Receh.in — Riwayat kepemilikan saham Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir di PT Supra Sekuritas Indonesia kembali menjadi perhatian setelah perusahaan efek tersebut dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Center for Economic Research Parameter (CERPA) meminta publik tidak langsung menghubungkan kepemilikan saham minoritas Pandu dengan pelanggaran yang ditemukan regulator. Namun, persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai transparansi kepemilikan investasi pribadi pejabat pengelola dana negara.
Pengamat ekonomi CERPA Danang Ariwibowo menilai penilaian publik seharusnya didasarkan pada temuan regulator dan bukti keterlibatan seseorang, bukan semata-mata hubungan kepemilikan saham.
Dalam keterangan tertulis pada Selasa (10/11/2026), Danang menyatakan Pandu merupakan investor pasif yang tidak terlibat dalam kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan Supra Sekuritas.
Meski demikian, kepemilikan saham, kewenangan manajerial, dan potensi benturan kepentingan merupakan persoalan berbeda yang perlu dinilai berdasarkan fakta serta periode terjadinya masing-masing peristiwa.
Supra Sekuritas Didenda OJK dalam Kasus Perdagangan Saham DSSA
Polemik bermula dari pengumuman OJK pada 16 Oktober 2026 mengenai sanksi terhadap sejumlah pihak terkait perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dan penawaran umum saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) serta PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).
Dalam pemeriksaan perdagangan saham DSSA, OJK menemukan praktik manipulasi pasar oleh sejumlah nasabah melalui beberapa anggota bursa. Regulator menyebut tindakan tersebut berlangsung secara terencana dan terstruktur.
OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan sekuritas karena pelanggaran ketentuan terkait pengendalian internal dan penerapan program antipencucian uang.
Salah satu perusahaan yang dikenai sanksi adalah PT Supra Sekuritas Indonesia, dengan denda sebesar Rp1,4 miliar berdasarkan surat sanksi tertanggal 16 Oktober 2026.
Kasus tersebut perlu dibedakan dari sanksi utama terhadap pihak yang dinyatakan melakukan manipulasi perdagangan. Denda administratif yang dikenakan kepada Supra Sekuritas berkaitan dengan kewajiban kepatuhan perusahaan efek.
Dalam publikasi OJK mengenai sanksi tersebut, Pandu Sjahrir tidak tercantum sebagai pihak yang dikenai hukuman.
Pandu Pernah Memiliki 27,5% Saham Supra Sekuritas Secara Tidak Langsung
Perhatian publik terhadap Pandu muncul karena riwayat kepemilikannya di Supra Sekuritas.
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan sebelumnya, Pandu memiliki kepentingan ekonomi sekitar 27,5% di perusahaan sekuritas tersebut melalui PT Asha Artha Sehati.
Pandu menjelaskan bahwa investasi tersebut dilakukan sejak 2023 dan bersifat pasif. Ia menyatakan tidak pernah menjadi direksi, komisaris, ataupun bagian dari manajemen Supra Sekuritas.
Menurut keterangannya, kepemilikan tersebut juga tidak memberikan kendali terhadap aktivitas operasional perusahaan.
Danang Ariwibowo menilai perbedaan antara pemegang saham pasif dan pengurus perusahaan perlu diperhatikan sebelum mengaitkan seseorang dengan pelanggaran yang dilakukan suatu perusahaan.
Dalam hukum perseroan, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, sedangkan komisaris menjalankan fungsi pengawasan. Pemegang saham tidak otomatis bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh keputusan operasional perusahaan.
Namun, status sebagai pemegang saham minoritas atau pasif juga bukan kekebalan hukum. Jika terdapat bukti seseorang memberikan instruksi, memfasilitasi, atau terlibat langsung dalam pelanggaran, tanggung jawabnya tetap dapat dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Waktu Pelepasan Saham Perlu Diluruskan
Dalam keterangannya pada 4 November 2026, Pandu menyatakan proses pelepasan saham Supra Sekuritas telah dimulai sejak 1 Juni 2026.
Artinya, proses tersebut berlangsung lebih dari empat bulan sebelum OJK menetapkan sanksi pada 16 Oktober 2026.
Namun, terdapat detail kronologi yang perlu diperjelas.
Pandu resmi ditunjuk sebagai CIO Danantara Indonesia pada 24 Februari 2025. Dengan demikian, proses pelepasan saham yang disebut dimulai pada Juni 2026 berlangsung setelah ia menjabat di Danantara, bukan sebelum bergabung.
| Waktu | Peristiwa |
|---|---|
| 2023 | Pandu menyatakan mulai memiliki investasi minoritas di Supra Sekuritas |
| 24 Februari 2025 | Pandu ditunjuk sebagai CIO Danantara Indonesia |
| 1 Juni 2026 | Proses pelepasan kepemilikan disebut mulai berjalan |
| 16 Oktober 2026 | OJK menetapkan sanksi terkait perdagangan DSSA serta penawaran saham BREN dan CUAN |
| 4 November 2026 | Pandu memberikan penjelasan mengenai status investasi dan proses divestasi |
| 10 November 2026 | CERPA meminta publik menghindari spekulasi mengenai keterlibatan Pandu |
Perbedaan antara tanggal dimulainya proses divestasi dan tanggal penyelesaian pengalihan kepemilikan juga penting.
