Receh.in — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Setoran tersebut didominasi Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), yang menyumbang Rp46,36 triliun atau sekitar 77,1% dari keseluruhan penerimaan.
Nilai pajak digital tersebut meningkat sekitar Rp1,35 triliun dibandingkan posisi akhir September 2026 sebesar Rp58,75 triliun. Penerimaan berasal dari empat kelompok utama, yakni PPN PMSE, pajak transaksi aset kripto, pajak teknologi finansial (fintech), serta pajak pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).
Meski mencapai Rp60,1 triliun, angka tersebut merupakan akumulasi sejak pemerintah mulai memungut pajak ekonomi digital pada 2020. Adapun penerimaan sepanjang Januari–Oktober 2026 mencapai sekitar Rp14,07 triliun.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan otoritas pajak terus menyesuaikan sistem administrasi dan pengawasan seiring perkembangan kegiatan ekonomi berbasis teknologi.
Rincian Pajak Ekonomi Digital Rp60,1 Triliun
PPN PMSE masih menjadi sumber penerimaan terbesar dalam kelompok pajak ekonomi digital. Setorannya mencapai Rp46,36 triliun hingga akhir Oktober 2026, jauh melampaui tiga kelompok pajak digital lainnya.
Di posisi kedua terdapat pajak pengadaan melalui SIPP sebesar Rp6,02 triliun, diikuti pajak fintech Rp5,50 triliun dan pajak transaksi aset kripto Rp2,23 triliun.
| Jenis Pajak Digital | Akumulasi hingga Oktober 2026 | Kontribusi |
|---|---|---|
| PPN PMSE | Rp46,36 triliun | 77,1% |
| Pajak SIPP | Rp6,02 triliun | 10,0% |
| Pajak fintech | Rp5,50 triliun | 9,1% |
| Pajak aset kripto | Rp2,23 triliun | 3,7% |
| Total | Rp60,11 triliun | 100% |
Komposisi tersebut memperlihatkan dominasi pajak konsumsi digital. PPN PMSE sendiri menyumbang lebih dari tiga perempat penerimaan dalam kelompok ekonomi digital yang dipantau DJP.
Namun, penerimaan PPN PMSE tidak identik dengan seluruh penerimaan pajak dari kegiatan e-commerce di Indonesia. Kategori ini terutama berkaitan dengan pemungutan PPN oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk pemerintah sesuai ketentuan perpajakan.
PPN PMSE Capai Rp46,36 Triliun, 249 Pelaku Usaha Sudah Menyetor
Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak.
Dengan demikian, sekitar 88,9% dari seluruh entitas yang ditunjuk telah tercatat melakukan penyetoran. Namun, perbedaan antara jumlah penunjukan dan penyetor tidak otomatis menunjukkan ketidakpatuhan karena status dan kewajiban tiap entitas perlu dilihat berdasarkan periode serta transaksi yang dilakukan.
Secara akumulatif, setoran PPN PMSE meningkat dari Rp45,21 triliun pada September menjadi Rp46,36 triliun pada Oktober 2026, bertambah sekitar Rp1,15 triliun.
Kenaikan penerimaan berlangsung tanpa penambahan jumlah pemungut baru dibandingkan akhir September. Jumlah entitas yang ditunjuk tetap sebanyak 280 pelaku usaha.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan penerimaan tidak selalu membutuhkan penambahan jumlah perusahaan yang ditunjuk. Peningkatan setoran juga dapat berasal dari aktivitas transaksi dan kepatuhan pemungutan pada entitas yang telah terdaftar.
Berdasarkan catatan tahunan, penerimaan PPN PMSE menunjukkan perkembangan signifikan sejak pertama kali diberlakukan pada 2020.
| Tahun | Penerimaan PPN PMSE |
|---|---|
| 2020 | Rp731,40 miliar |
| 2021 | Rp3,90 triliun |
| 2022 | Rp5,51 triliun |
| 2023 | Rp6,76 triliun |
| 2024 | Rp8,44 triliun |
| 2025 | Rp10,32 triliun |
| Januari–Oktober 2026 | Rp10,69 triliun |
Dalam sepuluh bulan pertama 2026, penerimaan PPN PMSE telah mencapai Rp10,69 triliun, sedikit melampaui realisasi sepanjang 2025 sebesar Rp10,32 triliun.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pajak atas konsumsi digital menjadi salah satu sumber penerimaan yang semakin penting bagi pemerintah.
Pajak Kripto Tembus Rp2,23 Triliun, Bagaimana Perkembangannya?
Selain perdagangan digital, DJP mencatat akumulasi penerimaan pajak dari transaksi aset kripto sebesar Rp2,23 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp50 miliar dibandingkan posisi akhir September sebesar Rp2,18 triliun.
Dalam rincian DJP, penerimaan pajak kripto mencakup Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.
Secara tahunan, penerimaan pajak kripto mengalami fluktuasi. Setoran pada 2022 mencapai Rp246,54 miliar, kemudian turun menjadi Rp220,89 miliar pada 2023.
Penerimaan meningkat menjadi Rp620,38 miliar pada 2024 dan Rp796,74 miliar pada 2025. Namun, selama Januari–Oktober 2026, setoran yang tercatat baru mencapai Rp341,61 miliar.
| Tahun | Penerimaan Pajak Kripto |
|---|---|
| 2022 | Rp246,54 miliar |
| 2023 | Rp220,89 miliar |
| 2024 | Rp620,38 miliar |
| 2025 | Rp796,74 miliar |
| Januari–Oktober 2026 | Rp341,61 miliar |
Penerimaan selama sepuluh bulan pertama 2026 tersebut sekitar 57% lebih rendah daripada realisasi satu tahun penuh 2025. Namun, perbandingan ini belum setara dari sisi periode waktu.
