Receh.in — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). Aturan tersebut membuka mekanisme pemulihan aset hasil kejahatan, termasuk dari kasus investasi bodong dan penipuan perdagangan saham yang merugikan banyak korban.
Persetujuan diberikan dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani memimpin pengambilan keputusan yang disetujui anggota Dewan, kemudian mengetok palu pengesahan.
Sehari sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembicaraan tingkat I yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman melaporkan bahwa panitia kerja telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Pembahasan tersebut menghasilkan sepuluh pokok pengaturan yang mencakup kriteria aset, tata cara perampasan, perlindungan hak pihak ketiga, pemulihan korban, dan pengawasan kewenangan aparat.
Bagi masyarakat, salah satu perubahan yang paling penting adalah tersedianya kerangka hukum khusus untuk menelusuri dan mengambil kembali aset yang terkait dengan tindak pidana, termasuk dalam keadaan tertentu ketika perampasan tidak didasarkan pada putusan pemidanaan terhadap pelaku.
10 Poin Penting UU Perampasan Aset yang Disahkan DPR
Berikut sepuluh substansi utama yang dilaporkan Komisi III DPR dalam pembahasan UU Perampasan Aset.
| No. | Pokok Pengaturan | Substansi Utama |
|---|---|---|
| 1 | Prinsip dan asas hukum | Efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam perampasan aset. |
| 2 | Jenis dan kriteria tindak pidana | Ruang lingkup tindak pidana serta jenis, nilai, dan kriteria aset, termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi yang berdampak luas. |
| 3 | Pertanggungjawaban pidana | Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana bagi pelaku, termasuk pidana berat sesuai peraturan yang berlaku. |
| 4 | Mekanisme perampasan | Penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan ke pengadilan, pemeriksaan, putusan, dan pelaksanaannya. |
| 5 | Hak pihak ketiga | Perlindungan dan kesempatan pembuktian bagi pihak yang memperoleh atau menguasai aset dengan iktikad baik. |
| 6 | Hak korban | Pengembalian aset kepada korban tindak pidana dan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat sesuai ketentuan. |
| 7 | Pengelolaan aset | Pengaturan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, pengembalian, atau pelepasan aset. |
| 8 | Pengawasan independen | Pengawasan atas proses perampasan dan pengelolaan aset oleh badan yang independen. |
| 9 | Pencegahan penyalahgunaan wewenang | Pengamanan agar proses perampasan tidak menjadi sarana tindakan sewenang-wenang aparat. |
| 10 | Sistem informasi | Pemanfaatan teknologi dan sistem pengelolaan aset yang transparan serta akuntabel. |
Sumber: Laporan Panitia Kerja Komisi III DPR mengenai RUU Perampasan Aset, disampaikan dalam pembicaraan tingkat I pada 18 November 2026 dan menjadi dasar pembahasan pengesahan 19 November 2026. Ringkasan ini tidak menggantikan bunyi pasal dalam naskah undang-undang.
Sepuluh pengaturan tersebut menggambarkan dua tujuan besar: memperkuat kemampuan negara memulihkan aset hasil tindak pidana dan menyediakan perlindungan hukum agar kewenangan perampasan tidak disalahgunakan.
Korban Investasi Bodong dan Penipuan Saham Masuk Cakupan
Salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pembahasan undang-undang adalah penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau menimbulkan dampak ekonomi luas.
Habiburokhman menjelaskan bahwa kasus investasi bodong dan perdagangan saham bodong termasuk persoalan yang menjadi perhatian pembentuk undang-undang, mengingat banyaknya korban yang menunggu pengembalian kerugian.
Selama ini, penyelesaian perkara pidana tidak selalu berujung pada pemulihan dana yang diterima korban. Putusan terhadap pelaku dan pengembalian uang merupakan dua persoalan yang membutuhkan mekanisme hukum serta pengelolaan aset.
UU Perampasan Aset diarahkan untuk memperkuat proses tersebut, terutama melalui penelusuran aset yang berkaitan dengan kejahatan dan mekanisme pengembalian kepada korban.
Meski demikian, cakupan tindak pidana tidak boleh dipahami sebagai kewenangan merampas aset dari setiap kerugian investasi.
