Receh.in— Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali menunjukkan pelemahan pada pembukaan perdagangan Rabu (21/1/2026). Mata uang Garuda terkoreksi di tengah penantian pasar terhadap pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) terkait suku bunga acuan yang dijadwalkan siang nanti pukul 14.00 WIB.
Rupiah dibuka melemah 0,01% ke level Rp16.957 per dolar AS pada pukul 09.04 WIB. Pelemahan ini sejalan dengan tren mayoritas mata uang di Asia, di mana rupee India, yuan China, dan ringgit Malaysia juga terpantau lesu.
Analis memprediksi rupiah akan bergerak fluktuatif namun cenderung ditutup melemah di rentang Rp16.950–Rp16.980 per dolar AS hingga akhir hari.
Fokus Pasar: Konsensus Bulat BI Rate Bertahan di 4,75%
Pelaku pasar saat ini memfokuskan perhatian pada keputusan BI Rate untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang terus tertekan. Berdasarkan survei Bloomberg, sebanyak 30 ekonom secara bulat memproyeksikan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga kebijakan di level 4,75%.
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai langkah menahan suku bunga adalah keputusan paling realistis. Menurutnya, otoritas moneter saat ini memprioritaskan pengelolaan ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar di tengah sensitivitas pasar terhadap isu kesinambungan fiskal. Dibanding menurunkan suku bunga, Josua menyarankan pelonggaran likuiditas sebagai strategi alternatif untuk mendorong kredit tanpa mengganggu stabilitas rupiah.
Kontras Sektor: Emas Meroket, Grup Astra dan INRU Terpukul
Kondisi makro yang menantang ini menciptakan dinamika yang kontras di bursa saham. Di satu sisi, emiten emas seperti MDKA dan BRMS melesat mengikuti harga emas dunia yang menyentuh rekor all time high US$4.700 per ons. Sektor ini menjadi penyelamat di saat sepuluh sektor lainnya di BEI jatuh ke zona merah.
Di sisi lain, saham-saham Grup Astra (ASII, UNTR) dan PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) justru rontok berjamaah. Sentimen negatif ini dipicu oleh tindakan tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha puluhan perusahaan, termasuk Agincourt Resources milik UNTR dan konsesi hutan milik INRU, menyusul hasil audit lingkungan pasca bencana banjir di Sumatra. Manajemen INRU sendiri telah menyatakan kekhawatiran bahwa pencabutan izin ini akan mengganggu pasokan bahan baku kayu dan kelangsungan operasional perusahaan.
0 Komentar