Receh.in — Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape sebagai aktivitas yang haram. Keputusan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 6 November 2026. Selain menetapkan ketentuan keagamaan, MUI meminta pemerintah bersama DPR menyusun undang-undang untuk melarang peredaran vape beserta sanksinya. Langkah ini menambah tekanan terhadap industri rokok elektrik yang selama ini berkembang melalui jaringan produsen, distributor, dan pedagang ritel.
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menjelaskan bahwa fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan kesehatan, lingkungan, serta risiko penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
Ketentuan yang diumumkan pada Senin (9/11/2026) itu tidak hanya menyasar pengguna. MUI juga secara eksplisit menyatakan aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik sebagai kegiatan yang haram menurut fatwa tersebut.
Namun, keputusan keagamaan ini perlu dibedakan dari larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hingga fatwa diterbitkan, pemerintah masih mengatur kegiatan industri rokok elektronik melalui ketentuan perizinan, pengawasan produk, dan pengendalian zat adiktif.
Isi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Vape
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 memuat tiga ketentuan hukum utama mengenai rokok elektrik.
Pertama, penggunaan vape dinyatakan haram karena dinilai membahayakan kesehatan, berdampak terhadap lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif.
Kedua, penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.
Ketiga, aktivitas memproduksi maupun memperjualbelikan vape ditetapkan sebagai kegiatan yang haram.
| Aktivitas | Ketentuan Fatwa |
|---|---|
| Menggunakan rokok elektrik atau vape | Haram |
| Menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkotika dan psikotropika | Haram |
| Memproduksi vape | Haram |
| Memperjualbelikan vape | Haram |
Menurut MUI, pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan atau sadd al-dzariah, yakni menutup jalan menuju aktivitas yang dinilai dapat menimbulkan kemudaratan.
Fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub, serta diketahui pimpinan MUI.
Apakah Fatwa MUI Berarti Vape Langsung Dilarang di Indonesia?
Terbitnya fatwa tidak secara otomatis menjadikan seluruh kegiatan produksi dan perdagangan vape sebagai tindakan yang dilarang berdasarkan hukum negara.
Fatwa merupakan keputusan keagamaan, sedangkan larangan yang dapat ditegakkan melalui sanksi negara membutuhkan landasan peraturan perundang-undangan.
Perbedaan ini terlihat dari rekomendasi MUI sendiri. Dalam fatwanya, MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi.
Artinya, MUI mendorong adanya perubahan kebijakan pemerintah, bukan menyatakan bahwa seluruh perangkat hukum pelarangan telah tersedia.
Saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan masih memuat ketentuan pengendalian rokok elektronik.
Ketentuan tersebut antara lain mengatur kewajiban perizinan usaha, batas kadar nikotin, pengujian kandungan, serta pelaporan hasil pengujian produk.
Dengan demikian, pelaku usaha perlu membedakan ketentuan keagamaan yang telah ditetapkan MUI dari kewajiban hukum yang berlaku bagi kegiatan industrinya.
MUI Minta Pemerintah Evaluasi Izin Industri dan Kebijakan Fiskal Vape
Fatwa MUI tidak berhenti pada penetapan status hukum keagamaan. Dokumen tersebut juga memuat rekomendasi kebijakan kepada sejumlah kementerian dan lembaga.
MUI meminta Presiden mengambil langkah pengendalian peredaran vape serta mendorong koordinasi lintas instansi.
Kementerian Kesehatan didorong menyusun kebijakan pelarangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan pertimbangan perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian diminta melarang penerbitan izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan yang sudah ada.
Rekomendasi juga ditujukan kepada Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan dampak kesehatan dan risiko penyalahgunaan.
| Instansi | Rekomendasi MUI |
|---|---|
| Presiden dan DPR | Menyusun undang-undang pelarangan vape dan sanksinya |
| Kementerian Kesehatan | Menyusun kebijakan larangan penggunaan vape |
| Kementerian Perindustrian | Mengevaluasi izin dan melarang pemberian izin industri vape |
| Kementerian Keuangan | Mengevaluasi kebijakan fiskal terkait vape |
| BPOM | Memperketat pengawasan produk dan koordinasi dengan aparat |
| BNN dan penegak hukum | Menindak penyalahgunaan vape untuk peredaran narkotika |
Rekomendasi tersebut berpotensi membawa konsekuensi ekonomi apabila kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan pemerintah.
Misalnya, perubahan perizinan dapat memengaruhi keberlanjutan usaha produsen dan distributor, sementara perubahan kebijakan fiskal dapat berdampak pada struktur biaya dan harga jual produk.
Namun, besarnya dampak ekonomi belum dapat dihitung hanya dari penerbitan fatwa. Hal tersebut bergantung pada kebijakan yang benar-benar diterapkan serta ruang lingkup pembatasannya.
