Receh.in — Pemerintah bersiap membukakan rekening bank bagi sekitar 25 juta warga Indonesia berusia di atas 17 tahun dari kelompok desil 1 hingga desil 4 atau 40% kelompok kesejahteraan terbawah.
Program bertajuk Satu Orang Satu Rekening itu akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI). Pemerintah menyiapkan setoran awal Rp50.000 untuk setiap rekening.
Secara matematis, setoran Rp50.000 untuk 25 juta penerima membutuhkan dana sekitar Rp1,25 triliun. Sementara anggaran awal program yang disiapkan pemerintah mencapai sekitar Rp1,28 triliun.
Selisih tersebut menunjukkan program ini bukan sekadar membagikan saldo awal. Pemerintah juga menyiapkan kegiatan pendukung, termasuk edukasi keuangan.
Siapa 25 Juta Orang yang Akan Dapat Rekening?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan calon penerima merupakan warga berusia lebih dari 17 tahun yang masuk kelompok desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan belum memiliki rekening bank.
Data calon penerima akan dipadankan dengan data Badan Pusat Statistik dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengidentifikasi masyarakat yang memang belum memiliki rekening.
Jumlah 25 juta tersebut merupakan hasil penyisiran dan pencocokan data. Pemerintah sebelumnya sempat memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp3,8 triliun, tetapi kemudian menurunkannya menjadi sekitar Rp1,28 triliun setelah basis penerima diperjelas.
| Komponen Program | Keterangan |
|---|---|
| Sasaran | Sekitar 25 juta orang |
| Usia | Di atas 17 tahun |
| Kelompok | Desil 1–4 DTSEN |
| Syarat utama | Belum memiliki rekening bank |
| Setoran awal | Rp50.000 per rekening |
| Kebutuhan saldo awal | ± Rp1,25 triliun |
| Anggaran program | ± Rp1,28 triliun |
| Bank mitra | BRI dan BSI |
Airlangga menargetkan program tersebut dapat membawa tingkat inklusi keuangan Indonesia mendekati 99%.
Namun pemerintah menekankan tujuan akhirnya bukan sekadar membuat jutaan rekening baru.
Rekening Akan Dipakai untuk Menyalurkan Bantuan Produktif
Rekening tersebut diproyeksikan menjadi infrastruktur untuk penyaluran bantuan dan kegiatan produktif pemerintah.
Ini menjadi pembeda penting. Jika sebuah rekening hanya dibuka dengan saldo Rp50.000 kemudian tidak pernah digunakan lagi, kenaikan jumlah rekening belum tentu berarti kondisi finansial keluarga membaik.
Karena itu pemerintah mulai menggeser perhatian dari sekadar access menuju penggunaan layanan keuangan yang benar-benar memberi manfaat ekonomi.
Rekening bank dapat menjadi pintu masuk bagi pembayaran bantuan sosial, pembiayaan usaha, tabungan, transaksi digital hingga pembentukan riwayat keuangan. Tetapi manfaat tersebut baru muncul apabila rekening aktif digunakan.
Indonesia sebenarnya sudah memiliki tingkat inklusi keuangan yang sangat tinggi.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan OJK, LPS dan BPS mencatat indeks inklusi keuangan sebesar 93,61%, meningkat dari 92,74% pada 2025.
Sementara indeks literasi keuangan mencapai 69,57%, naik dari 66,64% setahun sebelumnya.
| Indikator | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Literasi keuangan | 66,64% | 69,57% |
| Inklusi keuangan | 92,74% | 93,61% |
Keduanya bahkan telah melampaui target RPJMN 2025–2029 untuk tahun 2029, yakni literasi 69,35% dan inklusi 93%.
Tetapi ada kesenjangan yang tetap terlihat: akses terhadap produk keuangan jauh lebih tinggi dibandingkan kemampuan masyarakat memahami dan menggunakannya.
Selisih antara inklusi 93,61% dan literasi 69,57% mencapai sekitar 24 poin persentase. Jadi, semakin banyak orang sudah berhubungan dengan sistem keuangan, tetapi tingkat pemahamannya belum tumbuh secepat aksesnya.
Apakah Literasi Indonesia Benar Sudah di Atas OECD?
Airlangga menyebut tingkat literasi keuangan Indonesia telah berada di atas rata-rata negara OECD.
Secara angka sekilas memang terlihat demikian. SNLIK Indonesia mencatat 69,57%, sementara survei OECD/INFE 2023 mencatat rata-rata skor literasi keuangan negara OECD sekitar 63 dari skala 100.
Namun dua angka tersebut tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung.
SNLIK Indonesia mengukur indeks berdasarkan metodologi OJK, BPS dan LPS yang mencakup pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. OECD/INFE menggunakan instrumen survei internasional tersendiri dengan kombinasi skor pengetahuan, perilaku, dan sikap keuangan.
Karena metodologi dan tahun surveinya berbeda, angka 69,57% Indonesia tidak sebaiknya langsung dibaca sebagai bukti bahwa kemampuan finansial rata-rata masyarakat Indonesia secara definitif sudah lebih tinggi daripada rata-rata OECD.
Justru persoalan yang lebih relevan adalah apa yang terjadi setelah seseorang memperoleh akses ke rekening.
Dari DNKI Menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
Perubahan orientasi itu kemudian dilembagakan pemerintah melalui pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Presiden Prabowo Subianto meresmikan DNKK pada 22 Oktober 2026. Lembaga tersebut menggantikan orientasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada perluasan akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan.
Perubahan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
Konsepnya bergeser dari pertanyaan sederhana, “apakah seseorang sudah mempunyai rekening?” menjadi pertanyaan yang lebih substantif: apakah akses keuangan tersebut membantu keluarga menjadi lebih sejahtera?
Perubahan ini masuk akal ketika tingkat inklusi sudah melewati 90%. Menambah kepemilikan rekening dari 93% menuju 99% tentu masih penting, tetapi manfaat ekonominya akan terbatas apabila rekening tersebut pasif, masyarakat tidak mampu menabung, terus terjebak utang mahal, atau tidak memahami produk keuangan yang digunakannya.
Dengan kata lain, satu orang satu rekening bisa menjadi infrastruktur. Tetapi rekening bukan tujuan akhirnya.
Catatan sasaran: Desil 1–4 menggambarkan empat kelompok desil terbawah dalam distribusi kesejahteraan berdasarkan DTSEN. Istilah tersebut tidak identik dengan status kemiskinan resmi BPS.
Catatan anggaran: Setoran awal Rp50.000 × 25 juta rekening setara Rp1,25 triliun. Anggaran program yang disebut pemerintah sekitar Rp1,28 triliun juga mencakup kebutuhan program lainnya, termasuk edukasi keuangan.
Catatan literasi OECD: Angka SNLIK Indonesia dan skor OECD/INFE berasal dari metodologi dan periode survei yang berbeda sehingga tidak dapat diperbandingkan secara langsung hanya dengan melihat angka persentasenya.
0 Komentar