Daftar IsiTampilkan

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan solusi untuk mengurangi beban keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan emiten konstruksi BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) yang berkaitan dengan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC). Keputusan tersebut disebut telah diambil dan tinggal menunggu penyelesaian administrasi dalam beberapa pekan ke depan.

Ringkasan
  • Danantara menyatakan solusi atas beban keuangan KCIC yang ditanggung KAI dan WIKA telah diputuskan dan ditargetkan rampung dalam beberapa pekan.
  • Pemerintah mengindikasikan skema penyelesaian dilakukan melalui pengambilalihan (takeover) atau hibah, meski detailnya belum diumumkan.
  • Penyelesaian ini menjadi bagian dari agenda restrukturisasi BUMN yang dilakukan Danantara, termasuk terhadap Pos Indonesia, Grup Adhi Karya, dan BUMN properti.

Pernyataan itu disampaikan Dony usai menghadiri Presidential Briefing Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Menurut Dony, penyelesaian persoalan KCIC merupakan bagian dari agenda besar Danantara membenahi berbagai persoalan keuangan yang diwarisi sejumlah BUMN sebelum dilakukan konsolidasi.

"Jadi juga teman-teman perlu tahu ya. Mesti dilihat perspektif yang lebih luas mengenai BUMN ini. Kami ini yang baru ini kan sebenarnya menyelesaikan problem-problem yang ada," ujar Dony.

Dia mengatakan persoalan yang dihadapi BUMN tidak hanya berkaitan dengan KCIC, tetapi juga mencakup sejumlah perusahaan pelat merah lain yang masih menghadapi tantangan keuangan.

"Problem-problem ini kan sudah ada sebelumnya dengan dimensi yang luar biasa besarnya. Nah tentu energinya juga terbatas. Satu-satu harus diberesin. Ini belum selesai. Masih banyak," katanya.

Selain KCIC, Dony menyebut PT Pos Indonesia, Grup Adhi Karya, hingga sejumlah perusahaan properti BUMN juga masih menjadi bagian dari agenda restrukturisasi pemerintah.

"Ya tentu kemarin juga lihat PT Pos masih punya problem. Kemudian Adhi, Adhi Properti. Itu masih satu-satu diberesin. Itu kan peninggalan-peninggalan yang harus dibereskan pada saat ini."

 

WIKA Masih Menanggung Beban KCIC

Dony mengakui WIKA masih menanggung beban keuangan akibat kepemilikannya di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), termasuk adanya tagihan yang hingga kini belum terselesaikan.

"WIKA terbebani, mereka punya saham di KCIC. Ada tagihan dia yang juga belum di-settle. Ini menjadi beban buat mereka," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah memastikan persoalan tersebut tidak akan dibiarkan berlarut-larut.

"Pada akhirnya harus kita selesaikan. Tidak mungkin kita diamkan. Saya hanya berupaya menyelesaikan satu-satu supaya semuanya menjadi proper dan benar."

 

Pemerintah Isyaratkan Skema Takeover

Saat ditanya mengenai skema penyelesaian beban yang ditanggung KAI dan WIKA, Dony menyebut keputusan pemerintah sebenarnya telah diambil. Kini prosesnya tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

"Ini juga termasuk. Yang menyelesaikan kan saya. Keputusannya sudah ada. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ini akan segera beres."

Dony juga mengisyaratkan salah satu opsi yang disiapkan adalah pengambilalihan (takeover) beban tersebut oleh pemerintah.

Ketika ditanya apakah skemanya berupa takeover pemerintah, Dony tidak membantah.

"Insya Allah kemungkinan akan dilakukan dengan pola demikian. Akan dihibahkan."

Namun, ia belum bersedia menjelaskan lebih rinci bentuk kebijakan tersebut dan menyatakan pengumuman resmi akan dilakukan setelah seluruh proses rampung.

"Lagi menunggu, semoga segera."

Pernyataan Dony menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah menyiapkan restrukturisasi pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang selama ini membebani neraca sejumlah BUMN, terutama KAI dan WIKA. Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda penyehatan BUMN di bawah koordinasi Danantara.