Daftar IsiTampilkan


JAKARTA
— Pemerintah semakin mendekati tahap operasional Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), proyek ambisius untuk menarik modal global sekaligus memperluas sumber pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.

Di tengah penyelesaian struktur organisasi dan lokasi PFII, dua nama disebut sebagai calon kuat gubernurnya, yakni Muliaman D. Hadad dan Pahala Nugraha Mansury. Namun keduanya belum diumumkan pemerintah sebagai kandidat resmi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto baru memastikan bahwa calon pemimpin PFII telah tersedia dan berasal dari lingkungan pemerintah.

3 Poin Penting

  • Dua Nama Mengemuka: Muliaman Hadad dan Pahala Mansury disebut sebagai calon kuat Gubernur PFII, tetapi pemerintah belum mengonfirmasi nama kandidat secara resmi.
  • Target Dana Sangat Besar: Pemerintah memperkirakan PFII berpotensi menarik dana asing Rp300 triliun–Rp500 triliun, bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melihat peluang melampaui Rp500 triliun.
  • Belum Ada Investor Resmi: Hingga 10 Agustus 2026, pemerintah menyatakan investor masih dalam tahap penjajakan dan belum ada komitmen investasi yang diumumkan.
  • Kredibilitas Jadi Ujian: Insentif pajak dan kemudahan bisnis saja tidak cukup. PFII harus membangun kepastian hukum, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan reputasi yang mampu menyaingi pusat finansial mapan.
Rp300–500 T Estimasi Awal Potensi Dana
>Rp500 T Potensi Menurut Menkeu
Akhir 2026 Target Operasional PFII
0 Investor Resmi yang Diumumkan

1. Muliaman Hadad dan Pahala Mansury Disebut Calon Kuat

Informasi yang diperoleh Katadata menyebut Muliaman Hadad dan Pahala Nugraha Mansury sebagai dua nama yang mengemuka untuk memimpin PFII.

Namun status keduanya perlu dibaca dengan hati-hati. Pemerintah belum mengumumkan daftar kandidat ataupun menyatakan salah satu dari dua nama tersebut sebagai calon resmi.

Airlangga Hartarto hanya menyatakan calon gubernur sudah ada dan berasal dari internal pemerintah. Pengumuman baru dilakukan setelah pembentukan kelembagaan PFII lebih matang.

Jangan Salah Baca:
Muliaman dan Pahala saat ini lebih tepat disebut sebagai nama yang beredar atau calon kuat berdasarkan informasi media. Keputusan resmi berada di tangan pemerintah dan belum diumumkan.

2. Siapa Muliaman Hadad?

Muliaman memiliki rekam jejak panjang di sektor regulasi dan kebijakan keuangan.

Ia pernah menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia dan kemudian menjadi Ketua Dewan Komisioner pertama Otoritas Jasa Keuangan. Muliaman juga pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss merangkap Liechtenstein pada 2018–2023.

Saat ini, berdasarkan informasi yang menjadi dasar artikel, Muliaman menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Indonesia.

Profil tersebut membuat kekuatan utamanya berada pada sisi regulasi keuangan, hubungan dengan industri jasa keuangan, pengawasan, dan diplomasi internasional.

3. Siapa Pahala Mansury?

Pahala memiliki profil yang sedikit berbeda. Pengalamannya lebih banyak berada di persimpangan antara korporasi, perbankan, BUMN, investasi, dan diplomasi ekonomi.

Ia pernah menjabat sebagai Direktur Treasury & Market Bank Mandiri, Direktur Utama Garuda Indonesia, Direktur Keuangan Pertamina, serta Wakil Menteri Luar Negeri pada 2023–2024.

Dalam informasi yang menjadi dasar artikel ini, Pahala kini menjabat Managing Director Global Relations and Governance Danantara Indonesia.

Pengalaman tersebut memberi Pahala kombinasi pengetahuan mengenai pasar keuangan, pengelolaan korporasi besar, pembiayaan, serta hubungan dengan investor dan pemerintah asing.

