Receh.in — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan dan individu dalam 10 kasus pelanggaran pasar modal. Tiga di antaranya merupakan kasus manipulasi perdagangan saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. (SAMF), PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk. (SMDM), dengan total keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan mencapai Rp23,77 miliar.
Selain perintah pengembalian keuntungan, OJK mengenakan denda administratif sebesar Rp3,71 miliar dalam tujuh kasus pelanggaran lainnya. Sanksi juga mencakup larangan berkegiatan di pasar modal selama beberapa tahun, penutupan rekening efek, serta kewajiban memenuhi ketentuan yang sebelumnya dilanggar.
Dalam keterangan resmi yang diumumkan Sabtu (21/11/2026), OJK menegaskan bahwa keuntungan dari praktik manipulasi tidak boleh tetap dinikmati oleh pihak yang melakukan pelanggaran.
Namun, terdapat perbedaan penting antara pengembalian yang diperintahkan dan dana yang telah diterima kembali. Nilai Rp23,77 miliar merupakan kewajiban yang ditetapkan OJK, bukan jumlah yang telah terealisasi pengembaliannya.
Rincian Manipulasi Saham SAMF, HOMI, dan SMDM
Dari 10 kasus yang ditindak OJK, tiga perkara manipulasi perdagangan saham menghasilkan keuntungan tidak sah dengan nilai terbesar pada saham SAMF.
Kasus tersebut terjadi pada transaksi saham SAMF selama 4–19 Mei 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menemukan keterkaitan pihak-pihak yang melakukan transaksi, termasuk hubungan sejumlah pelaku dengan perusahaan dan penggunaan alamat yang sama.
Nilai keuntungan tidak sah dalam perkara SAMF mencapai Rp12,55 miliar atau sekitar 52,8% dari keseluruhan keuntungan ilegal yang diperintahkan untuk dikembalikan dalam tiga kasus tersebut.
Berikut perbandingan nilainya:
| Kode Saham | Periode Manipulasi | Keuntungan Tidak Sah | Jumlah Pihak |
|---|---|---|---|
| SAMF | 4–19 Mei 2021 | Rp12,55 miliar | 6 |
| HOMI | 20 Maret–21 Juli 2023 | Rp6,89 miliar | 4 pihak utama |
| SMDM | 6 September–18 Oktober 2022 | Rp4,32 miliar | 9 |
| Total | — | Rp23,77 miliar | — |
Jika dihitung berdasarkan nominal terperinci, total keuntungan tidak sah dari ketiga perkara mencapai Rp23.770.535.696.
Nilai tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum manipulasi pasar tidak hanya berkaitan dengan pergerakan harga saham, tetapi juga manfaat ekonomi yang diperoleh pihak-pihak tertentu dari transaksi yang melanggar ketentuan.
Kasus SAMF: Keuntungan Ilegal Rp12,55 Miliar
OJK menemukan praktik manipulasi perdagangan saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. (SAMF) yang melibatkan enam pihak, yaitu JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.
Berdasarkan pemeriksaan, transaksi yang dilakukan Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat berlangsung dari alamat yang sama, yakni PT Bintang Pagi Kapital.
OJK juga menemukan keterkaitan antara JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur dengan SAMF.
JK Kristiyono diketahui menjabat sebagai direktur PT Saraswanti Indo Genetech, perusahaan yang merupakan afiliasi SAMF. Sementara itu, direksi PT Surapon Berkah Makmur merupakan pegawai SAMF.
Atas pelanggaran tersebut, OJK memerintahkan JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp10.836.819.367.
Empat individu lainnya diperintahkan mengembalikan Rp1.717.032.907. Dengan demikian, total kewajiban pengembalian dalam kasus SAMF mencapai Rp12.553.852.274.
Para pihak juga dikenai larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) selama lima hingga 10 tahun.
OJK turut memerintahkan penutupan rekening efek atas nama Iffat Ashila Iqbal di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
Kasus HOMI dan SMDM: Manipulasi Melalui Rekening Efek dan Kompetisi Trading
Dalam perkara saham PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI), OJK menemukan praktik manipulasi perdagangan selama 20 Maret hingga 21 Juli 2023.
Kasus ini melibatkan PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S.
OJK menemukan pola transaksi melalui 15 rekening efek nasabah yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan saham.
Praktik tersebut dinilai tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya di pasar.
Dari aktivitas itu, keuntungan tidak sah mencapai Rp6.893.961.022. OJK memerintahkan pengembalian seluruh nilai tersebut.
Selain itu, Teddi Budiman dilarang berkegiatan di sektor PMDK selama lima tahun, Hermanto selama 10 tahun, dan Indra S. selama tiga tahun. OJK juga memerintahkan penutupan 15 rekening efek yang terkait dengan pelanggaran tersebut.
