Senjakala Emiten Zombie: BEI Hapus 18 Saham Besok, Bagaimana Nasib Uang Investor Ritel?

Daftar IsiTampilkan

Receh.in — Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menghapus pencatatan saham 18 emiten secara serentak pada Selasa (10/11/2026). Sebanyak tujuh perusahaan telah dinyatakan pailit, sedangkan 11 lainnya mengalami penghentian perdagangan atau suspensi selama lebih dari 50 bulan. Namun, sehari menjelang penghapusan pencatatan, penyelesaian kewajiban pembelian kembali saham atau buyback masih menjadi persoalan.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik pada Kamis (5/11/2026) mengungkapkan bahwa 12 dari 18 perusahaan tersebut belum menuntaskan kewajiban buyback. Padahal, periode pelaksanaan pembelian kembali saham yang telah dijadwalkan bursa berakhir pada Senin (9/11/2026).

Situasi itu menimbulkan pertanyaan mengenai nasib investor yang masih memiliki saham perusahaan bermasalah. Penghapusan pencatatan memang dapat membersihkan bursa dari emiten yang tidak lagi memenuhi persyaratan. Namun, langkah administratif tersebut tidak otomatis membuat pemegang saham memperoleh kembali uang yang telah mereka investasikan.

Daftar 18 Emiten yang Delisting pada 10 November 2026

Keputusan penghapusan pencatatan mengacu pada Peraturan BEI Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan dan Pencatatan Kembali Saham di Bursa.

BEI telah mengumumkan keputusan tersebut pada April 2026 dengan tanggal efektif 10 November 2026.

Tujuh emiten masuk kelompok perusahaan yang dinyatakan pailit, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex, PT Sunindo Adipersada Tbk. (TOYS), serta PT Cowell Development Tbk. (COWL).

Tujuh emiten yang dijadwalkan delisting karena dinyatakan pailit

Kode	Nama Perusahaan
SRIL	PT Sri Rejeki Isman Tbk.
TOYS	PT Sunindo Adipersada Tbk.
COWL	PT Cowell Development Tbk.
MTRA	PT Mitra Pemuda Tbk.
SBAT	PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk.
TDPM	PT Tianrong Chemicals Industry Tbk.
TELE	PT Omni Inovasi Indonesia Tbk.

Sementara itu, 11 emiten lainnya telah mengalami suspensi perdagangan lebih dari 50 bulan. Kelompok tersebut mencakup saham perusahaan yang telah bertahun-tahun tidak dapat diperdagangkan secara normal di bursa.

Sebelas emiten yang dijadwalkan delisting setelah suspensi lebih dari 50 bulan

Kode	Nama Perusahaan
SUGI	PT Sugih Energy Tbk.
LCGP	PT Eureka Prima Jakarta Tbk.
GOLL	PT Golden Plantation Tbk.
MABA	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.
LMAS	PT Limas Indonesia Makmur Tbk.
SKYB	PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk.
ENVY	PT Envy Technologies Indonesia Tbk.
PLAS	PT Polaris Investama Tbk.
TRIL	PT Triwira Insanlestari Tbk.
UNIT	PT Nusantara Inti Corpora Tbk.
DUCK	PT Jaya Bersama Indo Tbk.

Menurut penjelasan BEI, perusahaan dapat menghadapi pembatalan pencatatan apabila mengalami kondisi yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kelangsungan usahanya dan tidak mampu menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Suspensi berkepanjangan juga menjadi dasar tindakan bursa. Dalam ketentuan yang berlaku, penghentian perdagangan selama sekurang-kurangnya 24 bulan merupakan salah satu kondisi yang dapat menyebabkan delisting.

Dengan demikian, delisting 18 emiten bukan keputusan mendadak. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menghadapi masalah kelangsungan usaha atau penghentian perdagangan selama periode panjang.

12 Emiten Belum Tuntaskan Buyback, Bagaimana Perlindungan Investor?

Masalah yang lebih mendesak adalah penyelesaian kewajiban buyback kepada pemegang saham publik.

