Receh.in — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahap akhir setelah Panitia Kerja (Panja) DPR merampungkan penyelarasan rumusan pasal pada Rabu (18/11/2026). Rancangan aturan tersebut kini menggunakan judul RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, dengan ruang lingkup kejahatan yang lebih terbatas dibandingkan usulan awal.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menyampaikan bahwa Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) telah menyelesaikan pemeriksaan redaksi, sistematika, serta kesesuaian substansi antarpasal.
Hasil pekerjaan itu diserahkan kepada Panja untuk ditindaklanjuti dalam proses pengambilan keputusan. Dengan rampungnya tahapan teknis tersebut, pembahasan RUU semakin dekat menuju proses persetujuan antara DPR dan pemerintah.
Namun, RUU Perampasan Aset belum otomatis menjadi undang-undang. Rancangan tersebut masih harus melalui tahapan persetujuan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Perubahan Nama RUU Perampasan Aset Bukan Sekadar Redaksi
Perubahan nomenklatur RUU telah lebih dahulu disepakati Komisi III DPR bersama pemerintah pada 5 November 2026.
Semula, rancangan aturan menggunakan judul RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Judul itu kemudian diubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Penambahan frasa tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk mempertegas fokus utama pengaturan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya menjelaskan bahwa perubahan tersebut mencerminkan perhatian terhadap pemulihan aset hasil korupsi, tetapi tidak menutup kemungkinan penerapan perampasan aset terhadap kejahatan lain.
Persoalannya, jenis kejahatan lain yang dapat dijangkau tidak lagi dirumuskan secara terlalu luas.
Dalam pembahasan Panja pada 9 November 2026, DPR dan pemerintah mengerucutkan 13 kategori tindak pidana lainnya menjadi enam kategori.
Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan dalam proses perampasan aset.
Daftar 6 Tindak Pidana Selain Korupsi yang Masuk Pembahasan
Berdasarkan penjelasan resmi DPR, enam kategori tindak pidana lain yang disepakati dalam pembahasan Panja meliputi:
- Narkotika dan psikotropika. Pengaturan diarahkan pada aset yang berkaitan dengan tindak pidana dalam sektor tersebut.
- Terorisme dan pendanaan terorisme. Mencakup aset yang berkaitan dengan kegiatan maupun pembiayaan terorisme.
- Penyelundupan manusia. Menjangkau aset terkait kejahatan penyelundupan manusia.
- Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya. Berkaitan dengan aset dari tindak pidana penyelundupan dalam kategori tersebut.
- Perdagangan orang. Ditujukan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.
- Penipuan atau penggelapan tertentu. Mencakup kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Kategori terakhir menjadi perhatian karena dapat berkaitan dengan kasus investasi bodong, penipuan aset kripto, dan perjudian daring sesuai unsur tindak pidana yang diatur.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej sebelumnya menjelaskan bahwa rumusan penipuan dan penggelapan tertentu juga dapat menjangkau berbagai modus kejahatan di sektor ekonomi.
Namun, bukan berarti setiap penipuan, pelanggaran bisnis, atau perselisihan komersial otomatis dapat dikenai mekanisme perampasan aset melalui RUU ini.
Penentuan cakupan akhirnya harus mengacu pada rumusan undang-undang yang disahkan, termasuk persyaratan dan prosedur pembuktiannya.
Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Jadi Salah Satu Isu Penting
RUU Perampasan Aset tidak hanya membahas jenis tindak pidana yang menjadi sasaran. Persoalan lain yang sangat penting adalah mekanisme untuk mengambil alih aset yang berkaitan dengan kejahatan.
Dalam pembahasan sebelumnya, DPR dan pemerintah mengakomodasi dua pendekatan.
Pertama, conviction-based forfeiture, yakni perampasan aset yang didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Kedua, non-conviction-based forfeiture (NCB), yakni mekanisme perampasan aset tanpa harus didahului putusan pemidanaan terhadap seseorang, dalam keadaan dan persyaratan tertentu.
| Mekanisme | Gambaran Umum |
|---|---|
| Conviction-based forfeiture | Perampasan aset berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. |
| Non-conviction-based forfeiture | Perampasan aset melalui mekanisme hukum khusus tanpa putusan pemidanaan terlebih dahulu, jika syarat yang ditentukan terpenuhi. |
Sumber: Penjelasan DPR dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mengenai pembahasan RUU Perampasan Aset 2026.
Mekanisme kedua dianggap penting karena dalam praktik penegakan hukum terdapat keadaan ketika proses pidana terhadap pelaku menghadapi hambatan, sementara aset yang diduga berasal dari kejahatan masih dapat ditelusuri.
Namun, perampasan tanpa putusan pemidanaan bukan berarti aparat dapat mengambil aset seseorang tanpa proses hukum.
RUU tetap harus menyediakan mekanisme pengujian di pengadilan, pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana, kesempatan mengajukan keberatan, serta perlindungan hak pemilik yang sah.
Ketepatan rumusan tersebut akan menentukan apakah instrumen perampasan aset dapat memperkuat pemulihan hasil kejahatan tanpa menciptakan risiko tindakan sewenang-wenang.
Perlindungan Pihak Ketiga dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang
Salah satu persoalan dalam perampasan aset adalah kemungkinan suatu barang telah berpindah tangan kepada pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Misalnya, aset yang diduga berasal dari kejahatan dapat berada dalam penguasaan pihak lain melalui transaksi yang tampak sah.
