Receh.in— Pasar modal Indonesia mengalami guncangan hebat pada perdagangan Rabu (21/1/2026). Sentimen negatif datang bertubi-tubi, mulai dari tindakan tegas pemerintah mencabut izin usaha tambang dan hutan, melemahnya nilai tukar rupiah, hingga penantian kritis terhadap suku bunga Bank Indonesia (BI Rate). Kondisi ini menciptakan pemandangan kontras di bursa: saham konglomerasi besar bertumbangan, sementara emiten emas melaju sendirian.
Pukulan terberat dirasakan oleh raksasa grup konglomerasi, PT Astra International Tbk. (ASII) dan anak usahanya, PT United Tractors Tbk. (UNTR). Berdasarkan data penutupan pasar, saham UNTR ambles 14,93% ke level Rp27.200, sementara induknya, ASII, terkoreksi tajam 9,28% ke posisi Rp6.600. Kejatuhan ini dipicu oleh pengumuman resmi pemerintah mengenai pencabutan izin operasional PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe di Sumatra Utara.
Krisis Martabe: Potensi Kehilangan Pendapatan Rp5,2 Triliun
Langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan, termasuk Agincourt milik UNTR, didasari oleh hasil investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Perusahaan-perusahaan ini dituding melakukan pelanggaran pemanfaatan hutan yang berkontribusi pada bencana banjir bandang di wilayah Sumatra akhir tahun lalu. Bagi UNTR, dampak kehilangan Martabe adalah sebuah mimpi buruk fundamental.
Analis Sucor Sekuritas, Yoga Ahmad Gifari, memperkirakan bahwa jika Tambang Martabe berhenti beroperasi secara permanen, UNTR berisiko kehilangan laba bersih sekitar Rp433 miliar per bulan atau Rp5,2 triliun per tahun. Angka ini setara dengan penurunan 24% laba bersih tahunan secara year-on-year (YoY). Penghentian ini juga membuat pendapatan UNTR kembali terkonsentrasi pada batu bara, sehingga meningkatkan risiko volatilitas harga komoditas tersebut.
Selain kehilangan pemasukan, UNTR juga dibayangi denda lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menuntut ganti rugi sebesar Rp200,99 miliar serta tindakan pemulihan lingkungan. Jika tuntutan ini dikabulkan hakim, arus kas perusahaan dipastikan akan semakin tertekan di tengah upaya mereka melakukan transisi energi.
Nasib Toba Pulp Lestari (INRU) dan Ancaman Bahan Baku
Ketegasan pemerintah juga memukul PT Toba & Pulp Lestari Tbk. (INRU). Emiten produsen bubuk kertas ini turut masuk dalam daftar 22 perusahaan yang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)-nya dicabut. Manajemen INRU dalam keterbukaan informasi mengakui bahwa pencabutan izin ini berisiko memutus rantai pasok bahan baku kayu mereka secara total.
Saat ini, INRU masih melakukan koordinasi aktif dengan Kementerian Kehutanan untuk mengklarifikasi status operasional mereka. Namun, pasar bereaksi negatif karena hilangnya konsesi hutan seluas total 1 juta hektare (secara kolektif dengan perusahaan lain) merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi berkompromi terhadap pelanggaran lingkungan, meskipun pelakunya adalah pemain besar di industri.
Penyelamat di Tengah Badai: Rekor Harga Emas Dunia
Di saat sepuluh sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI) jatuh ke zona merah, sektor industri dasar—khususnya emiten tambang emas—justru pesta pora. Harga emas global yang menembus rekor tertinggi sepanjang masa (all time high) di level US$4.700 per ons menjadi bahan bakar utama. Tensi geopolitik yang memanas di Timur Tengah dan Greenland mendorong investor memburu aset safe haven.
Saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) melesat 5,30% ke level 3.380, sementara PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) naik 3,05%. Bahkan, harga emas diprediksi bisa menyentuh US$5.000 per ons pada Februari mendatang. Kontras ini menunjukkan bahwa di tengah krisis izin usaha domestik, faktor eksternal global masih mampu memberikan ruang napas bagi sebagian kecil investor di sektor komoditas logam mulia.
Rupiah Tertekan Jelang Putusan BI Rate
Melengkapi tekanan di pasar saham, nilai tukar rupiah terpantau rapuh dan dibuka terkoreksi ke posisi Rp16.957 per dolar AS. Pelemahan ini terjadi beberapa jam sebelum Bank Indonesia mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) siang ini. Mayoritas ekonom memprediksi BI akan mempertahankan suku bunga (BI Rate) di level 4,75%.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebutkan bahwa menahan suku bunga adalah langkah paling realistis bagi BI untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengelola ekspektasi inflasi. Di tengah ketidakpastian fiskal dan risiko hengkangnya dana asing (capital outflow) akibat sentimen negatif emiten besar, Bank Indonesia diharapkan mampu memberikan sinyal stabilitas untuk menenangkan pasar yang sedang bergejolak.
0 Komentar