Keterangan bahwa proses pelepasan telah dimulai pada Juni 2026 tidak dengan sendirinya memastikan bahwa seluruh hak kepemilikan telah berpindah pada tanggal tersebut.
Untuk memastikan kapan kepemilikan berakhir secara hukum, diperlukan informasi mengenai tanggal penyelesaian transaksi dan perubahan dokumen pemegang saham.
Apakah Kepemilikan Saham Pasif Menimbulkan Konflik Kepentingan?
Danang menilai pelepasan saham merupakan langkah mitigasi yang relevan untuk menghindari kemungkinan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas di Danantara.
Ia juga mengemukakan bahwa Danantara tidak memiliki riwayat transaksi maupun penempatan investasi melalui Supra Sekuritas.
Keterangan serupa sebelumnya disampaikan Pandu, yang menegaskan tidak pernah terdapat hubungan transaksi antara Danantara dan Supra Sekuritas.
Namun, penilaian mengenai konflik kepentingan tidak selalu terbatas pada ada atau tidaknya transaksi langsung antara dua lembaga.
Konflik kepentingan dapat berkaitan dengan kepemilikan finansial, kewenangan mengambil keputusan, akses terhadap informasi, ataupun hubungan bisnis yang berpotensi memengaruhi independensi seseorang.
Karena itu, penilaian tata kelola perlu memperhatikan apakah kepemilikan tersebut telah dilaporkan, bagaimana potensi benturan kepentingan dikelola, dan kapan proses pelepasannya benar-benar selesai.
Di sisi lain, keberadaan potensi konflik kepentingan tidak otomatis membuktikan telah terjadi penyalahgunaan jabatan.
Perlu ada dasar fakta untuk membedakan risiko yang harus dikelola secara administratif dari pelanggaran hukum yang memerlukan pembuktian tersendiri.
Tata Kelola Danantara dan Kepercayaan Investor
Persoalan ini relevan karena Danantara merupakan lembaga yang menjalankan mandat pengelolaan investasi strategis negara.
Pejabat yang mengambil keputusan investasi menghadapi tuntutan transparansi dan independensi yang tinggi, terutama ketika memiliki riwayat kepentingan ekonomi pada perusahaan di sektor keuangan.
Pandu sendiri menyatakan bahwa ia secara berkala mengevaluasi portofolio investasinya agar sejalan dengan prinsip tata kelola dan tidak menimbulkan benturan kepentingan.
Ia juga menyatakan mendukung penegakan aturan OJK secara konsisten terhadap semua pelaku pasar.
Namun, kepercayaan investor tidak hanya dibentuk oleh pernyataan mengenai kepatuhan. Kejelasan struktur kepemilikan, dokumentasi divestasi, dan mekanisme penanganan konflik kepentingan juga menjadi bagian penting dari akuntabilitas.
Dalam kasus Supra Sekuritas, dua kesimpulan perlu dijaga secara bersamaan.
Pertama, tidak ada dasar dari pengumuman sanksi OJK untuk menyatakan Pandu secara pribadi terbukti melakukan pelanggaran pasar modal.
Kedua, pertanyaan mengenai waktu pelepasan saham dan pengelolaan potensi konflik kepentingan tetap merupakan persoalan tata kelola yang dapat dijelaskan melalui dokumen dan informasi yang dapat diverifikasi.
Dengan pendekatan tersebut, pembahasan publik tidak perlu bergantung pada spekulasi ataupun pembelaan yang melampaui bukti yang tersedia.
Kepemilikan saham minoritas tidak otomatis membuat seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran perusahaan. Namun, status investor pasif juga tidak menghapus kebutuhan transparansi bagi pejabat pengelola investasi negara. Dalam kasus Pandu Sjahrir, kronologi menjadi penting: ia menjabat CIO Danantara sejak Februari 2025, sementara proses pelepasan saham Supra Sekuritas disebut dimulai Juni 2026. Kejelasan tanggal penyelesaian divestasi dan pengelolaan potensi konflik kepentingan akan memberikan dasar penilaian yang lebih kuat daripada spekulasi.
Siaran Pers OJK Nomor SP 193/OJK/DKPU/X/2026 tanggal 16 Oktober 2026 dan SP 197/OJK/DKPU/X/2026 tanggal 21 Oktober 2026; keterangan Pandu Sjahrir pada 4 November 2026; pernyataan Danang Ariwibowo dari CERPA pada 10 November 2026 sebagaimana materi pemberitaan; Bisnis Indonesia; Katadata; serta publikasi penunjukan CIO Danantara pada 24 Februari 2025. Tidak disebutnya Pandu dalam daftar sanksi OJK tidak ditafsirkan sebagai hasil pemeriksaan menyeluruh atas seluruh aspek kepemilikan pribadinya.
.png)
0 Komentar