Di tengah meningkatnya ketegangan global, terutama setelah Selat Hormuz secara efektif “dipersenjatai” dalam krisis Iran, sejumlah analis di China mulai mempertanyakan apakah prinsip lama non-intervensi masih relevan bagi Beijing.
Dilansir SCMP, Seorang penasihat pemerintah China terkemuka, Zheng Yongnian, menilai China perlu bergerak melampaui doktrin non-intervensi yang kaku dan mulai mengambil tindakan terbatas untuk melindungi kepentingannya di luar negeri.
Dalam wawancara yang dipublikasikan pada Senin, Zheng menyerukan konsep baru yang ia sebut “intervention 2.0”, yakni pendekatan yang lebih aktif namun tetap menghindari gaya dominasi atau tekanan keras ala Amerika Serikat.
Menurut Zheng, komitmen China terhadap “non-intervensi absolut” semakin sulit dipertahankan di tengah meningkatnya kondisi dunia yang ia sebut sebagai “hukum rimba”—sebuah situasi di mana kekuatan besar bertindak berdasarkan kepentingan sendiri tanpa aturan yang jelas. Kondisi ini terlihat dalam dinamika kekuasaan yang terjadi di sekitar konflik Iran.
Pandangan tersebut dipublikasikan oleh Greater Bay Area Review, sebuah akun media sosial yang berafiliasi dengan Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, tempat Zheng menjabat sebagai dekan sekolah kebijakan publik.
Krisis Energi dan Selat Hormuz
Ketegangan global meningkat setelah Iran menghentikan lalu lintas kapal kargo melalui Strait of Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dunia.
Langkah ini diambil setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, hampir dua minggu sebelumnya.
Iran juga dilaporkan menargetkan fasilitas minyak di negara-negara Teluk dalam upaya memberikan tekanan ekonomi global.
Sebagai respons, pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump mengumumkan pelepasan 172 juta barel minyak dari cadangan strategis nasional. Langkah ini bertujuan menurunkan harga minyak dan menstabilkan pasar energi global.
Selain itu, negara-negara anggota International Energy Agency (IEA) juga sepakat melepas 400 juta barel minyak, yang menjadi pelepasan cadangan bersama terbesar dalam sejarah organisasi tersebut.
Dunia Masuk Fase “Hukum Rimba”
Zheng membandingkan situasi saat ini dengan krisis minyak pada 1970-an, namun menilai kondisi global kini berbeda karena pasokan energi telah lebih beragam, dengan sumber dari Amerika Serikat, Rusia, Amerika Latin, dan Timur Tengah.
Ia menggambarkan kondisi dunia saat ini sebagai kembali ke “state of nature”, istilah yang dipopulerkan oleh filsuf Inggris Thomas Hobbes untuk menggambarkan dunia tanpa aturan yang jelas.
Menurut Zheng, sistem internasional saat ini memasuki fase “hutan rimba geopolitik”, ditandai oleh beberapa hal:
- runtuhnya tatanan global pasca-Perang Dingin
- meningkatnya aksi militer sepihak dan sanksi oleh negara besar
- belum munculnya sistem internasional baru yang stabil
Dalam situasi tersebut, negara-negara cenderung bertindak berdasarkan kepentingan sendiri, menciptakan dinamika “ikan besar memakan ikan kecil”, yang membuat negara kecil dan menengah rentan dieksploitasi.
“Semua tatanan dunia biasanya lahir setelah umat manusia
mengalami bencana dan kerugian yang tak tertahankan,” ujar Zheng.
“Karena itu kita harus siap secara mental menghadapi proses panjang dalam
pembentukan tatanan baru.”
China Tidak Bisa Lagi Menjadi Penonton
Menurut Zheng, China tidak bisa lagi hanya menjadi pengamat pasif, terutama karena kepentingan ekonominya di luar negeri sangat besar.
Ia mencontohkan negara-negara seperti Venezuela dan Iran, tempat investasi dan kepentingan China cukup signifikan.
Zheng tetap menegaskan bahwa prinsip non-aliansi merupakan fondasi penting diplomasi China sejak 1950-an dan telah membantu mencegah konfrontasi langsung selama Perang Dingin.
Namun doktrin non-intervensi tradisional, menurutnya, kini perlu ditinjau ulang dan disesuaikan.
Ia menegaskan bahwa China tidak boleh meniru praktik Amerika Serikat seperti perubahan rezim atau revolusi warna di negara lain. Namun Beijing tetap perlu mengembangkan pendekatan baru yang lebih fleksibel.
Konsep “Intervention 2.0”
Zheng mengusulkan bentuk intervensi yang terbatas dan defensif, yang hanya dilakukan dalam kondisi tertentu.
Ia menyebut tiga situasi yang dapat membenarkan intervensi aktif oleh China:
- Jika negara tuan rumah gagal melindungi aset atau kontrak China.
- Jika negara lain secara langsung melanggar kepentingan China di luar negeri.
- Jika ancaman eksternal seperti terorisme, separatisme, atau kejahatan lintas negara mengganggu stabilitas domestik China.
Dengan semakin banyak perusahaan dan warga China yang beroperasi di luar negeri, Beijing dinilai perlu lebih aktif melindungi kepentingannya.
Zheng mencontohkan beberapa kasus seperti:
- upaya Amerika Serikat mengambil kembali kendali atas Terusan Panama
- maraknya penipuan telekomunikasi lintas negara yang menargetkan warga China
Namun ia menegaskan bahwa metode intervensi yang “hegemonik atau seperti perampokan” ala Amerika Serikat harus dihindari.
Menuju Peran Global yang Lebih Besar
Zheng juga menyinggung bahwa dunia kini secara de facto berada dalam struktur G2, di mana Amerika Serikat dan China menjadi dua kekuatan utama.
Dalam situasi ini, China harus tetap menjaga stabilitas strategis sekaligus memikul tanggung jawab sebagai kekuatan besar global.
“Walaupun Amerika Serikat sedang berusaha membangun tatanannya sendiri, peran China tetap sangat penting,” ujarnya.
Perdebatan di Kalangan Akademisi
Pandangan Zheng mendapat respons dari akademisi lain.
Pang Zhongying, profesor hubungan internasional di Sichuan University, menilai gagasan tersebut sejalan dengan ambisi global China.
Menurutnya, diplomasi China telah melalui beberapa tahap evolusi:
- menolak intervensi asing
- menegaskan prinsip non-intervensi
- mulai mengeksplorasi keterlibatan terbatas dalam konflik regional
Pendekatan baru ini sering disebut sebagai “intervensi dengan karakteristik China”.
Namun Pang juga mengingatkan bahwa konsep “intervention 2.0” masih terlalu abstrak untuk langsung diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.
Ia menilai diplomasi China saat ini cenderung berhati-hati, terutama dalam isu sensitif seperti perang di Ukraina dan konflik Iran.
Pendekatan tersebut bukan berarti kembali pada non-intervensi lama, melainkan penyesuaian taktis.
Dalam praktiknya, kebijakan luar negeri China saat ini mencoba menyeimbangkan dua hal:
- memainkan peran global yang lebih besar
- menghindari keterlibatan militer atau politik yang mahal dan berisiko.
.jpeg)
0 Komentar