Receh.in — DPR dan pemerintah menyepakati pembatasan jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Selain korupsi, aturan tersebut diarahkan mencakup enam kelompok kejahatan, termasuk penipuan investasi, perjudian daring, dan penipuan aset kripto yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Kesepakatan dalam pembahasan tingkat pertama itu mencerminkan perubahan dari rancangan sebelumnya yang memuat cakupan lebih luas, termasuk sejumlah tindak pidana di bidang perpajakan, perbankan, dan pasar modal.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa pembatasan tersebut dilakukan untuk memperjelas sasaran perampasan aset dan mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Namun, rancangan ini masih dalam proses pembahasan bersama pemerintah dan DPR. Ketentuan yang telah disepakati di tingkat panja belum menjadi undang-undang yang berlaku.
Daftar Enam Kelompok Kejahatan dalam RUU Perampasan Aset
Berdasarkan rumusan Pasal 4 yang dibahas pemerintah dan DPR, tindak pidana korupsi ditempatkan sebagai sasaran utama perampasan aset.
Selain korupsi, terdapat enam kelompok tindak pidana lain yang dicakup dalam rumusan tersebut.
| No. | Kelompok Tindak Pidana |
|---|---|
| 1 | Narkotika dan psikotropika |
| 2 | Terorisme dan pendanaan terorisme |
| 3 | Penyelundupan manusia |
| 4 | Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya |
| 5 | Perdagangan orang |
| 6 | Penipuan dan/atau penggelapan menggunakan teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas |
Keenam kelompok tersebut merupakan tindak pidana di luar korupsi. Dengan demikian, secara pengelompokan terdapat korupsi sebagai kategori utama serta enam kelompok kejahatan tambahan.
Dalam penjelasan rancangan, kategori terakhir dapat mencakup perjudian daring, penipuan investasi, dan penipuan aset kripto.
Namun, penyebutan suatu aktivitas dalam daftar contoh tidak berarti seluruh aset milik orang yang terlibat dapat otomatis dirampas. Aparat tetap harus menunjukkan keterkaitan aset dengan tindak pidana serta memenuhi ketentuan prosedural.
Mengapa Perampasan Aset di Bidang Perbankan dan Pajak Dibatasi?
Rancangan sebelumnya sempat mencantumkan lebih banyak kategori tindak pidana, termasuk bidang perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan.
Namun, dalam pembahasan bersama pemerintah, DPR menilai cakupan yang terlalu luas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran masyarakat.
Habiburokhman mengemukakan risiko penyalahgunaan kewenangan apabila mekanisme perampasan aset diterapkan tanpa batasan yang jelas.
Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra juga menekankan perlunya rumusan tindak pidana yang bersifat limitatif agar aparat tidak menghadapi ketidakjelasan ketika membuktikan keterkaitan aset dengan kejahatan.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa penipuan dan penggelapan dapat muncul dalam sejumlah kegiatan usaha, termasuk perbankan dan pasar modal.
Namun, tidak setiap pelanggaran aturan di sektor tersebut otomatis memenuhi karakter tindak pidana yang menjadi sasaran RUU.
Contohnya, pelanggaran administratif bank atau perusahaan efek perlu dibedakan dari penipuan yang menggunakan sarana teknologi informasi maupun menimbulkan dampak ekonomi luas.
Perbedaan ini penting karena rumusan yang terlalu umum dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai aset mana yang boleh dikenai tindakan paksa.
Aset Korban Investasi Bodong Diupayakan Kembali, Bukan Masuk Kas Negara
Salah satu agenda penting RUU Perampasan Aset adalah pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban kejahatan ekonomi.
Dalam berbagai kasus investasi bodong, aparat dapat menyita uang, tanah, kendaraan, atau aset lain yang diduga berasal dari hasil penipuan. Namun, proses pidana terhadap pelaku tidak selalu diikuti pengembalian uang kepada korban.
Habiburokhman menyampaikan bahwa pembahasan RUU diarahkan agar aset hasil penipuan yang merugikan masyarakat dapat dikembalikan kepada korban, bukan semata-mata disetorkan ke kas negara.
Gagasan itu juga menjadi perhatian anggota Komisi III dalam pembahasan kasus investasi tanpa izin dan penipuan perjalanan umrah.
Namun, pemulihan kerugian tidak sesederhana memindahkan seluruh aset sitaan kepada korban.
Dalam praktiknya, jumlah aset yang ditemukan bisa lebih kecil daripada total kerugian. Korban juga dapat berjumlah ribuan dengan nilai klaim berbeda.
Karena itu, aturan pelaksanaan perlu mengatur pembuktian hak korban, penilaian aset, mekanisme pengembalian, serta perlindungan pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beriktikad baik.
Tanpa prosedur yang jelas, sengketa dapat berpindah dari proses perampasan aset ke proses pembagian hasil rampasan.
Perampasan Aset Tanpa Vonis Pidana, Bagaimana Mekanismenya?
RUU Perampasan Aset membuka dua mekanisme, yakni perampasan berdasarkan putusan pidana dan perampasan tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture.
