Receh.in — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membantah kabar bahwa pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara. Pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola maupun mekanisme penghimpunan dana tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya tidak pernah menyatakan Danantara akan mengelola dana cadangan pesangon. Kemenaker juga tidak menyebut kementerian tersebut akan menjadi pengelolanya.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon,” ujar Indah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Dana Cadangan Pesangon Masih Menunggu Aturan Pelaksanaan
Menurut Indah, ketentuan dana cadangan pesangon dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan.
Sejumlah aspek teknis belum ditetapkan secara final, mulai dari mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana hingga lembaga yang akan bertanggung jawab.
Dengan demikian, bantahan Kemenaker menyangkut klaim kewajiban menyetor dana kepada Danantara. Pernyataan tersebut bukan pengumuman pembatalan ketentuan dana cadangan pesangon yang disebut dalam undang-undang.
Pengusaha dan Pekerja Akan Dilibatkan dalam Pembahasan
Penyusunan aturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik. Kemenaker akan melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membahas rancangan kebijakan tersebut.
“Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” kata Indah.
Aturan pelaksanaan nantinya akan memuat mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban dana.
Penetapan aspek-aspek tersebut diperlukan untuk memperjelas bagaimana dana dihimpun, siapa yang mengelolanya, dan bagaimana pengelolaan itu dipertanggungjawabkan.
Belum Ada Penunjukan Danantara sebagai Pengelola
Kemenaker menegaskan bahwa informasi mengenai penunjukan Danantara maupun Kemenaker sebagai pengelola dana cadangan pesangon belum memiliki dasar penetapan resmi pemerintah.
Pengusaha dan pekerja diminta mengikuti pengumuman resmi serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Setiap perkembangan kebijakan akan disampaikan setelah melalui pembahasan, perumusan, dan penetapan aturan pelaksanaan.
Indah menekankan bahwa penyusunan kebijakan akan mempertimbangkan pelindungan hak pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.
Keterangan Dirjen PHI-JSK Kemenaker Indah Anggoro Putri, 15 November 2026, sebagaimana dimuat dalam bahan pemberitaan yang diterima redaksi. Rujukan undang-undang dalam artikel mengikuti penjelasan Kemenaker. Lembaga pengelola dan mekanisme teknis dana cadangan pesangon belum ditetapkan menurut keterangan tersebut.
0 Komentar