Kerugian akibat perubahan harga saham, kegagalan usaha, atau risiko pasar yang terjadi secara sah berbeda dari kerugian akibat tindak pidana penipuan atau penggelapan.
Perampasan aset berdasarkan undang-undang ini berkaitan dengan tindak pidana yang memenuhi unsur dan persyaratan hukum, bukan semata karena seorang investor mengalami kerugian.
Apa Itu Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana?
Salah satu unsur penting dalam regulasi ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa mendasarkan prosesnya pada putusan pemidanaan terhadap pelaku, yang dikenal dalam kajian hukum sebagai non-conviction-based asset forfeiture atau NCB.
Dalam pendekatan tersebut, proses hukum diarahkan pada aset yang diduga terkait dengan tindak pidana, dengan persyaratan pembuktian dan pemeriksaan pengadilan.
Mekanisme ini berbeda dari perampasan aset sebagai pidana tambahan setelah seseorang dinyatakan bersalah dalam perkara pidana.
| Aspek | Perampasan Berdasarkan Pemidanaan | Perampasan Tanpa Putusan Pemidanaan |
|---|---|---|
| Dasar proses | Perkara pidana terhadap pelaku | Permohonan atau proses hukum terhadap aset menurut persyaratan khusus |
| Putusan bersalah terhadap pelaku | Menjadi bagian dari dasar perampasan | Tidak selalu menjadi prasyarat |
| Hubungan aset dengan tindak pidana | Harus dibuktikan sesuai hukum acara | Harus dibuktikan sesuai mekanisme perampasan aset |
| Peran pengadilan | Memutus perkara dan konsekuensi pidananya | Memeriksa serta memutus permohonan terhadap aset |
Perbandingan konseptual mekanisme perampasan aset. Rincian prosedur, beban pembuktian, dan kondisi penerapannya harus mengacu pada naskah undang-undang yang diundangkan.
Penting dipahami bahwa perampasan tanpa putusan pemidanaan bukan berarti aparat dapat mengambil alih seluruh harta seseorang hanya berdasarkan dugaan atau tanpa pengawasan.
Prosedur yang dijelaskan DPR tetap mencakup tahapan hukum, permohonan, pemeriksaan pengadilan, dan putusan.
Ketentuan perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik juga dimaksudkan untuk mencegah kerugian terhadap orang yang memiliki hak sah atas aset terkait.
Bagaimana Uang Korban Investasi Bodong Bisa Dikembalikan?
Secara umum, tujuan pemulihan aset tidak hanya berhenti pada penyitaan barang milik pelaku.
Aset perlu diidentifikasi, dibuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana, diamankan nilainya, kemudian ditentukan status hukumnya melalui proses yang berlaku.
Setelah terdapat dasar hukum untuk pengembalian, aset atau hasil pengelolaannya dapat digunakan memenuhi hak pihak yang berhak sesuai mekanisme undang-undang.
Namun, ada perbedaan antara nilai kerugian korban dengan nilai aset yang berhasil dipulihkan.
Misalnya, suatu penipuan investasi menyebabkan kerugian Rp1 triliun, tetapi penyidik hanya berhasil menemukan aset terkait senilai Rp300 miliar.
Dalam ilustrasi tersebut, nilai aset yang tersedia baru setara 30% dari total kerugian. Jumlah yang benar-benar dapat dibagikan kepada korban masih bergantung pada hasil proses hukum, biaya dan ketentuan pengelolaan, serta hak pihak lain.
Karena itu, pengesahan UU Perampasan Aset tidak otomatis menjamin korban menerima kembali seluruh dana yang hilang.
Keberhasilan pemulihan sangat bergantung pada kecepatan penelusuran aset, kemampuan menghindari pengalihan dana, pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana, serta tata kelola pengembalian yang transparan.
Siapa Mengelola Aset yang Dirampas dan Bagaimana Pengawasannya?
UU Perampasan Aset juga mengatur pengelolaan aset terkait tindak pidana, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pelepasan atau pengembaliannya.
Ketentuan tersebut penting karena aset yang ditangani penegak hukum tidak selalu berbentuk uang tunai.
Aset dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, saham, atau kepemilikan usaha yang memiliki risiko penurunan nilai apabila tidak dikelola dengan baik.
Barang yang rusak karena tidak dipelihara, misalnya, dapat mengurangi nilai aset yang akhirnya tersedia untuk memenuhi hak korban atau negara.