Sementara itu, perkara manipulasi saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk. (SMDM) terjadi pada 6 September hingga 18 Oktober 2022.
Kasus ini melibatkan sembilan pihak, yakni Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto.
OJK menemukan bahwa enam pihak melakukan transaksi saham SMDM saat mengikuti kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
Namun, keterlibatan dalam kompetisi tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa penyelenggara kompetisi melakukan manipulasi. Temuan OJK dalam perkara ini berkaitan dengan aktivitas transaksi pihak-pihak yang dinyatakan melanggar ketentuan.
Keuntungan tidak sah dari kasus SMDM mencapai Rp4.322.722.400. OJK memerintahkan kesembilan pihak mengembalikan dana tersebut.
Aldo Pratama Purnomo juga dikenai larangan berkegiatan di sektor PMDK selama lima tahun, sedangkan delapan pihak lainnya dilarang selama tiga tahun.
Daftar 7 Emiten yang Didenda OJK: TECH, KBAG, ISSP, GOOD, SMGR, MARK, dan AKKU
Selain manipulasi saham, OJK menjatuhkan sanksi dalam tujuh kasus pelanggaran ketentuan pasar modal yang melibatkan perusahaan tercatat dan pihak terkait.
Pelanggaran tersebut mencakup ketidakpatuhan terhadap keterbukaan informasi material, transaksi afiliasi, transaksi material, pelaporan keuangan, serta kewajiban pengalihan saham.
| Emiten | Jenis Pelanggaran | Denda kepada Emiten |
|---|---|---|
| TECH | Keterbukaan informasi material | Rp250 juta |
| KBAG | Prosedur transaksi material | Rp800 juta |
| ISSP | Pengalihan saham treasuri | Rp550 juta |
| GOOD | Prosedur transaksi afiliasi | Rp325 juta |
| SMGR | Pengalihan saham SMCB | Rp550 juta |
| MARK | Prosedur transaksi afiliasi | Rp75 juta |
| AKKU | Pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi | Rp300 juta |
| Total emiten | — | Rp2,85 miliar |
Dengan memasukkan denda terhadap pengurus, individu, dan akuntan publik, total nilai denda administratif dalam tujuh perkara tersebut mencapai Rp3,705 miliar atau dibulatkan menjadi Rp3,71 miliar.
Berikut rincian pelanggaran yang menjadi dasar pengenaan sanksi.
Pelanggaran Keterbukaan Informasi dan Transaksi Material
1. PT Indosterling Technomedia Tbk. (TECH)
OJK mengenakan denda Rp250 juta kepada TECH karena tidak menyampaikan informasi atau fakta material terkait putusan Mahkamah Agung dalam perkara hukum yang melibatkan Sean William Henley, Komisaris Utama perusahaan pada 2022.
OJK juga mengenakan denda Rp200 juta kepada Sean William Henley serta masing-masing Rp80 juta kepada Billy Andrian, Yoas, dan Nunu Nugraha.
Dengan demikian, total denda dalam kasus TECH mencapai Rp690 juta, termasuk sanksi kepada individu terkait.
2. PT Karya Bersama Anugerah Tbk. (KBAG)
OJK mengenakan denda Rp800 juta kepada KBAG karena tidak menjalankan prosedur transaksi material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan.
Dua direksinya, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, turut dikenai denda Rp400 juta secara tanggung renteng.
Artinya, total denda dalam kasus KBAG mencapai Rp1,2 miliar. Denda tanggung renteng Rp400 juta tersebut merupakan satu kewajiban bersama, bukan Rp400 juta untuk masing-masing direktur.
3. PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD)
GOOD dikenai denda Rp325 juta karena tidak memenuhi prosedur transaksi afiliasi atas penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera.
4. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK)
MARK dikenai denda Rp75 juta karena pelanggaran prosedur transaksi afiliasi dalam akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo.
Pelanggaran terhadap prosedur transaksi afiliasi menjadi perhatian karena transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan tertentu memerlukan kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan, tata kelola, dan perlindungan kepentingan pemegang saham sesuai peraturan yang berlaku.
ISSP dan SMGR Disanksi karena Belum Mengalihkan Saham
5. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. (ISSP)
OJK mengenakan denda Rp550 juta kepada ISSP karena belum memenuhi kewajiban mengalihkan 114.068.100 saham treasuri hingga batas waktu yang ditentukan.
Saham tersebut merupakan hasil pembelian kembali yang dilakukan perusahaan pada periode 21 September hingga 23 November 2015.
Selain denda, ISSP diperintahkan mengalihkan saham tersebut dalam waktu enam bulan sejak 12 Oktober 2026.
6. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR)
OJK menjatuhkan denda Rp550 juta kepada SMGR karena belum memenuhi kewajiban pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB) kepada masyarakat.
Kewajiban tersebut berkaitan dengan pengalihan sedikitnya 2,62% saham SMCB atau sekitar 236,74 juta saham setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.
Menurut OJK, kewajiban tersebut seharusnya telah dipenuhi paling lambat 22 April 2021.
SMGR kemudian diperintahkan untuk memenuhi pengalihan saham tersebut kepada masyarakat paling lambat 31 Desember 2026.
Kasus ISSP dan SMGR berbeda dari manipulasi harga saham. Keduanya berkaitan dengan kewajiban pengalihan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan pasar modal.
7. PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. (AKKU)
OJK mengenakan denda Rp300 juta dan peringatan tertulis kepada AKKU atas pelanggaran pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi.
Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan pencatatan transaksi pihak berelasi, saldo piutang dan utang yang tidak sesuai dokumen pendukung, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan transaksi afiliasi.
Akuntan publik Jailani turut dikenai denda Rp15 juta terkait pelanggaran ketentuan dalam audit laporan keuangan tahunan AKKU untuk tahun buku 2020.
Mengapa Pengembalian Keuntungan Ilegal Penting bagi Investor?
Manipulasi perdagangan saham dapat merusak mekanisme pembentukan harga karena transaksi yang muncul di pasar tidak mencerminkan permintaan dan penawaran yang sebenarnya.
Dalam kondisi tersebut, investor lain berisiko menggunakan informasi harga, volume, dan aktivitas perdagangan yang telah terdistorsi sebagai dasar pengambilan keputusan.
Misalnya, peningkatan volume transaksi yang tampak tinggi dapat menciptakan kesan bahwa suatu saham sedang diminati banyak investor. Padahal, jika transaksi tersebut merupakan bagian dari manipulasi terkoordinasi, volume perdagangan tidak sepenuhnya mencerminkan minat pasar yang sesungguhnya.
Masalahnya tidak berhenti pada kerugian investor yang melakukan transaksi saham tersebut. Harga pasar yang terdistorsi juga dapat memengaruhi keputusan investasi, penilaian portofolio, dan kepercayaan terhadap mekanisme perdagangan di bursa.
Karena itu, perintah pengembalian keuntungan tidak sah memiliki fungsi yang berbeda dari denda administratif.
Denda merupakan sanksi atas pelanggaran ketentuan. Sementara itu, perintah pengembalian keuntungan tidak sah bertujuan menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari praktik yang melanggar aturan.
Meski demikian, pengembalian keuntungan tidak sah tidak otomatis sama dengan penggantian seluruh kerugian investor. Mekanisme penggunaan atau penyaluran dana serta jumlah yang benar-benar berhasil dipulihkan harus mengikuti ketentuan dan proses pelaksanaan yang berlaku.
Dengan kata lain, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dapat dinilai dari besarnya nilai sanksi yang diumumkan, tetapi juga dari realisasi pemenuhan perintah, pelaksanaan larangan, dan perbaikan kepatuhan pihak-pihak terkait.
OJK menyatakan akan memperkuat pengawasan transaksi efek, meningkatkan kualitas pemeriksaan, dan mempererat koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO), termasuk lembaga penyelenggara dan pendukung perdagangan pasar modal.
Penindakan terhadap 10 kasus tersebut memberikan pesan bahwa pelanggaran pasar modal tidak terbatas pada manipulasi saham. Keterbukaan informasi, kepatuhan transaksi afiliasi, pelaporan keuangan, dan kewajiban pengalihan saham juga menjadi bagian dari tata kelola yang menentukan integritas pasar.
Bagi investor, kasus-kasus ini menjadi pengingat bahwa pergerakan harga dan volume perdagangan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar keputusan investasi. Kualitas keterbukaan informasi, rekam jejak tata kelola, serta kepatuhan emiten terhadap peraturan juga perlu diperiksa sebelum menempatkan dana.
Otoritas Jasa Keuangan, keterangan penegakan hukum 10 kasus pelanggaran pasar modal, 21 November 2026; CNBC Indonesia, 21 November 2026; Pasardana, 21 November 2026.
Nilai Rp23,77 miliar merupakan total keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan dana yang telah terealisasi pemulihannya. Denda administratif Rp3,71 miliar merupakan pembulatan dari Rp3,705 miliar.
Penyebutan kode saham dalam artikel bertujuan mengidentifikasi perkara dan emiten terkait. Tidak seluruh perkara merupakan kasus manipulasi perdagangan saham, dan tidak seluruh emiten dalam daftar merupakan pihak yang melakukan manipulasi harga.
0 Komentar