4. Muliaman vs Pahala, Apa Bedanya?

Jika kedua nama tersebut benar-benar masuk dalam pertimbangan pemerintah, pilihan yang dihadapi tidak semata-mata mengenai siapa yang memiliki pengalaman sektor keuangan lebih panjang.

PFII membutuhkan figur yang mampu membangun kepercayaan institusional sekaligus menjual Indonesia kepada lembaga keuangan global.

Aspek Muliaman Hadad Pahala Mansury
Regulasi Keuangan Pengalaman BI dan OJK sangat kuat Lebih banyak dari sisi praktisi dan korporasi
Perbankan Regulator dan pembuat kebijakan Pengalaman langsung di Bank Mandiri
BUMN Lebih terbatas dari sisi operasional Garuda, Pertamina dan berbagai posisi strategis
Hubungan Internasional Mantan Duta Besar Swiss-Liechtenstein Mantan Wakil Menteri Luar Negeri
Kekuatan Potensial Kredibilitas regulator dan tata kelola Deal making, korporasi dan investor relations

Tabel tersebut merupakan pemetaan Receh.in berdasarkan rekam jejak kedua tokoh, bukan penilaian pemerintah atas kandidat.

5. Gubernur PFII Bukan Sekadar Jabatan Seremonial

Posisi pemimpin PFII berpotensi menjadi salah satu jabatan paling strategis dalam arsitektur keuangan Indonesia yang baru.

PFII dirancang bukan sekadar sebagai kawasan gedung perkantoran untuk perusahaan finansial. Pemerintah ingin membangun ekosistem yang dapat digunakan bank global, perusahaan investasi, pengelola kekayaan, family office, lembaga pembiayaan, hingga institusi keuangan internasional.

Karena itu, gubernur PFII nantinya harus berhadapan dengan regulator, bank sentral, otoritas pajak, kementerian, investor asing, sovereign wealth fund, bank global, hingga perusahaan keuangan multinasional.

Tantangannya adalah menawarkan fleksibilitas yang cukup besar untuk menarik investor tanpa menciptakan celah regulasi yang merusak kredibilitas sistem keuangan Indonesia.

6. Pemerintah Bidik Dana Rp300 Triliun hingga Rp500 Triliun

Skala ambisi PFII terlihat dari target dana yang dibicarakan pemerintah.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin memperkirakan potensi awal dana yang dapat ditarik berada di kisaran Rp300 triliun sampai Rp500 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menilai potensi tersebut dapat lebih besar dari Rp500 triliun apabila strategi menarik investor berhasil.

Perlu Dicatat:
Rp300 triliun–Rp500 triliun masih merupakan estimasi potensi, bukan dana yang sudah berkomitmen masuk. Pemerintah sendiri menyatakan belum ada investor resmi di PFII karena lembaganya belum beroperasi.

7. Dari Mana Dana Rp500 Triliun Itu Diharapkan Datang?

Pemerintah membidik investor global yang menggunakan PFII sebagai basis aktivitas keuangan di Indonesia.

Bentuknya dapat berupa pendirian cabang bank asing, perusahaan yang berkedudukan di kawasan PFII, perusahaan investasi, pengelola kekayaan, family office, ataupun berbagai institusi finansial lainnya.

Tujuannya bukan hanya menarik uang agar tersimpan di kawasan PFII. Pemerintah menginginkan dana tersebut menjadi sumber pembiayaan jangka panjang untuk proyek di dalam negeri.

PFII antara lain diarahkan mendukung pembiayaan transisi energi, pembiayaan iklim, bursa karbon, wealth management internasional, serta pembiayaan rantai pasok hilirisasi mineral kritis.

Potensi Aktivitas PFII Tujuan Ekonomi
Bank Internasional Menambah sumber pembiayaan global
Wealth Management Menarik pengelolaan kekayaan dan dana global
Family Office Menarik high-net-worth individual dan family capital
Climate & Energy Finance Membiayai transisi energi dan proyek hijau
Carbon Market Mengembangkan aktivitas perdagangan karbon global
Mineral Financing Membiayai rantai pasok hilirisasi mineral kritis

8. Tetapi Sampai Sekarang Belum Ada Investor

Target dana ratusan triliun tersebut masih berada di atas kertas.

