Ticker

8/recent/ticker-posts

Download PDF Aturan Baru PMK dari Pajak Kripto hingga PPN Bangun Rumah

 


Receh.in – Kementerian Keuangan baru saja merilis sejumlah aturan baru yang merupakan turunan dari Undang-undang (UU) No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP).

Regulasi dalam level Peraturan Menteri Keuangan (PMK) itu terkait dengan perubahan tarif pajak, maupun jenis barang dan jasa baru yang dikenai pajak seperti misalnya transaksi aset kripto.

Untuk PPN, UU HPP mengatur perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan melakukan pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN.

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya akan diberikan fasilitas dibebaskan PPN.

Pemerintah juga menetapkan tarif tunggal untuk PPN. Kenaikan tarif PPN disepakati untuk dilakukan secara bertahap, yaitu menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025. 

Berikut adalah daftar aturan turunan UU HPP beserta pokok-pokok pengaturannya, serta berkas salinan .pdf yang dapat kalian download. Sumber asli bahan ini adalah https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home.

 

1. PMK Nomor 58/PMK.03/2022

Meta

Keterangan

Kode

58/PMK.03/2022

Judul

Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

58

Tahun

2022

Tajuk Entri Utama

Kementerian Keuangan

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2022

Tanggal Berlaku Efektif

01 Mei 2022

Baca atau download 

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh rekanan meliputi penyerahan kepada Instansi Pemerintah dan pihak selain Instansi Pemerintah dalam Sistem Informasi Pengadaan.

b. Pihak Lain sebagai pemungut atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan terdiri dari Ritel Daring Pengadaan dan Marketplace Pengadaan.

c. Pajak yang dipungut oleh Pihak Lain meliputi PPh Pasal 22, PPN, atau PPN dan PPnBM.

 

2. PMK Nomor 59/PMK.03/2022

Meta

Keterangan

Kode

59/PMK.03/2022

Judul

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

59

Tahun

2022

Tajuk Entri Utama

Kementerian Keuangan

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2022

Tanggal Berlaku Efektif

01 Mei 2022

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mengatur pengecualian pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh Instansi Pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

b. Mengatur perlakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi sama dengan perlakuan untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah pusat.

Baca dan download Pdf


3. PMK Nomor 60/PMK.03/2022

Meta

Keterangan

Kode

60/PMK.03/2022

Judul

Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

60

Tahun

2022

Tajuk Entri Utama

Kementerian Keuangan

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2022

Tanggal Berlaku Efektif

01-Apr-22

Baca dan Download


4. PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Meta

Keterangan

Kode

61/PMK.03/2022

Judul

Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

61

Tahun

2022

Tajuk Entri Utama

Kementerian Keuangan

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2022

Tanggal Berlaku Efektif

01-Apr-22

Baca dan Download pdf

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

a. Termasuk dalam pengertian KMS yaitu kegiatan membangun yang menambah luas bangunan yang sudah ada sebelumnya, dan kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan namun Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain.

b. PPN Terutang (besaran tertentu) = (20% x Tarif PPN sesuai Pasal 7 ayat (1)) x DPP atau 2,2% dari DPP yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022.

c. DPP PPN KMS yaitu berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

d. PPN atas KMS yg telah disetor dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan dan pengisian SSP.

5. PMK Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquified Petroleum Gas Tertentu.

Meta

Keterangan

Kode

62/PMK.03/2022

Judul

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

62

Tahun

2022

Tajuk Entri Utama

Kementerian Keuangan

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2022

Tanggal Berlaku Efektif

01-Apr-22

Baca dan Download

Pokok pengaturan PMK:

a. Atas bagian harga yang disubsidi, PPN dibayar oleh Pemerintah. Adapun bagian harga tidak disubsidi, PPN dibayar oleh pembeli.

b. PPN yang terutang atas penyerahan bagian harga yang tidak disubsidi:

1) pada titik serah badan usaha dihitung menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain

2) pada titik serah agen dan pangkalan dipungut dan disetor menggunakan besaran tertentu.

c. Saat pembuatan faktur pajak atas bagian harga yang disubsidi yaitu pada saat badan usaha mengajukan permintaan pembayaran subsidi kepada KPA, dan untuk bagian harga yang tidak disubsidi dibuat pada saat badan usaha, agen dan pangkalan menyerahkan Liquefied Petroleum Gas Tertentu, atau pada saat pembayaran, dalam hal pembayaran mendahului penyerahan.


6. PMK Nomor 63/PMK.03/2022 Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau


Meta

Keterangan

Kode

63/PMK.03/2022

Judul

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

63

Tahun

2022

Tajuk Entri Utama

Kementerian Keuangan

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2022

Tanggal Berlaku Efektif

01-Apr-22

Baca dan Download Pdf


7. PMK No 64/PMK.03/2022 Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

Meta

Keterangan

Kode

64/PMK.03/2022

Judul

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

64

Tahun

2022

Tajuk Entri Utama

Kementerian Keuangan

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2022

Tanggal Berlaku Efektif

01-Apr-22

Baca dan Download


8. PMK No. 65/PMK.03/2022 Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas

Meta

Keterangan

Kode

65/PMK.03/2022

Judul

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

65

Tahun

2022

Tajuk Entri Utama

Kementerian Keuangan

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2022

Tanggal Berlaku Efektif

01-Apr-22

Baca dan Download pdf

9. PMK No 66/PMK.03/2022 Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Meta

Keterangan

Kode

66/PMK.03/2022

Judul

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

66

Tahun

2022

Tajuk Entri Utama

Kementerian Keuangan

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2022

Tanggal Berlaku Efektif

01-Apr-22

Baca dan Download pdf


10. PMK No 67/PMK.03/2022 Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi

Meta

Keterangan

Kode

67/PMK.03/2022

Judul

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

67

Tahun

2022

Tajuk Entri Utama

Kementerian Keuangan

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2022

Tanggal Berlaku Efektif

01-Apr-22

Baca dan Download pdf


11. PMK No 68/PMK.03/2022 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Meta

Keterangan

Kode

68/PMK.03/2022

Judul

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

68

Tahun

2022

Tajuk Entri Utama

Kementerian Keuangan

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2022

Tanggal Berlaku Efektif

01 Mei 2022

Baca dan Download Pdf


12. PMK No 69/PMK.03/2022 Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Meta

Keterangan

Kode

69/PMK.03/2022

Judul

Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

69

Tahun

2022

Tajuk Entri Utama

Kementerian Keuangan

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2022

Tanggal Berlaku Efektif

01 Mei 2022

Baca atau download .pdf


13. PMK No 70/PMK.03/2022 

Tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Meta

Keterangan

Kode

70/PMK.03/2022

Judul

Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

70

Tahun

2022

Tajuk Entri Utama

Kementerian Keuangan

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2022

Tanggal Berlaku Efektif

01-Apr-22


Baca atau download pdf


14. PMK No 71/PMK.03/2022 Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu

Meta

Keterangan

Kode

71/PMK.03/2022

Judul

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

71

Tahun

2022

Tajuk Entri Utama

Kementerian Keuangan

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2022

Tanggal Berlaku Efektif

01-Apr-22

Baca atau download pdf

Posting Komentar

0 Komentar