Begitu pula aset bisnis yang menghasilkan pendapatan membutuhkan pengelolaan agar nilainya tidak hilang selama proses hukum berlangsung.
Karena itu, profesionalisme badan pengelola aset dan akuntabilitas proses penjualan menjadi bagian penting dari pelaksanaan aturan.
DPR juga memasukkan pengawasan independen serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan sebagai unsur utama regulasi.
Efektivitas pengaturan tersebut nantinya bergantung pada desain kelembagaan, transparansi informasi, mekanisme pengaduan, dan pelaksanaan pengawasan dalam praktik.
UU Perampasan Aset Juga Menuai Kritik: Bagaimana dengan Unexplained Wealth?
Di tengah pengesahan undang-undang, sejumlah pengamat hukum mengkritik ruang lingkup dan proses pembahasannya.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, mempertanyakan tidak dimasukkannya mekanisme unexplained wealth, yakni pengaturan mengenai kekayaan yang sumber perolehannya tidak dapat dijelaskan secara memadai.
Menurut pandangan tersebut, kemampuan negara menelusuri kekayaan yang tidak wajar merupakan isu penting dalam pemberantasan korupsi.
Namun, pendekatan unexplained wealth juga memerlukan batas kewenangan, standar pembuktian, dan jaminan hak yang jelas agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.
Pukat UGM turut menyoroti keterbukaan naskah dalam proses pembahasan dan keterlibatan publik.
Di pihak lain, DPR menyatakan telah melakukan serangkaian kegiatan penyerapan aspirasi dalam penyusunan rancangan undang-undang.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengesahan regulasi bukan akhir dari perdebatan mengenai efektivitas serta perlindungan hak dalam perampasan aset.
Publik juga perlu mencermati ketentuan peralihan dan waktu mulai berlakunya undang-undang untuk mengetahui bagaimana aturan baru diterapkan terhadap perkara yang sedang berjalan maupun tindak pidana yang terjadi sebelumnya.
Pengesahan UU Perampasan Aset Baru Langkah Awal Pemulihan Kerugian
Pengesahan RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026 merupakan perubahan penting dalam kerangka hukum pemulihan aset hasil tindak pidana di Indonesia.
Regulasi ini menempatkan pengembalian aset kepada korban, perlindungan pihak ketiga, dan pengawasan kewenangan aparat sebagai bagian dari pembahasan utama.
Bagi korban penipuan investasi dan perdagangan saham bodong, aturan tersebut dapat membuka mekanisme pemulihan aset yang lebih terstruktur.
Namun, hasil akhirnya tetap ditentukan oleh pelaksanaan hukum. Penelusuran aset yang lambat, nilai aset yang sudah menyusut, sengketa kepemilikan, atau proses pengelolaan yang tidak transparan dapat mengurangi efektivitas pemulihan.
Selain itu, naskah undang-undang yang telah disetujui DPR masih perlu dilihat dalam bentuk final yang diundangkan, termasuk nomor, tanggal pengundangan, ketentuan peralihan, serta peraturan pelaksanaannya.
Ukuran keberhasilan UU Perampasan Aset pada akhirnya bukan hanya jumlah aset yang disita atau dirampas, melainkan seberapa banyak nilai hasil kejahatan yang benar-benar berhasil dipulihkan dan dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui proses yang adil serta dapat diawasi.
Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI, 19 November 2026; laporan Panitia Kerja Komisi III DPR dalam pembicaraan tingkat I, 18 November 2026; DPR RI, publikasi pembahasan RUU Perampasan Aset pada November 2026; ANTARA, 19 November 2026; serta pernyataan Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM mengenai cakupan dan transparansi pembahasan.
Artikel disusun berdasarkan pengesahan RUU oleh DPR dan pokok pengaturan yang dipaparkan dalam proses pembahasannya. Nomor undang-undang dan tanggal pengundangan tidak dicantumkan karena belum terverifikasi dari naskah final yang telah diundangkan. Penjelasan mengenai NCB dan pemulihan aset bersifat konseptual; pelaksanaan konkret tunduk pada bunyi undang-undang dan aturan pelaksana yang berlaku. Ilustrasi kerugian Rp1 triliun dan aset Rp300 miliar bukan data kasus nyata.
.jpg)

0 Komentar