Airlangga pada 10 Agustus 2026 menyatakan belum ada investor yang secara resmi masuk karena PFII sendiri masih dalam proses pembentukan.

Pemerintah telah melakukan penjajakan, tetapi belum menyebut nama investor, negara asal, maupun nilai investasi yang sudah memperoleh komitmen.

Investor yang dibidik juga tidak hanya sovereign wealth fund. PFII akan dibuka kepada private investor dan institusi finansial global.

Bagi Investor Pasar Modal:
Target Rp500 triliun sebaiknya belum diperlakukan sebagai arus modal yang pasti masuk ke Indonesia. Indikator keberhasilan pertama justru akan terlihat dari siapa institusi global pertama yang benar-benar mendapatkan lisensi, menempatkan modal, dan memulai operasi di PFII.

9. Bali atau Jakarta?

Lokasi PFII juga belum final.

Pemerintah mempertimbangkan kawasan milik InJourney yang berdekatan dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jakarta juga masuk dalam pilihan awal.

Keduanya menawarkan karakter yang berbeda.

Jakarta memiliki keunggulan berupa kedekatan dengan pusat pemerintahan, Bank Indonesia, OJK, Bursa Efek Indonesia, kantor pusat perbankan, dan sebagian besar institusi keuangan domestik.

Bali memiliki daya tarik internasional yang berbeda, terutama bagi konsep wealth management, family office, dan ekosistem global yang menggabungkan keuangan dengan kualitas hidup.

Pemerintah belum menetapkan pilihan akhirnya.

10. PFII Ingin Menantang Singapura dan Dubai

Ambisi pemerintah cukup jelas: menciptakan pusat keuangan yang mampu bersaing dengan yurisdiksi yang lebih dulu menjadi hub finansial internasional, terutama Singapura dan Dubai.

PFII karena itu dirancang menawarkan berbagai kemudahan, insentif, fleksibilitas aktivitas keuangan internasional, penggunaan valuta asing, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang mendekati praktik bisnis global.

Namun tantangan Indonesia sangat besar karena pusat finansial memiliki efek aglomerasi. Institusi global tertarik datang ke suatu kota karena bank, investor, firma hukum, akuntan, fund manager, talenta, dan pasar modal lainnya sudah lebih dahulu berkumpul di sana.

Keunggulan tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun.

11. Insentif Pajak Saja Tidak Cukup

Persaingan PFII dengan Singapura atau Dubai tidak akan ditentukan hanya oleh tarif pajak.

Investor institusional global lebih sensitif terhadap kepastian hukum, kualitas regulator, mekanisme penyelesaian sengketa, kebebasan arus modal, perlindungan investor, stabilitas makroekonomi, serta konsistensi aturan.

Inilah sebabnya kredibilitas kelembagaan akan menjadi aset utama PFII.

Jika aturan dapat berubah secara mudah atau penyelesaian sengketa tidak dipercaya, insentif fiskal yang besar belum tentu cukup membuat institusi global memindahkan kegiatan mereka ke Indonesia.

Pelajaran dari Financial Center Global:
Modal dapat tertarik oleh insentif, tetapi biasanya bertahan karena institusi. Karena itu, ukuran keberhasilan PFII seharusnya tidak berhenti pada berapa perusahaan yang mendaftar, tetapi pada seberapa besar aktivitas finansial jangka panjang yang benar-benar menetap di Indonesia.

12. Universal Banking Bisa Menjadi Senjata PFII

Salah satu gagasan yang muncul dalam pembahasan PFII adalah universal banking.

Konsep ini memungkinkan bank menawarkan kegiatan perbankan komersial dan investment banking secara lebih terintegrasi, mulai dari penghimpunan dana, kredit, pembayaran, penjaminan efek, manajemen aset, hingga konsultasi.

Sistem perbankan Indonesia saat ini sebenarnya sudah menawarkan banyak layanan tersebut, tetapi sejumlah aktivitas dilakukan melalui anak perusahaan berbeda.