Perubahan penerimaan pajak kripto tidak dapat langsung diartikan sebagai penurunan nilai transaksi dengan persentase yang sama. Selain aktivitas perdagangan, penerimaan pajak juga dipengaruhi tarif, jenis transaksi, ketentuan perpajakan, dan waktu penyetoran.
Pajak Fintech Rp5,5 Triliun, PPN Jadi Kontributor Terbesar
Setoran pajak dari sektor teknologi finansial mencapai sekitar Rp5,50 triliun secara akumulatif hingga Oktober 2026.
Penerimaan tersebut berasal dari beberapa jenis pajak, termasuk PPh atas bunga pinjaman dan PPN atas jasa yang termasuk objek pajak.
Rincian penerimaan meliputi PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman kepada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 sebesar Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp3,24 triliun.
| Komponen Pajak Fintech | Akumulasi |
|---|---|
| PPh Pasal 23 | Rp1,53 triliun |
| PPh Pasal 26 | Rp728,28 miliar |
| PPN dalam negeri | Rp3,24 triliun |
| Total dibulatkan | Rp5,50 triliun |
Sepanjang Januari–Oktober 2026, penerimaan pajak fintech mencapai Rp1,09 triliun, dibandingkan realisasi sepanjang 2025 sebesar Rp1,37 triliun.
Pajak fintech berkaitan dengan transaksi dan layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk aktivitas pinjam-meminjam melalui penyelenggara yang termasuk dalam cakupan kebijakan perpajakan.
Namun, penerimaan pajak ini tidak dapat digunakan secara langsung untuk mengukur laba perusahaan fintech ataupun keseluruhan nilai pembiayaan yang disalurkan.
Pajak Pengadaan Pemerintah Lewat SIPP Capai Rp6,02 Triliun
Kelompok penerimaan berikutnya berasal dari pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).
Akumulasi penerimaan Pajak SIPP mencapai Rp6,02 triliun hingga Oktober 2026, meningkat sekitar Rp60 miliar dibandingkan akhir September sebesar Rp5,96 triliun.
Penerimaan tersebut terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN sebesar Rp5,57 triliun.
Secara tahunan, realisasi Pajak SIPP tercatat Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, dan Rp1,23 triliun pada 2025.
Sementara itu, selama Januari–Oktober 2026, penerimaan Pajak SIPP sudah mencapai Rp1,95 triliun, melampaui realisasi satu tahun penuh pada 2025.
Kontribusi Pajak SIPP memperlihatkan bahwa digitalisasi administrasi pengadaan pemerintah juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pemungutan pajak, bukan hanya transaksi perdagangan dan jasa digital oleh sektor swasta.
Berapa Pajak Digital yang Terkumpul Selama 2026?
Akumulasi penerimaan sejak program berjalan perlu dibedakan dari realisasi pajak selama tahun anggaran 2026.
Berdasarkan rincian penerimaan masing-masing sektor, setoran pajak ekonomi digital sepanjang Januari–Oktober 2026 mencapai sekitar Rp14,07 triliun.
| Jenis Pajak | Januari–Oktober 2026 |
|---|---|
| PPN PMSE | Rp10,69 triliun |
| Pajak SIPP | Rp1,95 triliun |
| Pajak fintech | Rp1,09 triliun |
| Pajak kripto | Rp341,61 miliar |
| Total | Sekitar Rp14,07 triliun |
PPN PMSE menyumbang sekitar 76% dari penerimaan pajak ekonomi digital selama sepuluh bulan pertama tahun ini. Pajak SIPP berada di posisi berikutnya, disusul fintech dan kripto.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi terbesar masih berasal dari aktivitas konsumsi digital yang menjadi objek PPN, bukan transaksi aset kripto.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menilai perkembangan ekonomi digital memerlukan sistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan.
DJP menyatakan akan melanjutkan penyesuaian administrasi, perluasan basis pemungutan, serta pengawasan untuk memastikan kegiatan ekonomi digital memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.
Namun, pertumbuhan penerimaan juga perlu diimbangi kepastian aturan dan kemudahan kepatuhan bagi pelaku usaha. Perkembangan model bisnis digital dapat menciptakan jenis transaksi baru yang memerlukan penyesuaian administrasi perpajakan.
Dengan penerimaan akumulatif Rp60,1 triliun, ekonomi digital telah menjadi sumber penerimaan yang semakin terlihat dalam sistem perpajakan Indonesia. Tantangan berikutnya adalah mempertahankan pertumbuhan penerimaan tanpa menghambat inovasi dan perkembangan usaha digital.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, siaran pers perkembangan penerimaan pajak ekonomi digital hingga 31 Oktober 2026, disampaikan 21 November 2026; siaran pers DJP 31 Oktober 2026 mengenai penerimaan hingga September; serta publikasi APBN KiTa November 2026.
Angka Rp60,1 triliun merupakan penerimaan kumulatif sejak penerapan pemungutan pajak digital, bukan penerimaan tahun anggaran 2026 saja. Total penerimaan Januari–Oktober 2026 berdasarkan rincian sektor sekitar Rp14,07 triliun. Selisih kecil dalam penjumlahan dapat timbul akibat pembulatan.
0 Komentar