Receh.in — Pemerintah memastikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan baru tersebut memperkuat peran kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penentuan upah minimum, di samping inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara besaran kenaikan masih dibahas, kalangan buruh mengusulkan penyesuaian 7,5%–9,5%. Jika kenaikan mencapai 9,5%, UMP DKI Jakarta berpotensi menjadi Rp6,27 juta, sedangkan Jawa Barat sekitar Rp2,54 juta.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan ketentuan mengenai penghitungan UMP telah diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 yang diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026), Yassierli meminta publik merujuk pada aturan terbaru untuk mengetahui dasar penghitungan upah minimum.
Meski demikian, besaran UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 belum diputuskan. Pemerintah masih membahas ketentuan teknis bersama unsur pekerja dan pengusaha sebelum penetapan oleh pemerintah daerah.
Formula UMP 2027 Mengacu UU Nomor 27 Tahun 2026
Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa upah minimum ditentukan berdasarkan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak.
Formula tersebut mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Dalam undang-undang terbaru, indeks tertentu ditetapkan dengan batas bawah 0,5 dan batas atas 1.
Ketentuan tersebut berbeda dari PP Nomor 49 Tahun 2025 yang sebelumnya menggunakan rentang indeks 0,5 hingga 0,9.
Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 139 ayat (4), yang mengatur bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan dan kebutuhan hidup layak yang disepakati dewan pengupahan daerah.
Dengan demikian, kebutuhan hidup layak tidak lagi sekadar menjadi pertimbangan umum, melainkan memiliki kedudukan eksplisit dalam mekanisme penentuan nilai upah minimum.
Namun, cara penerapan ketentuan tersebut masih memerlukan pengaturan teknis lebih lanjut melalui peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 139 ayat (5).
| Komponen | PP 49/2025 | UU 27/2026 |
|---|---|---|
| Variabel formula | Inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu | Inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu |
| Rentang indeks tertentu | 0,5–0,9 | 0,5–1 |
| Kebutuhan hidup layak | Menjadi pertimbangan dalam penetapan indeks | Diperhitungkan sebagai pembanding hasil formula |
| Penentuan nilai | Mengikuti formula penghitungan dalam PP | Nilai tertinggi formula atau KHL yang disepakati dewan pengupahan |
| Ketentuan teknis | Diatur dalam PP | Memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui PP |
Buruh Usulkan Kenaikan UMP 2027 Sebesar 7,5%–9,5%
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 dalam rentang 7,5% hingga 9,5%.
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa usulan tersebut mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu dalam formula penghitungan upah.
Dalam perhitungan yang sebelumnya disampaikan KSPI, rata-rata inflasi nasional berada di kisaran 3,20%, sedangkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,43%.
Dengan indeks tertentu 0,9, kombinasi kedua variabel tersebut menghasilkan penyesuaian sekitar 8,09% secara matematis.
Namun, Said Iqbal menggunakan rentang usulan 7,5%–9,5% untuk memperhitungkan perbedaan kondisi ekonomi antarwilayah serta pertimbangan lain dalam proses penetapan upah.
Usulan tersebut belum menjadi keputusan pemerintah. Kenaikan akhir setiap provinsi dapat berbeda karena kondisi ekonomi, inflasi, kebutuhan hidup layak, dan hasil pembahasan dewan pengupahan tidak seragam.
Daftar Simulasi UMP 2027 di 38 Provinsi Jika Naik 9,5%
Untuk memberikan gambaran potensi penyesuaian upah, berikut simulasi UMP 2027 apabila seluruh provinsi mengalami kenaikan seragam 9,5% dari besaran UMP 2026.
