Receh.in — Pemerintah akan mengubah metode penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu dasar penetapan upah minimum mulai 2028. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pemerintah berencana kembali menggunakan survei harga komoditas pada 2027, sementara penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 masih mengandalkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga.
Perubahan tersebut disampaikan Yassierli dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri pada Senin (16/11/2026).
Menurut Yassierli, pemerintah memiliki dua pendekatan untuk menentukan kebutuhan hidup layak pekerja. Pendekatan pertama menggunakan survei harga komoditas, sedangkan pendekatan kedua memanfaatkan data pengeluaran rumah tangga dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Survei harga komoditas tidak dilaksanakan dalam dua tahun terakhir karena keterbatasan, termasuk anggaran. Pemerintah kini berencana mengaktifkan kembali metode tersebut untuk menghasilkan data yang digunakan dalam penetapan upah minimum 2028.
Cara Menghitung KHL untuk UMP dan UMK 2027
Yassierli menjelaskan bahwa penghitungan kebutuhan hidup layak untuk penetapan upah minimum 2027 akan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikumpulkan BPS.
Data konsumsi rumah tangga tersebut kemudian diolah menggunakan pendekatan metodologi Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO) untuk menghasilkan estimasi kebutuhan hidup layak.
Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak melakukan pendataan harga seluruh komoditas kebutuhan pekerja secara langsung di setiap daerah pada tahun berjalan.
Estimasi KHL disusun dengan mempertimbangkan pola pengeluaran rumah tangga, termasuk kebutuhan makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta perumahan.
Pemerintah juga menyiapkan pendekatan klaster untuk memperkirakan KHL pada tingkat kabupaten/kota. Metode tersebut digunakan karena keterbatasan sampel Susenas apabila data langsung dihitung untuk setiap daerah.
Pengelompokan dilakukan dengan memperhatikan kesamaan karakteristik daerah, termasuk biaya hidup, kondisi tenaga kerja, dan permintaan tenaga kerja.
Menurut penjelasan Menaker, estimasi KHL pada tingkat kabupaten/kota disiapkan untuk 10 provinsi. Sementara itu, 28 provinsi lainnya menggunakan estimasi KHL tingkat provinsi.
Angka hasil penghitungan tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan bagi dewan pengupahan daerah dan gubernur dalam menentukan besaran upah minimum.
Mulai 2028 Pemerintah Kembali Gunakan Survei Harga Komoditas
Penghitungan KHL untuk upah minimum 2028 direncanakan kembali menggunakan survei harga komoditas sebagaimana pernah diterapkan pemerintah.
Metode survei harga dilakukan dengan mengumpulkan informasi harga barang dan jasa yang masuk dalam komponen kebutuhan hidup layak.
Berbeda dari pendekatan estimasi berdasarkan data konsumsi rumah tangga, survei harga komoditas memungkinkan penghitungan KHL menggunakan hasil pengamatan harga kebutuhan yang berlaku di daerah survei.
Namun, pelaksanaannya memerlukan persiapan teknis, mulai dari penentuan komponen kebutuhan, lokasi survei, pengumpulan data harga, hingga pengolahan hasil.
Yassierli menjelaskan bahwa survei tersebut baru dapat dilaksanakan pada 2027 sehingga hasilnya akan digunakan untuk penetapan upah minimum tahun berikutnya.
Berikut perbedaan pendekatan penghitungan KHL yang direncanakan pemerintah.
| Komponen | Upah Minimum 2027 | Upah Minimum 2028 |
|---|---|---|
| Dasar estimasi KHL | Data konsumsi rumah tangga | Survei harga komoditas yang direncanakan |
| Sumber utama | Susenas BPS | Hasil survei harga kebutuhan hidup |
| Pendekatan | Estimasi berbasis metodologi ILO | Pengamatan harga komponen KHL |
| Waktu pengumpulan data | Menggunakan data Susenas yang tersedia | Survei direncanakan pada 2027 |
| Status | Digunakan untuk pertimbangan penetapan 2027 | Rencana untuk penetapan 2028 |
Sumber: Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, 16 November 2026. Pelaksanaan survei harga komoditas pada 2027 masih merupakan rencana pemerintah.
Perubahan metode tersebut tidak serta-merta berarti upah minimum 2028 akan mengalami kenaikan lebih tinggi daripada 2027. Hasil penghitungan tetap bergantung pada harga kebutuhan hidup serta mekanisme penetapan upah yang berlaku.