Universal banking memungkinkan lebih banyak layanan diberikan melalui satu struktur yang terintegrasi.

UU PFII tidak secara eksplisit memasukkan pasal khusus mengenai universal banking. Namun ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sektor keuangan dapat diatur melalui regulasi PFII.

13. Universal Banking Bisa Menarik Bank Global, tetapi Ada Risikonya

Dari perspektif bisnis, model universal banking dapat membuat PFII lebih kompetitif karena bank global dapat memberikan layanan lebih lengkap kepada nasabah dari satu ekosistem.

Namun semakin banyak aktivitas yang berada dalam satu institusi, semakin kompleks risiko yang harus diawasi.

Risikonya mencakup konflik kepentingan, leverage, keterkaitan antara aktivitas investment banking dan commercial banking, hingga potensi penularan kerugian dari satu lini ke lini lain.

Karena itu, universal banking baru menjadi keunggulan jika PFII memiliki kemampuan pengawasan dan manajemen risiko yang sebanding dengan kompleksitas produknya.

14. Mengapa Sosok Gubernur PFII Sangat Penting?

PFII harus mendapatkan kepercayaan bahkan sebelum kawasan tersebut memiliki sejarah operasi.

Itulah sebabnya kredibilitas pemimpin awalnya memiliki bobot besar.

Gubernur pertama perlu meyakinkan lembaga keuangan internasional bahwa PFII tidak sekadar proyek pemerintah jangka pendek, tetapi yurisdiksi keuangan yang memiliki aturan konsisten, tata kelola kuat, dan dukungan politik jangka panjang.

Pemimpin PFII juga harus mampu menjembatani dua karakter yang terkadang bertentangan: regulator yang berhati-hati dan investor global yang menginginkan fleksibilitas.

Tugas Strategis Gubernur PFII Ujiannya
Membangun Regulasi Fleksibel tanpa kehilangan prudential standard
Menarik Investor Global Bersaing dengan Singapura, Hong Kong dan Dubai
Membangun Kredibilitas Meyakinkan pasar atas kepastian hukum
Mengembangkan Produk Wealth management, investment banking, climate finance
Koordinasi Regulator Menyelaraskan PFII dengan BI, OJK dan pemerintah
Menjaga Kepentingan Nasional Memastikan modal global masuk ke sektor produktif

15. PFII Berpotensi Mengubah Pasar Keuangan Indonesia

Jika berhasil, dampak PFII dapat jauh melampaui sebuah kawasan finansial.

Masuknya bank internasional, investment bank, fund manager dan pengelola kekayaan dapat meningkatkan likuiditas pasar, memperbesar sumber pendanaan korporasi, memperluas instrumen investasi, serta membuka akses perusahaan Indonesia terhadap modal global.

Pasar obligasi, saham, project financing, structured finance, asset management, dan wealth management berpotensi memperoleh aktivitas tambahan.

Tetapi hasil tersebut hanya terjadi jika modal yang masuk benar-benar digunakan untuk transaksi dan investasi di Indonesia, bukan sekadar pencatatan perusahaan atau pemindahan struktur legal.

16. Rp500 Triliun Itu Besar, tetapi Jangan Terpaku pada Angka

Estimasi Rp300 triliun–Rp500 triliun tentu menarik perhatian. Namun ukuran keberhasilan PFII sebaiknya tidak hanya dihitung dari nominal dana.

Investor juga perlu melihat jenis dana yang masuk.

Modal jangka panjang untuk infrastruktur, hilirisasi, energi, dan ekspansi korporasi memiliki dampak ekonomi berbeda dibandingkan dana jangka pendek yang hanya mengejar perbedaan yield.

PFII akan jauh lebih bernilai bagi perekonomian jika berhasil mengubah dana global menjadi investasi produktif, penciptaan lapangan kerja, pendalaman pasar keuangan, dan transfer kemampuan ke sektor jasa keuangan domestik.