Simulasi ini menggunakan perhitungan kenaikan sederhana terhadap UMP 2026. Angka tersebut belum mempertimbangkan hasil survei KHL, variasi pertumbuhan ekonomi, maupun keputusan dewan pengupahan dan gubernur masing-masing provinsi.
| No. | Provinsi | UMP 2026 | Simulasi UMP 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | Rp3.932.552 | Rp4.306.144 |
| 2 | Sumatra Utara | Rp3.228.949 | Rp3.535.699 |
| 3 | Sumatra Barat | Rp3.182.955 | Rp3.485.336 |
| 4 | Riau | Rp3.780.495 | Rp4.139.642 |
| 5 | Jambi | Rp3.471.497 | Rp3.801.289 |
| 6 | Sumatra Selatan | Rp3.942.963 | Rp4.317.544 |
| 7 | Bengkulu | Rp2.827.250 | Rp3.095.839 |
| 8 | Lampung | Rp3.047.734 | Rp3.337.269 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | Rp4.035.000 | Rp4.418.325 |
| 10 | Kepulauan Riau | Rp3.879.520 | Rp4.248.074 |
| 11 | DKI Jakarta | Rp5.729.876 | Rp6.274.214 |
| 12 | Jawa Barat | Rp2.317.601 | Rp2.537.773 |
| 13 | Jawa Tengah | Rp2.327.386 | Rp2.548.488 |
| 14 | DI Yogyakarta | Rp2.417.495 | Rp2.647.157 |
| 15 | Jawa Timur | Rp2.446.880 | Rp2.679.334 |
| 16 | Banten | Rp3.100.881 | Rp3.395.465 |
| 17 | Bali | Rp3.207.459 | Rp3.512.168 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Rp2.673.861 | Rp2.927.878 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Rp2.455.898 | Rp2.689.208 |
| 20 | Kalimantan Barat | Rp3.054.552 | Rp3.344.734 |
| 21 | Kalimantan Tengah | Rp3.686.138 | Rp4.036.321 |
| 22 | Kalimantan Selatan | Rp3.725.000 | Rp4.078.875 |
| 23 | Kalimantan Timur | Rp3.762.431 | Rp4.119.862 |
| 24 | Kalimantan Utara | Rp3.775.243 | Rp4.133.891 |
| 25 | Sulawesi Utara | Rp4.002.630 | Rp4.382.880 |
| 26 | Sulawesi Tengah | Rp3.179.565 | Rp3.481.624 |
| 27 | Sulawesi Selatan | Rp3.921.088 | Rp4.293.591 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | Rp3.306.496 | Rp3.620.613 |
| 29 | Gorontalo | Rp3.405.144 | Rp3.728.633 |
| 30 | Sulawesi Barat | Rp3.315.934 | Rp3.630.948 |
| 31 | Maluku | Rp3.334.490 | Rp3.651.267 |
| 32 | Maluku Utara | Rp3.510.240 | Rp3.843.713 |
| 33 | Papua Barat | Rp3.841.000 | Rp4.205.895 |
| 34 | Papua | Rp4.436.283 | Rp4.857.730 |
| 35 | Papua Tengah | Rp4.285.848 | Rp4.693.004 |
| 36 | Papua Pegunungan | Rp4.508.714 | Rp4.937.042 |
| 37 | Papua Selatan | Rp4.508.100 | Rp4.936.370 |
| 38 | Papua Barat Daya | Rp3.766.000 | Rp4.123.770 |
Catatan: Seluruh angka 2027 merupakan simulasi kenaikan seragam 9,5%, bukan UMP resmi. Angka ditampilkan dalam rupiah penuh mengikuti pembulatan dalam daftar referensi.
Jakarta Bisa Tembus Rp6,27 Juta, Jawa Barat Masih Rp2,53 Juta
Berdasarkan simulasi kenaikan 9,5%, DKI Jakarta tetap mencatat nilai UMP tertinggi di Indonesia sebesar Rp6.274.214 per bulan.
Angka tersebut meningkat sekitar Rp544.338 dibandingkan dengan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.
Di posisi berikutnya terdapat Papua Pegunungan dengan simulasi UMP Rp4.937.042, disusul Papua Selatan Rp4.936.370 dan Papua Rp4.857.730.
Sebaliknya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan simulasi UMP terendah sebesar Rp2.537.773. Jawa Tengah menyusul dengan Rp2.548.488.
Di antara kedua wilayah tersebut, selisih UMP hanya sekitar Rp10.715 per bulan.