Aturan Baru Upah Minimum dalam UU Nomor 27 Tahun 2026
Penggunaan KHL dalam penetapan upah minimum memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Pasal 139 undang-undang tersebut mengatur bahwa penghitungan upah minimum dapat menggunakan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak.
Formula penyesuaian upah minimum memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa yang berada dalam rentang 0,5 hingga 1.
Besaran alfa ditentukan dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha, perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak, serta kondisi ketenagakerjaan yang relevan.
Ketentuan penting lainnya terdapat dalam Pasal 139 ayat (4), yang mengatur bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan dan KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah.
Artinya, data KHL memiliki kedudukan penting dalam pembahasan upah minimum. Namun, hasil estimasi KHL tidak dapat langsung dianggap sebagai besaran UMP atau UMK yang akan ditetapkan.
Proses penetapannya tetap melibatkan dewan pengupahan, pemerintah daerah, serta keputusan gubernur sesuai ketentuan hukum.
Menaker Ingatkan Kenaikan Upah Jangan Terlalu Drastis
Dalam arahannya, Yassierli juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak melakukan penyesuaian upah minimum secara drastis ketika terdapat kesenjangan besar antara upah saat ini dan hasil penghitungan KHL.
Menurutnya, penyesuaian perlu mempertimbangkan tahapan yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan pekerja berjalan dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan dunia usaha.
Persoalan ini menjadi penting karena tingkat kebutuhan hidup dan kemampuan industri berbeda-beda antardaerah.
Daerah dengan biaya hidup relatif tinggi dapat menghasilkan estimasi KHL yang jauh melampaui upah minimum berlaku. Namun, kenaikan upah yang terlalu besar dalam satu periode juga dapat menimbulkan tekanan biaya bagi perusahaan, terutama usaha dengan kemampuan keuangan terbatas.
Karena itu, Menaker mendorong dialog sosial yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha dalam pembahasan upah minimum.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlanjutan kegiatan usaha.
Dalam konteks penetapan UMK 2027, arahan ini juga relevan bagi daerah yang memiliki perbedaan besar antara besaran upah minimum berjalan dan hasil survei kebutuhan hidup layak.
Sebagai contoh, KSPN Boyolali mengusulkan UMK 2027 sebesar Rp3.577.741 berdasarkan survei KHL yang dilakukan serikat pekerja. Angka tersebut lebih tinggi sekitar 40,97% dibandingkan UMK Boyolali 2026 sebesar Rp2.537.949.
Meski demikian, usulan tersebut belum merupakan keputusan resmi dan tidak otomatis menjadi dasar penetapan UMK. Dewan pengupahan tetap perlu mempertimbangkan data dan mekanisme penghitungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kapan UMP dan UMK 2027 Ditetapkan?
Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan tahapan penetapan upah minimum 2027, termasuk koordinasi teknis dengan kepala dinas ketenagakerjaan dan dewan pengupahan daerah.
Berdasarkan jadwal yang disampaikan pemerintah, penetapan UMP 2027 ditargetkan paling lambat 21 November 2026. Sementara itu, penetapan UMK dijadwalkan paling lambat 25 November 2026.
Untuk upah minimum sektoral, penetapannya dilakukan melalui tahapan tersendiri setelah penetapan upah minimum umum sesuai jadwal yang disampaikan pemerintah.
Hingga pernyataan Menaker pada 16 November 2026, belum terdapat satu angka persentase kenaikan nasional yang dapat digunakan untuk menyimpulkan besaran UMP dan UMK 2027 di setiap daerah.
Besarnya penyesuaian masih bergantung pada hasil pembahasan dewan pengupahan, indikator ekonomi, estimasi KHL, serta keputusan gubernur.
Dengan demikian, perubahan metode penghitungan KHL yang direncanakan untuk 2028 menjadi bagian dari pembenahan sistem pengupahan jangka menengah. Sementara untuk 2027, perhatian utama pemerintah daerah masih tertuju pada bagaimana menggunakan estimasi KHL dari Susenas dan ketentuan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam menetapkan upah minimum.
Pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kementerian Dalam Negeri, 16 November 2026; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan; keterangan Pemerintah Provinsi Lampung mengenai pembahasan upah minimum 2027; serta laporan CNBC Indonesia dan TVRI News pada 16 November 2026.
Penggunaan survei harga komoditas untuk penetapan upah minimum 2028 masih merupakan rencana. Besaran UMP dan UMK 2027 baru berlaku setelah ditetapkan melalui keputusan gubernur sesuai ketentuan.
.jpg)
0 Komentar