pengelola, perusahaan perlu mengalokasikan kas untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Namun, besarnya dampak belum dapat dihitung secara pasti karena pemerintah belum mengumumkan tarif atau formula penyediaan dana, mekanisme pembayaran, serta tahapan penerapannya.

Untuk menggambarkan skalanya, sebuah perusahaan dengan 1.000 karyawan dan rata-rata upah Rp5 juta per bulan memiliki total pengeluaran gaji pokok sebesar Rp5 miliar setiap bulan.

Jika secara hipotetis perusahaan perlu mengalokasikan dana sebesar 2% dari basis upah tersebut, kebutuhan pendanaannya mencapai Rp100 juta per bulan atau Rp1,2 miliar per tahun.

Ilustrasi PerusahaanNilai
Jumlah karyawan1.000 orang
Rata-rata upah bulananRp5 juta
Total upah bulananRp5 miliar
Asumsi alokasi dana2%
Alokasi per bulanRp100 juta
Alokasi per tahunRp1,2 miliar
Simulasi hipotetis untuk menggambarkan kebutuhan kas. Angka 2% bukan tarif resmi dan tidak mencerminkan formula yang telah ditetapkan pemerintah.

Simulasi tersebut menunjukkan mengapa dunia usaha meminta kejelasan aturan sejak awal. Dampaknya akan berbeda antara perusahaan padat karya dengan jumlah tenaga kerja besar dan perusahaan yang memiliki struktur biaya tenaga kerja relatif kecil.

Secara akuntansi, penyetoran dana untuk memenuhi kewajiban yang sudah diakui juga tidak selalu berarti munculnya beban laba rugi baru dengan jumlah yang sama. Dampaknya bergantung pada karakter dana dan perlakuan akuntansi yang berlaku.

Karena itu, pembahasan kebijakan perlu membedakan tambahan kebutuhan kas, perubahan pencatatan kewajiban, dan kemungkinan penambahan biaya administrasi.

Pemerintah Belum Tentukan Pengelola, Pekerja Minta Kepastian Pesangon

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah masih menyiapkan aturan turunan mengenai dana cadangan pesangon.

Dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026), Yassierli menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kepastian pembayaran hak pekerja dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya.

Kementerian Ketenagakerjaan juga membantah informasi bahwa perusahaan telah diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Hingga 20 November 2026, belum ada keputusan resmi mengenai lembaga yang akan mengelola dana tersebut.

Pemerintah menyatakan penyusunan aturan pelaksanaan akan melibatkan konsultasi dengan pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya.

Di sisi pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung pembentukan dana cadangan pesangon sebagai mekanisme untuk memperkuat kepastian pembayaran hak ketika terjadi PHK.

KSPI juga mengusulkan penghitungan kewajiban berdasarkan kajian aktuaria dengan mempertimbangkan masa kerja dan tingkat upah pekerja.

Pendekatan tersebut dimaksudkan agar kebutuhan pendanaan dapat diperkirakan secara lebih terukur, sekaligus mengurangi risiko kekurangan dana saat perusahaan menghadapi kewajiban pesangon.

Dengan demikian, kepentingan pekerja dan pengusaha sebenarnya bertemu pada kebutuhan yang sama: mekanisme yang dapat diprediksi dan dijalankan secara berkelanjutan.

Perbedaan utamanya terletak pada bagaimana dana dikumpulkan, siapa yang mengelolanya, bagaimana hasil pengembangannya digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila jumlah dana tidak mencukupi untuk membayar hak pekerja.

Penunjukan BPJS Ketenagakerjaan, pembentukan lembaga baru, ataupun penggunaan lembaga pemerintah lainnya baru akan menjawab persoalan kelembagaan. Persoalan yang lebih mendasar adalah memastikan dana cadangan pesangon benar-benar tersedia, terlindungi, dan dapat digunakan ketika pekerja membutuhkan pembayaran haknya.

Sumber dan catatan data

ANTARA, pernyataan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang pada 20 November 2026; UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 253; Kementerian Ketenagakerjaan, keterangan 17–19 November 2026; serta ketentuan program BPJS Ketenagakerjaan.

Per 20 November 2026, pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola, formula penyediaan dana, dan mekanisme penyetoran dana cadangan pesangon. Simulasi biaya dalam artikel bukan besaran iuran resmi.