BEI telah menetapkan periode pelaksanaan pembelian kembali saham pada 11 Mei hingga 9 November 2026. Tenggat tersebut memberikan kesempatan sekitar enam bulan bagi perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sebelum tanggal efektif delisting.

Namun, berdasarkan data yang disampaikan Jeffrey Hendrik pada 5 November, sebanyak 12 perusahaan belum menuntaskan buyback.

Informasi tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh kewajiban perusahaan tetap belum terpenuhi pada akhir 9 November. Status final setiap emiten memerlukan pembaruan keterbukaan informasi dan laporan realisasi pembelian kembali.

Landasan perlindungan investor terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Pasal 8 mengatur kewajiban pembelian kembali saham publik ketika perusahaan terbuka menghadapi pembatalan pencatatan berdasarkan keputusan direksi bursa.

Kewajiban tersebut dapat menjadi tanggung jawab perusahaan terbuka atau, dalam kondisi tertentu yang ditentukan regulasi, pengendali perusahaan dan pihak lain.

Ketentuannya juga membuka kemungkinan pelaksanaan pembelian kembali oleh pihak lain sebagai pengganti pihak yang berkewajiban.

OJK memiliki kewenangan memerintahkan tindakan tertentu apabila perusahaan atau pihak yang diwajibkan tidak memulai keterbukaan informasi maupun pelaksanaan buyback sebagaimana dipersyaratkan.

Namun, adanya kewajiban dalam regulasi belum berarti investor pasti menerima dana. Pelaksanaannya tetap membutuhkan pihak yang mampu menyediakan pembayaran dan mekanisme transaksi yang dapat diselesaikan.

Saham Delisting Tidak Otomatis Hilang, tetapi Bisa Sulit Dijual

Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah anggapan bahwa saham investor langsung lenyap ketika perusahaan dikeluarkan dari bursa.

Secara hukum, delisting berarti saham perusahaan tidak lagi tercatat dan diperdagangkan melalui mekanisme bursa. Penghapusan pencatatan tidak dengan sendirinya menghapus kepemilikan saham seseorang.

Investor masih dapat menjadi pemegang saham perusahaan sepanjang kepemilikannya tetap sah dan belum terjadi perubahan akibat buyback, restrukturisasi, likuidasi, atau tindakan korporasi lainnya.

Namun, masalah praktisnya sangat besar: tanpa pencatatan di bursa, investor kehilangan akses terhadap mekanisme perdagangan reguler yang mempertemukan pembeli dan penjual.

Pengalihan saham di luar bursa mungkin dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi investor harus menemukan pihak yang bersedia membeli. Likuiditas, proses administrasi, serta penentuan harga dapat menjadi kendala.

Dengan kata lain, nilai saham yang tercatat dalam portofolio belum tentu bisa direalisasikan menjadi uang tunai.

Risiko semakin berat bagi pemegang saham perusahaan pailit. Dalam proses kepailitan, hasil pemberesan aset digunakan untuk memenuhi kewajiban sesuai urutan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemegang saham pada dasarnya mempunyai hak residual terhadap kekayaan perusahaan setelah kewajiban kepada para kreditur diselesaikan.

Apabila aset tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban tersebut, bisa saja tidak tersisa nilai ekonomi yang dapat dibagikan kepada pemegang saham.

Itulah sebabnya kewajiban buyback pada perusahaan pailit menjadi persoalan yang berbeda dari pembelian kembali saham oleh perusahaan sehat dengan kas yang memadai.

Investor Publik Masih Menggenggam Miliaran Saham Bermasalah

Skala persoalan ini terlihat dari banyaknya saham yang masih dimiliki masyarakat.

Berdasarkan data kepemilikan yang dikutip sejumlah pemberitaan, sekitar 39,89% saham Sritex atau lebih dari 8,15 miliar lembar masih berada di tangan publik.

Sementara itu, kepemilikan publik PT Sugih Energy Tbk. mencapai sekitar 16,43 miliar saham atau 66,23% dari total saham beredar.