Mekanisme kedua tidak berarti aset bisa diambil tanpa pemeriksaan hukum.
Berdasarkan rumusan yang dibahas, perampasan tanpa putusan pidana ditujukan untuk keadaan tertentu ketika proses pidana terhadap pelaku tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya.
Contohnya, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau identitas maupun keberadaannya tidak diketahui.
RUU juga memuat kriteria nilai aset minimal Rp1 miliar untuk mekanisme perampasan tanpa putusan pidana sebagaimana dibahas dalam Pasal 6.
| Aspek | Berdasarkan Putusan Pidana | Tanpa Putusan Pidana |
|---|---|---|
| Dasar mekanisme | Putusan perkara pidana terhadap pelaku | Pemeriksaan aset melalui prosedur tersendiri |
| Keadaan penerapan | Perkara pidana dapat diperiksa dan diputus | Terbatas pada keadaan tertentu yang dirumuskan RUU |
| Keterlibatan pengadilan | Melalui proses pidana | Tetap memerlukan pemeriksaan dan putusan hakim |
| Batas nilai Rp1 miliar | Tidak dapat disamakan dengan mekanisme khusus | Termasuk kriteria yang dibahas dalam Pasal 6 |
Dalam pembahasan pada 9 November 2026, pemerintah dan DPR juga menyepakati substansi Pasal 6A yang menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
Artinya, mekanisme penelusuran dan perampasan aset bukan pengganti proses pertanggungjawaban pidana apabila pelakunya kemudian dapat diproses.
Rumusan tersebut menjadi penting untuk mencegah anggapan bahwa seseorang dapat terbebas dari tuntutan pidana cukup dengan menyerahkan aset hasil kejahatan.
RUU Perampasan Aset Juga Menyinggung Hukuman Mati bagi Koruptor
Selain mekanisme pengembalian aset, pembahasan RUU memuat ketentuan yang menegaskan kemungkinan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.
Namun, pengaturan tersebut perlu dibaca dalam kerangka hukum pidana yang berlaku. RUU Perampasan Aset tidak dapat langsung diartikan sebagai ketentuan yang menjatuhkan hukuman mati kepada setiap pelaku korupsi.
Ketentuan pidana mati untuk korupsi telah dikenal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan persyaratan tertentu.
Habiburokhman menyampaikan bahwa rumusan dalam RUU dimaksudkan untuk menegaskan kembali keberadaan ketentuan tersebut dengan mengacu pada undang-undang terkait.
Dengan demikian, pembahasan pidana mati perlu dipisahkan dari persoalan utama perampasan aset, yakni penelusuran, pembekuan, penyitaan, penetapan, pengelolaan, dan pengembalian harta hasil kejahatan.
RUU Perampasan Aset Belum Disahkan, Perlindungan Hukum Jadi Kunci
RUU Perampasan Aset telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026. Pemerintah kemudian menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk dibahas bersama Komisi III DPR.
Pembahasan tingkat pertama berlangsung melalui rapat kerja dan panitia kerja sebelum rancangan dapat dibawa ke tahap persetujuan akhir.
DPR juga menyatakan bahwa substansi yang telah disepakati masih dapat ditinjau kembali dalam proses penyelarasan akhir.
Salah satu tantangan terbesarnya adalah menjaga keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset hasil kejahatan dan perlindungan hak warga negara.
Perampasan yang terlalu sulit diterapkan dapat membuat hasil kejahatan tetap dikuasai pelaku atau pihak yang menyembunyikannya. Sebaliknya, kewenangan yang terlalu luas tanpa pengawasan berisiko merugikan pihak yang tidak terlibat tindak pidana.
Karena itu, rumusan final perlu memberikan kepastian mengenai standar pembuktian, hak mengajukan keberatan, keterlibatan hakim, serta perlindungan pemilik aset yang beriktikad baik.
Bagi korban penipuan investasi dan kejahatan keuangan, keberhasilan RUU ini nantinya tidak hanya diukur dari nilai aset yang berhasil dirampas negara. Ukuran penting lainnya adalah apakah kerugian yang diderita korban benar-benar dapat dipulihkan melalui prosedur yang adil dan dapat dilaksanakan.
Pembatasan RUU Perampasan Aset kepada korupsi dan enam kelompok kejahatan lain dimaksudkan memperjelas sasaran tindakan hukum. Namun, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh daftar tindak pidana. Standar pembuktian, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga, dan mekanisme pengembalian uang kepada korban sama pentingnya. Hingga 9 November 2026, seluruh ketentuan tersebut masih berada dalam proses legislasi.
Pembahasan Panja RUU Perampasan Aset bersama pemerintah pada 6 dan 9 November 2026; publikasi resmi Komisi III DPR; ANTARA; Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; serta United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Daftar enam kelompok tindak pidana mengikuti rumusan yang disampaikan dalam bahan pembahasan 6 November, sementara ketentuan Pasal 6A dan syarat perampasan tanpa putusan pidana mengikuti perkembangan 9 November 2026. RUU belum menjadi hukum positif.
.png)
0 Komentar