Industri Vape Menghadapi Ketidakpastian Baru
Bagi pelaku usaha, fatwa MUI menambah faktor ketidakpastian dalam perencanaan bisnis rokok elektronik.
Industri vape memiliki rantai usaha yang mencakup produsen perangkat, produsen cairan isi ulang, importir, distributor, toko khusus, hingga pedagang ritel.
Jika pemerintah kemudian menerapkan pembatasan lebih ketat, dampaknya dapat berbeda pada setiap kelompok usaha tersebut.
Produsen berhadapan dengan risiko perubahan ketentuan perizinan dan standar produk. Distributor serta pedagang ritel menghadapi risiko penyesuaian saluran penjualan dan permintaan konsumen.
Sementara itu, pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana perubahan kebijakan memengaruhi penerimaan fiskal, kepatuhan usaha, dan pengawasan perdagangan produk yang tidak memenuhi ketentuan.
Namun, fatwa MUI belum dapat digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh toko vape akan segera ditutup atau seluruh kegiatan industri akan langsung berhenti.
Belum ada dasar dalam bahan yang tersedia untuk menghitung jumlah perusahaan, pekerja, maupun nilai omzet yang akan terdampak secara langsung.
Penting pula membedakan antara pelarangan total dan pengendalian ketat. Keduanya memiliki konsekuensi berbeda terhadap kegiatan bisnis, penegakan hukum, dan perlindungan konsumen.
Risiko Kesehatan dan Penyalahgunaan Vape Jadi Dasar Fatwa
MUI menyebut dampak kesehatan sebagai salah satu pertimbangan utama penerbitan fatwa.
Rokok elektronik merupakan perangkat yang menghasilkan aerosol untuk dihirup pengguna. Cairannya dapat mengandung nikotin dan berbagai bahan tambahan lainnya.
Nikotin merupakan zat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan. Penggunaan produk yang mengandung nikotin juga menjadi perhatian khusus bagi anak-anak dan remaja yang masih berada dalam tahap perkembangan.
Selain risiko kesehatan, MUI menyoroti penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika dan psikotropika.
Sebelum fatwa diterbitkan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah meminta MUI memberikan pandangan keagamaan mengenai vape, terutama berkaitan dengan penyalahgunaan perangkat tersebut untuk peredaran narkotika.
Permintaan itu kemudian ditindaklanjuti Komisi Fatwa MUI melalui pembahasan yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.
Meski demikian, risiko penyalahgunaan perangkat vape untuk narkotika perlu dibedakan dari kesimpulan bahwa seluruh produk vape yang beredar mengandung narkotika. Penilaian kandungan suatu produk tetap memerlukan pemeriksaan yang sesuai.
Di sisi kesehatan, paparan aerosol rokok elektrik juga tidak dapat disamakan dengan menghirup uap air biasa. Kandungan dan tingkat paparan bahan kimia bergantung pada karakteristik produk serta pola penggunaannya.
Bagaimana Nasib Bisnis Vape Setelah Fatwa Haram?
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada respons pemerintah terhadap rekomendasi MUI.
Jika usulan pelarangan diterjemahkan menjadi undang-undang, pemerintah dan DPR perlu menentukan secara jelas produk yang dicakup, jenis kegiatan yang dilarang, mekanisme pengawasan, serta bentuk sanksi.
Ketentuan peralihan juga menjadi aspek penting bagi pelaku usaha yang sebelumnya beroperasi berdasarkan izin dan aturan yang berlaku.
Di sisi lain, apabila pemerintah mempertahankan pendekatan pengendalian, perhatian dapat diarahkan pada pengawasan kandungan produk, pembatasan pemasaran kepada anak, kepatuhan perizinan, dan penindakan penyalahgunaan narkotika.
Dengan demikian, terbitnya fatwa menandai perkembangan penting dalam perdebatan mengenai masa depan industri vape di Indonesia. Namun, perubahan status hukum usaha dan perdagangan tetap harus mengikuti kebijakan resmi pemerintah.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape sebagai aktivitas yang haram menurut ketentuan keagamaan MUI. Namun, fatwa tersebut bukan undang-undang yang langsung melarang seluruh industri rokok elektrik. Bagi pelaku bisnis, perkembangan terpenting berikutnya adalah apakah pemerintah akan menerapkan pelarangan total, memperketat pengendalian, atau melakukan kombinasi keduanya. Setiap pilihan memiliki implikasi berbeda terhadap perizinan, perdagangan, penerimaan fiskal, dan penegakan hukum.
Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape, ditetapkan 6 November 2026 dan dipublikasikan 9 November 2026; MUI Digital, 9–10 November 2026; ANTARA, 9 November 2026; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Pembahasan dampak ekonomi merupakan analisis atas potensi perubahan kebijakan, bukan pernyataan bahwa larangan hukum negara telah diberlakukan. Data proyeksi pengguna dan besaran industri yang belum dapat diverifikasi tidak digunakan dalam artikel.
.png)
0 Komentar