Namun, UMP yang rendah di tingkat provinsi tidak berarti seluruh pekerja di wilayah tersebut menerima upah minimum dengan nominal yang sama.
Di kabupaten atau kota yang memiliki UMK, batas upah minimum dapat berbeda dan lebih tinggi daripada UMP provinsi.
Misalnya, pekerja di kawasan industri Bekasi, Karawang, dan wilayah lain di Jawa Barat perlu memperhatikan UMK setempat, bukan hanya UMP Jawa Barat.
Hal serupa berlaku bagi pekerja di Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan daerah lain yang memiliki penetapan UMK tersendiri.
Apa Dampak Kenaikan UMP bagi Buruh dan Perusahaan?
Bagi pekerja yang menerima upah minimum, penyesuaian UMP dapat meningkatkan pendapatan nominal bulanan.
Namun, kenaikan nominal belum tentu menghasilkan peningkatan daya beli dalam jumlah yang sama karena harga barang dan jasa juga berubah akibat inflasi.
Apabila upah naik 9,5% dan inflasi mencapai 3%, kenaikan daya beli secara pendekatan sederhana lebih rendah daripada 9,5%.
Di sisi perusahaan, kenaikan upah minimum meningkatkan komponen biaya tenaga kerja bagi bisnis yang memiliki pekerja pada tingkat upah tersebut.
Namun, pengaruh terhadap biaya total perusahaan bergantung pada proporsi tenaga kerja dalam struktur biaya, produktivitas, kemampuan menaikkan harga jual, dan kondisi permintaan pasar.
Perusahaan yang padat karya dapat memiliki sensitivitas berbeda dibandingkan dengan perusahaan padat modal.
Karena itu, pembahasan upah minimum melibatkan pertimbangan kebutuhan pekerja dan keberlanjutan usaha, bukan sekadar penentuan satu persentase kenaikan nasional.
Kapan UMP 2027 Diumumkan dan Berlaku?
Besaran UMP 2027 masih menunggu penetapan resmi pemerintah daerah setelah pembahasan formula dan rekomendasi dewan pengupahan.
Pemerintah menyatakan proses penghitungan masih berlangsung, termasuk penyesuaian terhadap UU Nomor 27 Tahun 2026.
Dalam ketentuan pengupahan yang berlaku, pengumuman besaran upah minimum dilakukan menjelang akhir tahun untuk diterapkan pada awal tahun berikutnya.
Dengan demikian, UMP 2027 dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027 setelah ditetapkan melalui keputusan gubernur.
Namun, tanggal pengumuman final masih perlu mengikuti keputusan resmi pemerintah, termasuk apabila terdapat penyesuaian ketentuan teknis sebagai tindak lanjut undang-undang terbaru.
Pekerja sebaiknya memantau pengumuman pemerintah provinsi dan dinas ketenagakerjaan setempat, terutama untuk memastikan apakah wilayah kerjanya menggunakan UMP, UMK, atau upah minimum sektoral.
UU Nomor 27 Tahun 2026 mengubah dasar penetapan upah minimum dengan memperjelas peran kebutuhan hidup layak dan memperluas rentang indeks tertentu menjadi 0,5–1. Namun, kenaikan UMP 2027 sebesar 9,5% belum menjadi keputusan resmi. Simulasi 38 provinsi hanya menggambarkan kemungkinan besaran upah apabila persentase tersebut diterapkan seragam. Nilai final akan bergantung pada ketentuan teknis, data daerah, rekomendasi dewan pengupahan, dan keputusan gubernur masing-masing.
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 138 dan Pasal 139; PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan aturan pengupahan; keterangan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 9 November 2026 sebagaimana diberitakan ANTARA dan Bisnis.com; usulan kenaikan upah minimum KSPI; serta kompilasi UMP 2026 dan simulasi 2027 dari Bisnis.com pada 9–10 November 2026. Seluruh besaran UMP 2027 dalam tabel merupakan hasil simulasi kenaikan 9,5%, bukan ketetapan pemerintah.

0 Komentar