Karena itu, pemeriksaan tidak cukup hanya membuktikan bahwa suatu aset pernah dimiliki tersangka atau terdakwa. Pengadilan juga perlu menilai hubungan aset dengan tindak pidana serta hak pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan sah.
Dalam pembahasan pada 9 November 2026, Panja menyoroti perlindungan pihak ketiga beriktikad baik, termasuk perlunya mekanisme pencatatan dan pemeriksaan aset yang jelas.
Soedeson menyatakan penyusunan aturan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara memulihkan aset hasil tindak pidana dan perlindungan hak warga negara.
Persoalan ini menjadi penting karena kesalahan identifikasi atau penilaian aset dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak yang sebenarnya tidak terlibat dalam kejahatan.
Pengelolaan dan Penjualan Aset Rampasan Juga Perlu Diawasi
Efektivitas undang-undang perampasan aset tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat memperoleh putusan pengadilan.
Setelah aset berhasil dirampas, negara juga harus mampu menjaga nilainya, mengelolanya, serta menentukan apakah aset akan digunakan, dikembalikan kepada pihak yang berhak, atau dijual sesuai ketentuan.
Dalam pembahasan Timus dan Timsin, DPR turut menyoroti risiko under valuation, yakni penilaian atau penjualan aset di bawah nilai yang seharusnya.
Risiko tersebut relevan karena aset hasil kejahatan dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, instrumen keuangan, atau kekayaan lain yang membutuhkan metode penilaian berbeda.
Jika proses pengelolaan dan penjualan tidak transparan, pemulihan aset yang semula ditujukan untuk mengembalikan kerugian negara atau korban berpotensi menghasilkan nilai yang tidak optimal.
Oleh sebab itu, transparansi penilaian, penjualan, serta pertanggungjawaban hasil perampasan menjadi bagian penting dari efektivitas regulasi.
Timus dan Timsin Rampung, Kapan RUU Disahkan?
Menurut Soedeson, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi telah menyelesaikan penyelarasan redaksional dan substansi RUU setelah melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan dilakukan terhadap konsistensi frasa, struktur pasal, pengacuan, ketentuan penjelasan, serta sistematika naskah.
Proses tersebut mengikuti kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, termasuk UU Nomor 13 Tahun 2022.
Dengan selesainya pekerjaan Timus dan Timsin, naskah dapat dilanjutkan menuju proses pengambilan keputusan berikutnya.
Namun, terdapat perbedaan antara selesainya pembahasan teknis, persetujuan tingkat pertama, dan pengesahan dalam rapat paripurna.
| Tahapan | Perkembangan |
|---|---|
| Kesepakatan perubahan judul | 5 November 2026 |
| Pembatasan cakupan tindak pidana lainnya | 9 November 2026 |
| Penyelarasan Timus dan Timsin | Rampung berdasarkan laporan 18 November 2026 |
| Pengambilan keputusan lanjutan | Menunggu proses sesuai mekanisme pembahasan |
| Pengesahan menjadi undang-undang | Belum dinyatakan selesai dalam perkembangan yang dilaporkan |
Sumber: DPR RI dan laporan pembahasan Panja pada November 2026.
DPR sebelumnya menyampaikan target penyelesaian RUU pada akhir 2026. Namun, target tersebut tidak dapat disamakan dengan kepastian tanggal pengesahan.
Keputusan akhir tetap bergantung pada penyelesaian seluruh tahapan pembahasan dan persetujuan menurut mekanisme legislasi.
RUU Perampasan Aset: Menyelamatkan Uang Negara atau Menghadirkan Risiko Baru?
RUU Perampasan Aset membawa dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan.
Di satu sisi, negara membutuhkan perangkat hukum yang lebih efektif untuk menelusuri dan memulihkan aset hasil kejahatan, terutama korupsi serta kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat.
Di sisi lain, kewenangan merampas aset merupakan tindakan hukum yang berdampak langsung terhadap hak milik. Karena itu, pengaturannya membutuhkan batasan yang jelas dan pengawasan yang kuat.
Perubahan judul serta penyempitan kategori tindak pidana memperlihatkan pilihan DPR dan pemerintah untuk memusatkan cakupan regulasi.
Namun, efektivitas pilihan tersebut baru dapat dinilai setelah rumusan final tersedia dan diterapkan.
Pengaturan yang terlalu luas berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, cakupan yang terlalu sempit dapat menyisakan jenis kejahatan tertentu di luar mekanisme pemulihan aset yang dibutuhkan.
Karena itu, ukuran keberhasilan RUU bukan sekadar seberapa cepat disahkan, melainkan apakah aturan akhirnya mampu memulihkan hasil kejahatan, melindungi korban, menjamin proses hukum yang adil, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Laporan rapat Panja RUU Perampasan Aset, 18 November 2026; DPR RI, kesepakatan perubahan judul RUU pada 5 November 2026; DPR RI, pembatasan kategori tindak pidana lainnya pada 9 November 2026; DPR RI, pembahasan perlindungan pihak ketiga dan pengelolaan aset pada 11–12 November 2026; serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mengenai mekanisme perampasan aset.
RUU Perampasan Aset masih berada dalam proses legislasi pada perkembangan yang dibahas. Enam kategori yang disebut merupakan hasil pembahasan Panja mengenai tindak pidana lainnya di luar korupsi, bukan daftar semua tindak pidana yang berlaku dalam hukum Indonesia. Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pemidanaan memerlukan persyaratan dan proses hukum yang ditentukan undang-undang. Artikel ini bersifat informatif, bukan nasihat hukum.
0 Komentar