Porsi pemegang saham publik di beberapa emiten lain bahkan lebih besar. PT Envy Technologies Indonesia Tbk. tercatat memiliki kepemilikan publik sekitar 86%, sedangkan PT Limas Indonesia Makmur Tbk. sekitar 78,78%.

Angka tersebut menggambarkan besarnya potensi jumlah saham yang terdampak. Namun, jumlah saham publik tidak sama dengan jumlah investor individu maupun nilai kerugian yang benar-benar dialami.

Untuk menghitung potensi kerugian secara akurat diperlukan informasi harga perolehan masing-masing investor, transaksi yang pernah dilakukan, serta nilai pemulihan yang akhirnya diterima.

Harga terakhir yang tercatat sebelum suspensi juga tidak otomatis merupakan harga yang dapat diterima melalui proses buyback.

Delisting Membersihkan Bursa, tetapi Apakah Menyelesaikan Masalah?

Dari sudut pandang pengelolaan pasar modal, penghapusan perusahaan yang tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan mempunyai dasar yang kuat.

Emiten yang tidak mampu mempertahankan kelangsungan usaha, tidak memenuhi kewajiban keterbukaan informasi, atau mengalami suspensi selama bertahun-tahun dapat mengurangi kualitas pasar jika tetap dipertahankan tanpa kepastian penyelesaian.

Namun, perlindungan investor tidak cukup hanya berupa pengumuman risiko.

BEI menyatakan telah menjalankan proses pembinaan, melakukan pemantauan, serta mengumumkan potensi delisting bagi perusahaan yang disuspensi selama enam bulan dengan pengingat berkala.

Langkah tersebut memberi sinyal risiko kepada investor. Akan tetapi, untuk pemegang saham yang telanjur membeli sebelum persoalan memburuk, peringatan tidak menyelesaikan masalah likuiditas ataupun potensi kehilangan modal.

Di sinilah efektivitas tata kelola emiten perlu dievaluasi lebih jauh.

Ketika perusahaan mulai gagal memenuhi kewajiban laporan keuangan atau menunjukkan ancaman terhadap kelangsungan usaha, pengawasan seharusnya mampu mendorong tindakan korektif lebih dini.

Pemegang saham publik juga membutuhkan kepastian mengenai penanggung jawab buyback, harga yang ditawarkan, jadwal pembayaran, serta upaya penegakan hukum jika kewajiban tidak dipenuhi.

Persoalannya bukan hanya apakah aturan tersedia, melainkan seberapa jauh aturan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan terhadap perusahaan yang telah kehilangan kemampuan keuangan.

Ujian OJK dan BEI Setelah 10 November

Penghapusan pencatatan 18 emiten akan menjadi salah satu langkah penertiban pasar modal pada 2026.

Namun, indikator keberhasilan kebijakan ini seharusnya tidak berhenti pada jumlah perusahaan yang berhasil dikeluarkan dari papan bursa.

Setidaknya diperlukan keterbukaan mengenai realisasi buyback setiap emiten, jumlah saham publik yang berhasil dibeli kembali, besarnya dana yang dibayarkan, serta sisa kewajiban yang belum dipenuhi.

OJK juga perlu memastikan adanya tindak lanjut terhadap perusahaan atau pengendali yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan hukum.

Proses tersebut penting untuk membedakan antara kerugian investasi yang memang merupakan risiko pemegang saham dan kerugian yang mungkin diperburuk oleh pelanggaran kewajiban perusahaan atau pihak pengendali.

Investor saham memang menanggung risiko bisnis, termasuk kemungkinan perusahaan gagal. Namun, risiko itu tidak berarti kewajiban keterbukaan informasi, perlindungan pemegang saham publik, dan pertanggungjawaban pengendali boleh diabaikan.

Delisting dapat mengakhiri perjalanan suatu saham di BEI. Bagi investor yang dananya telah terkunci selama bertahun-tahun, persoalannya belum tentu selesai.

Justru setelah saham keluar dari bursa, efektivitas perlindungan investor akan diuji: apakah kewajiban perusahaan tetap ditegakkan, atau nasib pemegang saham publik berakhir sebagai persoalan yang tidak lagi terlihat di layar perdagangan.