17. Apa yang Perlu Dipantau Berikutnya?

Ada lima perkembangan yang akan menentukan apakah PFII mulai bergerak dari konsep menjadi pusat keuangan yang nyata.

Agenda Berikutnya Mengapa Penting?
Pengumuman Gubernur PFII Menentukan figur yang akan membangun kredibilitas awal
Lokasi PFII Menentukan bentuk dan positioning pusat finansial
Aturan Turunan Menentukan pajak, lisensi, produk dan pengawasan
Investor Pertama Menjadi bukti apakah daya tarik PFII nyata
Dana yang Benar-benar Masuk Menguji estimasi Rp300–500 triliun
Bottom Line:
Muliaman Hadad dan Pahala Mansury memiliki profil yang sama-sama relevan untuk memimpin PFII, tetapi pemerintah belum mengonfirmasi keduanya sebagai kandidat resmi. Pertanyaan yang lebih besar juga bukan sekadar siapa gubernurnya. Dengan target menarik modal hingga lebih dari Rp500 triliun dan ambisi menantang Singapura serta Dubai, PFII harus membuktikan bahwa Indonesia mampu menawarkan kepastian hukum, pengawasan kredibel, produk keuangan kompetitif, dan institusi yang dipercaya investor global. Gubernur pertama akan menjadi wajah dari ujian tersebut.

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)

Siapa calon Gubernur PFII?
Muliaman Hadad dan Pahala Nugraha Mansury disebut sebagai dua nama calon kuat berdasarkan informasi Katadata. Namun pemerintah belum mengonfirmasi keduanya sebagai kandidat resmi. Airlangga Hartarto baru menyatakan bahwa calon gubernur sudah ada dan berasal dari lingkungan pemerintah.
Apa itu PFII?
PFII atau Pusat Finansial Internasional Indonesia adalah pusat keuangan internasional yang dibentuk pemerintah untuk menarik aktivitas dan modal keuangan global serta memperluas sumber pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.
Berapa dana yang ditargetkan masuk melalui PFII?
Estimasi awal pemerintah berada di kisaran Rp300 triliun hingga Rp500 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan potensinya dapat melebihi Rp500 triliun jika strategi menarik investor berhasil.
Apakah sudah ada investor PFII?
Belum ada investor resmi yang diumumkan berdasarkan keterangan pemerintah per 10 Agustus 2026. Penjajakan investor masih berlangsung karena struktur PFII sendiri masih dalam proses pembentukan.
Di mana PFII akan dibangun?
Lokasi belum diputuskan. Pemerintah antara lain mengkaji kawasan milik InJourney di dekat Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, serta Jakarta.
Kapan PFII mulai beroperasi?
Pemerintah menargetkan PFII mulai beroperasi pada akhir 2026, tetapi realisasinya masih bergantung pada penyelesaian struktur organisasi, regulasi, lokasi dan kesiapan kelembagaan.
Apakah PFII akan menggunakan universal banking?
Universal banking pernah diusulkan dalam pembahasan PFII, tetapi UU PFII tidak mencantumkan pengaturan khusus mengenai konsep tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sektor keuangan dapat ditetapkan dalam regulasi turunannya.
Sumber Data: Keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, informasi mengenai kandidat yang diberitakan Katadata, serta informasi DPR mengenai pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Catatan: Muliaman Hadad dan Pahala Nugraha Mansury belum diumumkan pemerintah sebagai kandidat resmi Gubernur PFII. Estimasi dana Rp300 triliun–Rp500 triliun juga merupakan proyeksi potensi dan bukan nilai investasi yang telah memperoleh komitmen.

Analisis Receh.in: Perbandingan profil kandidat, implikasi PFII terhadap pasar keuangan, peran kredibilitas kelembagaan, serta potensi dampak terhadap pendalaman pasar merupakan analisis berdasarkan rancangan dan tujuan PFII serta pengalaman pusat keuangan internasional.

Disclaimer: Artikel ini disusun untuk tujuan informasi dan edukasi ekonomi serta pasar keuangan. Proyeksi potensi investasi dan analisis dampak PFII tidak merupakan rekomendasi investasi.